TINDAKAN EKSISTENSIAL POLITIK AUTENTIK TERHADAP REALITAS SOSIAL

TINDAKAN EKSISTENSIAL POLITIK AUTENTIK TERHADAP REALITAS SOSIAL

TINDAKAN EKSISTENSIAL POLITIK AUTENTIK TERHADAP REALITAS SOSIAL
Oleh Joko Sukmono

_Seruan “REVOLUSI BELUM SELESAI” dalam catatan Dechiperis dapat dibaca sebagai pernyataan bahwa perubahan politik tidak berhenti pada pergantian rezim atau pembentukan institusi baru._

Tindakan EKSISTENSIAL POLITIK AUTENTIK terhadap REALITAS SOSIAL merupakan persoalan tentang siapa yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menghadirkan perubahan politik sebagai kenyataan konkret di dalam sejarah manusia.

Dalam konstruksi Dechiperisme, pelakunya disebut Eksistensialis POLITIK: manusia konkret yang tidak sekadar menjadi bagian dari kehidupan politik, tetapi mengambil tindakan untuk mewujudkan substansi POLITIK AUTENTIK di dalam ruang dan waktu.

Ia adalah PELAKU POLITIK AUTENTIK yang keberadaannya tidak cukup dibuktikan melalui jabatan, gelar, legitimasi elektoral, ataupun kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Keberadaannya harus dinyatakan melalui tindakan yang memiliki hubungan nyata dengan problematika sosial dan tuntutan pembebasan manusia.

Dengan demikian, tindakan eksistensial bukanlah klaim tentang keistimewaan seseorang, melainkan tanggung jawab historis yang harus diuji melalui akibat konkret dari tindakan politiknya.

Dechiperis kemudian membacakan keberadaan tersebut sebagai Jiwa Absolut Politik Autentik yang menyatakan dirinya kepada Piagam Konstitusi, meskipun belum memperoleh bentuk dan tempat di dalam ruang-ruang politik. Ia telah berada di dalam sebuah ruang yang bernama Realitas Sosial.

Gagasan ini mengandung pembedaan penting antara keberadaan suatu prinsip sebagai cita-cita konstitusional dan keberadaannya sebagai kenyataan hidup.

Keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan pembebasan dapat tertulis di dalam dokumen konstitusi, tetapi keberadaan tertulis itu belum dengan sendirinya menjamin bahwa manusia sungguh-sungguh mengalaminya.

Sebuah prinsip dapat memperoleh pengakuan normatif tanpa memperoleh bentuk sosial yang memadai. Di antara keduanya terdapat jarak historis yang hanya dapat dijembatani melalui tindakan politik, pembentukan institusi, dan perubahan hubungan sosial.

Dalam pengertian ini, Realitas Sosial menjadi ruang tempat substansi konstitusional diuji, dipertanyakan, dan dituntut untuk menjelma menjadi kenyataan.

Pembedaan antara Ruang Politik dan Ruang Sosial menjadi titik penting dalam konstruksi tersebut. Ruang Politik digambarkan sebagai tempat singgasana kehendak berkuasa yang dipelihara dan dipertahankan sepanjang sejarah, sedangkan Ruang Realitas Sosial merupakan ruang kehidupan manusia yang terus bergerak dan mengalami perubahan.

Ruang Politik dapat menjadi tertutup ketika kekuasaan lebih sibuk mempertahankan keberadaannya sendiri daripada memahami perubahan masyarakat.

Bahkan, intervensi politik dapat berlangsung hanya untuk mengambil legitimasi dari masyarakat, kemudian kembali kepada kepentingan dan mekanisme kekuasaannya tanpa memedulikan akibat sosial yang ditimbulkannya.

Dalam keadaan demikian, masyarakat hanya diperlakukan sebagai sumber pengakuan, bukan sebagai kenyataan hidup yang harus menjadi dasar dan tujuan tindakan politik. Keterputusan inilah yang menghasilkan pertentangan antara keberadaan institusi politik dan kebutuhan sosial yang terus berkembang.

Kedua kontingensi tersebut, menurut Dechiperis, memiliki posisi keberadaan masing-masing di dalam sejarah. Namun, keberadaan yang berbeda itu tidak berarti keduanya dapat dipisahkan tanpa konsekuensi.

Ruang Politik memperoleh legitimasi dan alasan keberadaannya dari kehidupan bersama, sementara Ruang Sosial membutuhkan institusi politik untuk mengelola kepentingan, konflik, dan perubahan.

Tindakan Eksistensial Politik Autentik  menjadi instrumen pembebasan ketika Realitas Sosial mulai menekan bangunan politik yang telah mengalami kesenjangan historis dan kehilangan sebagian fungsi daya hidupnya.

Tekanan tersebut dapat muncul melalui ketidakadilan yang berulang, ketimpangan yang semakin dalam, hilangnya kepercayaan publik, atau ketidakmampuan institusi merespons perubahan sosial.

Dalam pembacaan Dechiperis, keadaan itu dapat memberikan legitimasi dan pengesahan ontologis-politik bagi tindakan eksistensial. Akan tetapi, legitimasi sosial tidak boleh disamakan begitu saja dengan pembenaran tanpa batas.

Tindakan politik tetap harus diuji melalui tujuan, cara, akibat, serta hubungannya dengan hak dan kehidupan manusia yang menjadi sasaran perubahan.

Perubahan tersebut kemudian dibaca melalui Hukum Rasional Perubahan yang mengerucut menjadi HUKUM RASIONAL PERALIHAN SEJARAH.

Dechiperis menghubungkannya dengan kemungkinan keruntuhan sebuah negara, berakhirnya sebuah Rezim, bubarnya suatu bangsa, atau lahirnya susunan politik dan kebangsaan yang baru.

Sejarah memang memperlihatkan bahwa bangunan politik tidak memiliki keberadaan yang permanen. Institusi dapat kehilangan fungsi, rezim dapat berakhir, negara dapat berubah bentuk, dan bangsa dapat mengalami perubahan identitas maupun susunan sosialnya.

Namun, peralihan sejarah tidak selalu bergerak dalam satu pola yang sama. Keruntuhan suatu rezim tidak otomatis menghasilkan negara yang lebih adil; lahirnya negara baru tidak otomatis menyelesaikan konflik lama; dan terbentuknya institusi baru tidak menjamin bahwa institusi tersebut memiliki daya hidup yang lebih kuat.

Karena itu, pertanyaan filosofis yang diajukan Dechiperis menjadi penting: apakah peristiwa sejarah akan berulang dalam bentuk yang berbeda, apakah peristiwa baru akan muncul tanpa hubungan langsung dengan masa lalu, ataukah terdapat kemungkinan sosial yang belum dapat dibayangkan karena manusia belum memiliki sarana untuk menjangkaunya?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Dechiperis menyiapkan meja bedah filosofis melalui _konstruksionalisasi Dechiperisme_.

Metodologi ini disebut sebagai tindakan PENELANJANGAN dan pembongkaran ontologis-epistemologis terhadap komponen-komponen sistem, disertai pemeriksaan substansial serta penataan ulang terhadap susunan struktural dan hierarkisnya.

Penghancuran total dalam bahasa ini perlu dipahami sebagai kiasan bagi pemeriksaan radikal terhadap struktur dan asumsi yang telah kehilangan fungsi, bukan sebagai pembenaran untuk menghancurkan manusia atau menghapus seluruh institusi tanpa pertimbangan.

Sebab, pembongkaran yang tidak disertai kemampuan memahami hubungan antarkomponen justru dapat menghasilkan kekosongan yang lebih berbahaya daripada struktur yang sedang dikritik.

Penelanjangan filosofis harus mampu membedakan unsur yang masih memiliki fungsi historis, unsur yang perlu diperbaiki, unsur yang telah menjadi penghambat, dan unsur yang membutuhkan penggantian melalui institusi baru.

Dalam pembacaan Dechiperis terhadap November 2026, hasil penelanjangan itu ditunjukkan melalui tiga problematika yang saling berhubungan: ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan ketidakhadiran Politik Autentik.

Ketidakadilan memperlihatkan jarak antara pengakuan terhadap hak manusia dan pengalaman konkret manusia ketika hak tersebut tidak terpenuhi.

Ketidaksetaraan menunjukkan bahwa kesempatan, sumber daya, perlindungan, dan pengaruh politik tidak terbagi secara seimbang.

Sementara itu, ketidakhadiran Politik Autentik menunjuk pada kegagalan tindakan dan institusi politik untuk mengolah kedua problematika tersebut menjadi perubahan yang dapat dirasakan.

Ketiganya bukan persoalan yang berdiri sendiri. Ketidakadilan dapat memperkuat ketidaksetaraan, ketidaksetaraan dapat membatasi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, dan ketidakhadiran politik dapat membuat keduanya terus berlangsung.

Ketika keadaan tersebut berlangsung dalam waktu yang panjang, problematika sosial tidak lagi sekadar menjadi keluhan individual, melainkan berkembang menjadi persoalan struktural yang memengaruhi kehidupan bersama.

Kritik Dechiperis terhadap keadilan berangkat dari kesenjangan antara keadilan sebagai gagasan besar dan keadilan sebagai kenyataan eksistensial.

Dalam keadaan yang dikritiknya, keadilan seolah-olah menjadi perabot kekuasaan: sesuatu yang ditampilkan ketika diperlukan untuk memperoleh legitimasi, tetapi tidak selalu diwujudkan sebagai prinsip yang mengikat tindakan penyelenggara negara.

Keadilan lalu tampak seperti pemberian dari kekuasaan kepada rakyat, padahal keadilan seharusnya menjadi prinsip yang membatasi kekuasaan dan menjamin kedudukan manusia sebagai subjek yang memiliki hak.

Keadilan tidak boleh bergantung pada kemurahan hati penguasa, perubahan suasana politik, ataupun kepentingan legitimasi sesaat.

Keadilan harus hadir melalui institusi yang dapat diakses, hukum yang berlaku secara setara, perlindungan terhadap warga negara, dan pembagian kesempatan yang tidak diskriminatif.

Selama keadilan hanya hidup sebagai gagasan abstrak dalam dokumen dan pidato, sementara manusia tidak dapat mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari, keadilan belum sepenuhnya _menjadi_ dan _mendunia_ sebagai Realitas Sosial.

Persoalan kesetaraan membawa pembahasan kepada Revolusi Prancis dan semboyan kebebasan, kesetaraan, serta persaudaraan. Dechiperis mengingatkan bahwa gagasan yang dinyatakan dalam dokumen revolusi tidak dengan sendirinya menghasilkan perwujudan kemanusiaan.

Eksekusi Raja Louis XVI dan Marie Antoinette menjadi bagian dari sejarah revolusi yang memperlihatkan bagaimana perjuangan atas nama prinsip-prinsip baru dapat berlangsung bersamaan dengan kekerasan politik. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kelahiran sebuah Republik tidak otomatis menjamin terwujudnya substansi republik.

Kesetaraan dapat kehilangan makna apabila dijalankan melalui penghilangan hak hidup dan martabat manusia; kebebasan dapat berubah menjadi semboyan apabila tidak melindungi manusia dari kesewenang-wenangan; dan persaudaraan dapat menjadi ungkapan kosong apabila perbedaan diperlakukan sebagai alasan untuk menyingkirkan pihak lain.

Dengan demikian, kritik terhadap pengalaman Revolusi Prancis bukanlah penolakan terhadap kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, melainkan peringatan bahwa prinsip-prinsip tersebut harus diuji melalui cara pelaksanaannya dan akibat yang ditimbulkannya.

Ketidakhadiran Politik Autentik, dalam kerangka Dechiperisme, menjadi salah satu sebab mengapa keadilan dan kesetaraan tidak memperoleh bentuk konkret dalam kehidupan sosial.

Ketiga problematika itu kemudian berkembang menjadi tuntutan yang semakin kuat, terutama ketika perubahan sosial berlangsung bersamaan dengan revolusi sains dan teknologi.

Kecepatan teknologi memperluas kemampuan manusia untuk berkomunikasi, mengorganisasikan kepentingan, memperoleh informasi, dan menyampaikan ketidakpuasan. Namun, kecepatan tersebut tidak dengan sendirinya mempercepat terwujudnya keadilan.

Teknologi juga dapat memperbesar ketimpangan, memperkuat manipulasi informasi, memperluas pengawasan, dan mempercepat penyebaran konflik.

Karena itu, persoalan mendasarnya bukan hanya apakah masyarakat memiliki sarana teknologi yang semakin maju, melainkan apakah institusi politik memiliki kemampuan untuk mengarahkan kemajuan tersebut kepada pembebasan manusia.

Keadilan, kesetaraan, dan kehadiran politik harus menjadi bagian dari perubahan sosial yang nyata, bukan sekadar janji yang diulang mengikuti setiap perkembangan zaman.

Tindakan EKSISTENSIAL POLITIK AUTENTIK terhadap REALITAS SOSIAL dengan demikian menuntut keberanian politik untuk menjadikan kehidupan masyarakat sebagai kenyataan yang tidak lagi bergantung pada ilusi legitimasi. Salah satu kenyataan yang harus diperiksa adalah stratifikasi sosial.

Dechiperis menyebut stratifikasi sebagai bagian dari Realitas Sosial yang dapat diamati melalui struktur dan hierarki kehidupan manusia.

Struktur sosial tidak selalu merupakan sesuatu yang harus dihapuskan; masyarakat memang memiliki pembagian fungsi, tanggung jawab, dan kedudukan yang berbeda.

Persoalannya muncul ketika hierarki tersebut menghasilkan dominasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, menghalangi mobilitas sosial, atau membuat sebagian manusia kehilangan kesempatan untuk menikmati hak dan sumber daya secara layak.

Struktur sosial harus diuji melalui fungsi nyatanya: apakah struktur tersebut memungkinkan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan, atau justru mempertahankan ketergantungan serta ketimpangan.

Dalam pengertian ini, pembebasan bukanlah penghapusan seluruh perbedaan, melainkan perubahan terhadap hubungan-hubungan sosial yang menjadikan perbedaan sebagai dasar penindasan.

Problematika tersebut semakin mendalam ketika institusi yang menopang kehidupan sosial-politik melemah, sementara institusi baru yang mampu menjawab perubahan belum terbentuk.

Institusi lama mungkin masih memiliki bentuk formal, tetapi kehilangan daya hidup karena tidak lagi mampu menjalankan fungsi historisnya.

Pada saat yang sama, gagasan mengenai tatanan baru belum tentu disertai rancangan kelembagaan yang memadai. Inilah pertentangan antara tuntutan perubahan dan kemampuan untuk mengatur perubahan itu sendiri.

Masyarakat dapat menghendaki keadilan, kesetaraan, dan kebebasan, tetapi tuntutan tersebut membutuhkan mekanisme yang mampu menerjemahkannya menjadi kebijakan, perlindungan hukum, pembagian kewenangan, dan pertanggungjawaban publik.

Tanpa institusi yang kokoh, perubahan dapat terjebak di antara ketidakpuasan terhadap tatanan lama dan ketidakmampuan membangun tatanan baru. Akibatnya, ruang sosial menjadi semakin rentan terhadap konflik dan perebutan legitimasi.

Dalam konteks Indonesia, Dechiperis menggambarkan bangsa ini sebagai bangsa yang tertidur dan membayangkan bahwa ketika bangsa tersebut terjaga, ia akan menghadapi kenyataan bahwa paradigma politik yang mengatasnamakan kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan belum tentu merupakan tatanan demokrasi yang ideal.

Gambaran ini mengandung kritik terhadap penerimaan demokrasi yang hanya didasarkan pada bentuk dan prosedurnya tanpa pemeriksaan lebih jauh terhadap akibat sosial dan politiknya.

Demokrasi elektoral dapat menyediakan mekanisme pergantian kepemimpinan, tetapi keberadaan pemilihan umum saja tidak cukup untuk menjamin partisipasi yang bermakna, kesetaraan pengaruh, ataupun keterwakilan kepentingan masyarakat.

Namun, ketidaksesuaian antara demokrasi elektoral dan kondisi sosial budaya juga tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan demokrasi.

Yang diperlukan adalah pemeriksaan terhadap bagaimana institusi demokrasi bekerja di tengah masyarakat Indonesia yang beragam, bagaimana kekuasaan dibatasi, dan bagaimana warga dapat mengoreksi keputusan politik tanpa harus menghadapi intimidasi atau kehilangan haknya.

Dechiperis kemudian menyatakan bahwa bangunan politik Reformasi telah retak karena konstruksi demokrasi elektoral yang menopangnya dianggap tidak sesuai dengan konstruksi sosial, budaya, dan kondisi psikologis masyarakat Indonesia.

Ia juga menyebut rezim Reformasi sebagai rezim yang sembrono dalam menentukan konstruksi politik setelah perubahan UUD 1945 diselesaikan pada 2002, serta menghubungkan keadaan tersebut dengan manipulasi politik, legitimasi, dan pengesahan.

Pernyataan ini merupakan kritik politik yang perlu diperiksa melalui pengalaman konkret penyelenggaraan demokrasi. Perubahan konstitusional dan demokrasi elektoral memang tidak otomatis menyelesaikan persoalan keterwakilan, korupsi, politik uang, dominasi partai, atau ketimpangan akses terhadap kekuasaan.

Akan tetapi, tidak tepat pula menganggap bahwa seluruh persoalan tersebut hanya berasal dari demokrasi elektoral atau bahwa masyarakat Indonesia memiliki satu kondisi psikologis yang seragam.

Tantangannya justru terletak pada bagaimana demokrasi dapat dikembangkan agar lebih tanggap terhadap kondisi sosial budaya yang beragam tanpa mengorbankan hak politik dan kesetaraan warga negara.

Atas dasar itu, Dechiperis mengajukan perlunya konsentrasi politik yang tinggi dalam meninjau kembali model pemilihan kepemimpinan nasional.

Ia memperingatkan bahwa ketegangan antara rumpun kekuasaan dan Realitas Sosial dapat berkembang menjadi keadaan yang tidak lagi mudah dikendalikan oleh mekanisme politik yang tersedia.

Gambaran tentang “baja sejarah” yang siap dihantamkan kepada pelaku politik yang dianggap mengkhianati substansi Republik merupakan kiasan mengenai akibat historis dari hilangnya kepercayaan dan penumpukan ketidakpuasan sosial.

Namun, kiasan tersebut tidak boleh diterjemahkan sebagai pembenaran terhadap kekerasan atau tindakan di luar hukum.

Peninjauan model pemilihan kepemimpinan nasional harus dilakukan melalui pembahasan publik, kajian konstitusional, dan mekanisme perubahan yang sah.

Setiap model harus diuji berdasarkan kemampuannya menjaga kedaulatan rakyat, mencegah pemusatan kekuasaan, menjamin pergantian kepemimpinan, serta menyediakan ruang pertanggungjawaban.

Persoalan utamanya bukan sekadar menemukan model yang berbeda, melainkan memastikan bahwa perubahan model tidak justru mempersempit kebebasan politik masyarakat.

Catatan Dechiperis mengenai pengunduran diri Wakil Presiden pada 12 November 2026 kemudian menghubungkan situasi politik masa kini dengan pengalaman sejarah Indonesia.

Dalam catatan tersebut, peristiwa itu dibandingkan dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang dikaitkan dengan kebuntuan Konstituante dan pengunduran diri Mohammad Hatta pada 1956.

Perbandingan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan adanya jeda politik ketika sebuah peristiwa membuka keadaan baru, sementara konsekuensi politik dan konstitusionalnya belum terselesaikan.

Namun, kedua peristiwa itu berlangsung dalam konteks yang berbeda dan tidak dapat disamakan hanya karena sama-sama berkaitan dengan perubahan posisi politik. Dekrit 5 Juli 1959 merupakan keputusan Presiden yang mengakhiri kebuntuan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945, sedangkan pengunduran diri seorang Wakil Presiden harus dinilai berdasarkan ketentuan konstitusi dan prosedur ketatanegaraan yang berlaku.

Karena itu, pertanyaan tentang keabsahan, akibat, dan tindak lanjut pengunduran diri tersebut harus dijawab melalui pemeriksaan hukum dan fakta kelembagaan, bukan semata-mata melalui perbandingan sejarah.

Kritik Dechiperis terhadap eksplorasi dan eksploitasi sumber daya tanpa batas juga memperluas persoalan dari krisis kelembagaan menuju krisis hubungan antara negara, masyarakat, dan lingkungan hidup.

Apabila sumber daya diperlakukan hanya sebagai objek penguasaan dan penumpukan keuntungan, sementara politik sekadar berfungsi memberikan pengesahan dan hukum hanya digunakan untuk memperoleh legitimasi, maka tujuan kehidupan bersama akan semakin terpinggirkan.

Namun, kritik terhadap fungsi hukum tidak berarti hukum harus ditempatkan sebagai musuh Politik Autentik. Hukum justru harus menjadi salah satu sarana yang membatasi eksploitasi, melindungi kepentingan umum, menjamin hak masyarakat, dan memastikan pertanggungjawaban atas kerusakan sosial maupun ekologis.

Yang harus dibongkar adalah penggunaan hukum secara pilih-pilih untuk melayani kepentingan tertentu, bukan keberadaan prinsip hukum yang melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan.

Politik yang autentik harus dapat diuji melalui kemampuannya menjaga sumber daya dan memastikan bahwa manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan.

Dalam catatan berikutnya, Dechiperis menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih rakyat dalam satu pasangan pada pemilihan 2024 merupakan suatu kesatuan politik yang tidak dapat dipisahkan secara sembarangan.

Ia menggunakan istilah integrasi absolut untuk menggambarkan hubungan tersebut dan menilai bahwa pengunduran diri Wakil Presiden tanpa prosedur yang sesuai akan merusak hukum ketatanegaraan. Persoalan ini harus dibedakan antara kesatuan mandat politik dan kedudukan hukum masing-masing jabatan.

Pemilihan dalam satu pasangan memang memberikan mandat elektoral bersama, tetapi konstitusi juga mengatur kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan dan mekanisme pengisiannya. Persetujuan politik dari lembaga-lembaga negara tidak dengan sendirinya dapat menggantikan prosedur konstitusional yang diwajibkan.

Justru ketika terjadi kegentingan hukum dan politik, DPR, DPD, MPR, serta lembaga negara lainnya harus menjalankan kewenangannya sesuai batas konstitusi. Institusi negara tidak boleh menganggap keadaan genting sebagai alasan untuk mengabaikan aturan yang menjadi dasar kewenangannya sendiri.

Kekhawatiran Dechiperis mengenai penghancuran nilai-nilai mendasar demokrasi dan kemungkinan berkembangnya konflik sosial yang konfrontatif kemudian terhubung dengan kritiknya terhadap apa yang disebut sebagai Demokrasi Transisi.

Ia menggambarkan demokrasi Indonesia sebagai perpaduan antara demokrasi parlementer dan demokrasi liberal yang masih menggunakan mekanisme pemilihan umum konvensional.

Kritik tersebut disertai ungkapan keras bahwa Indonesia menggunakan “sampah demokrasi” dan bahkan menjadi tempat penumpukan limbah peradaban negara lain. Ungkapan ini dapat dibaca sebagai kiasan tentang penerimaan model kelembagaan, budaya, teknologi, dan ekonomi secara tidak kritis.

Namun, asal-usul suatu model tidak dengan sendirinya menentukan apakah model itu berguna atau tidak. Demokrasi elektoral, misalnya, harus dinilai melalui cara kerjanya, mutu keterwakilan, perlindungan hak, dan akibatnya terhadap kehidupan masyarakat, bukan semata-mata karena model tersebut pernah digunakan oleh negara lain.

Demikian pula, penerapan teknologi dan kebijakan ekonomi harus diperiksa berdasarkan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat, dampak sosial dan ekologisnya, serta pembagian manfaat dan risikonya. Di sinilah persoalan Realitas Sosial Autentik memperoleh arti yang lebih luas.

Instrumen pembebasan yang disebut Politik Autentik tidak dapat diwujudkan hanya melalui perubahan formal apabila kehidupan sosial masih dipenuhi polarisasi, luka historis, ketidakpercayaan, dan dendam.

Masyarakat yang mengalami konflik berkepanjangan tidak dapat begitu saja diperintahkan untuk memasuki tatanan baru tanpa proses pemulihan dan pengakuan terhadap pengalaman mereka. Pembebasan membutuhkan kemampuan untuk mengolah sejarah, bukan sekadar menghapus ingatan tentangnya.

Pembebasan juga membutuhkan institusi yang dapat menjamin keadilan, menyediakan ruang dialog, menyelesaikan konflik, dan mencegah pengulangan kekerasan.

Karena itu, pembangunan Realitas Sosial Autentik bukanlah tindakan sekali jadi, melainkan proses panjang yang melibatkan perubahan struktur, kebudayaan politik, dan pengalaman sehari-hari masyarakat.

Seruan “REVOLUSI BELUM SELESAI” dalam catatan Dechiperis dapat dibaca sebagai pernyataan bahwa perubahan politik tidak berhenti pada pergantian rezim atau pembentukan institusi baru.

Revolusi dalam pengertian ini menunjuk pada pekerjaan historis yang belum selesai untuk mengubah hubungan-hubungan sosial yang mempertahankan ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Akan tetapi, revolusi tidak boleh dipahami sebagai izin untuk melakukan kekerasan atau mengabaikan hak warga negara.

Perubahan mendasar dapat berlangsung melalui pembaruan institusi, penguatan partisipasi, perubahan konstitusional, penegakan hukum, dan gerakan masyarakat yang damai.

Bahkan, keberhasilan suatu perubahan politik harus dinilai bukan hanya dari kemampuannya meruntuhkan tatanan lama, melainkan juga dari kemampuannya membangun tatanan baru yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Jika pembongkaran tidak disertai pembangunan kembali, masyarakat justru dapat menanggung beban yang lebih besar daripada sebelumnya.

Pada akhirnya, Dechiperis mengonstruksikan Realitas Sosial Politik Autentik sebagai suatu keadaan yang memiliki fondasi kesadaran mendasar berupa problematika sosial yang menuntut perubahan melalui dua mekanisme dinamis: mekanisme konsultatif yang mencakup hubungan sosial-politik, dan mekanisme konflik yang dapat berkembang menjadi konfrontasi ketika keberadaan manusia menghadapi ancaman yang melampaui batas substansial eksistensialnya.

Pembedaan ini menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak selalu berlangsung melalui kesepakatan yang mudah. Terdapat keadaan ketika kepentingan saling bertentangan, ketika dialog mengalami kebuntuan, dan ketika institusi tidak mampu menyediakan penyelesaian yang dipercaya masyarakat.

Namun, pengakuan terhadap konflik tidak berarti konfrontasi harus dijadikan tujuan atau dianggap sebagai satu-satunya jalan perubahan. Mekanisme konsultatif perlu diperkuat agar konflik dapat diolah melalui dialog, perundingan, perwakilan, dan prosedur penyelesaian yang adil.

Ketika konfrontasi tidak dapat dihindari, perlindungan terhadap manusia dan pembatasan kekerasan harus tetap menjadi prinsip yang tidak boleh ditinggalkan.

Kemampuan tindakan Eksistensial Politik Autentik, sebagaimana dinyatakan Dechiperis, mungkin tidak sebanding dengan kompleksitas problematika sosial yang terus berkembang dalam Transhistorisitas kehidupan manusia.

Tidak ada tindakan politik tunggal yang dapat menyelesaikan seluruh pertentangan sosial, sebagaimana tidak ada institusi yang dapat menjamin keberadaan sebuah bangsa atau negara secara permanen. Ketegangan, tekanan, dan perubahan dapat terus berkembang melampaui kemampuan suatu rezim untuk mengendalikannya.

Karena itu, Republik harus memiliki kemampuan untuk mengoreksi dirinya sendiri, memperbarui institusinya, dan membuka ruang bagi partisipasi masyarakat tanpa kehilangan prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi fondasinya.

Eksistensialis Politik tidak hadir sebagai manusia yang menguasai seluruh jawaban sejarah, melainkan sebagai manusia konkret yang bersedia mengambil tanggungjawab terhadap persoalan zamannya, menyadari keterbatasan tindakannya, dan membangun kemungkinan perubahan bersama manusia lainnya.

Di dalam pengertian itulah tindakan Politil Autentik menemukan maknanya: bukan sebagai kehendak untuk menggantikan satu singgasana kekuasaan dengan singgasana yang lain, melainkan sebagai usaha terus-menerus agar keadilan, kesetaraan, dan kebebasan sungguh-sungguh menjadi Realitas Sosial yang hidup. ***)

Surabaya, 17 November 2026
Redaktur sarinahnews
Author: Joko Sukmono

Note:
Tindakan eksistensial politik autentik adalah keberanian individu untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab penuh atas keterlibatannya dalam mengubah realitas sosial yang menindas.

Konsep ini berakar pada filsafat eksistensialisme, di mana manusia tidak sekadar mengikuti arus kekuasaan atau dogma sosial yang mapan, melainkan mendefinisikan makna dirinya melalui aksi nyata di ruang publik.

Landasan Filosofis Utama
Pemikiran ini banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh eksistensialis dan filsuf politik kritis seperti Jean-Paul Sartre, Hannah Arendt, Simone de Beauvoir dan Soekarno.