DEKONSTRUKSI SOSIAL POLITIK TERHADAP REALITAS SOSIAL POLITIK OTENTIK
Oleh Joko Sukmono
_Dekonstruksi yang tidak didasarkan pada pemeriksaan hanya akan menjadi penghancuran tanpa pengetahuan, sedangkan rekonstruksi yang tidak memahami akar persoalan hanya akan mengulang kegagalan dalam bentuk yang berbeda._
Dalam transhistorisitasnya, kehidupan sosial-politik senantiasa bergerak melalui perubahan dari bentuk-bentuk lama menuju bentuk-bentuk baru.
Perubahan tersebut bukan sekadar pergantian nama, pergantian rezim, atau modifikasi prosedur kelembagaan, melainkan pergeseran esensial dan substansial dalam cara manusia mengorganisasikan kehidupan bersama, membangun hubungan kekuasaan, serta menentukan arah sejarahnya.
Dechiperis menyebut keadaan ini sebagai Keniscayaan Sejarah: suatu situasi ketika tatanan yang pada hari ini dianggap sebagai satu-satunya bentuk sosial-politik yang otentik dan relevan bagi zamannya, pada masa mendatang justru dapat kehilangan daya hidup dan berubah menjadi sesuatu yang usang.
Tidak ada bangunan sosial-politik yang memperoleh jaminan keabadian hanya karena pernah berhasil menjawab kebutuhan historis pada suatu periode.
Setiap konstruksi harus terus berhadapan dengan perubahan material, perkembangan kesadaran kolektif, dan kompleksitas problematika manusia.
Dengan demikian, keotentikan bukanlah status permanen yang diwariskan oleh masa lalu, melainkan kemampuan suatu tatanan untuk terus menjawab realitas konkret yang sedang menjadi.
Dalam konteks Indonesia tahun 2026, Dechiperis membaca adanya jarak yang semakin lebar antara keberadaan institusional negara dan Realitas Sosial Politik Otentik.
Rumpun kekuasaan menghadapi akumulasi konflik yang tidak lagi mudah diselesaikan melalui prosedur formal, sementara kondisi objektif dan psikologis masyarakat memperlihatkan kontraksi sosial-politik yang semakin tajam.
Di satu sisi, prinsip-prinsip kehidupan bernegara masih tertulis dalam konstitusi; di sisi lain, tindakan politik yang sungguh-sungguh mampu menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam kehidupan masyarakat belum terlihat memadai.
Kontradiksi ini memperlihatkan persoalan yang lebih dalam daripada sekadar kegaduhan politik atau persaingan antarkelompok kekuasaan.
Yang sedang dipersoalkan adalah keterhubungan antara konstitusi sebagai dasar normatif, institusi sebagai pelaksana, dan masyarakat sebagai ruang konkret tempat substansi Republik seharusnya diwujudkan.
Ketika ketiganya tidak lagi bergerak dalam hubungan yang produktif, negara berisiko mempertahankan keberadaan formalnya tanpa kemampuan yang sepadan untuk menjawab kebutuhan historis masyarakat.
Dechiperis kemudian melontarkan kritik keras terhadap rezim Reformasi yang dipandang tidak memiliki kemampuan memadai untuk melakukan tindakan politik eksistensial dan membangun hubungan konkret dengan rakyat.
Kekuasaan, dalam pembacaan ini, lebih sibuk mempertahankan dan memperebutkan posisi melalui mekanisme demokrasi daripada melakukan kajian esensial mengenai Republik, bangsa, dan negara.
Demokrasi akhirnya diperlakukan sebagai prosedur perebutan kekuasaan, bukan sebagai fondasi untuk membangun kehidupan politik yang adil dan bermakna.
Kritik tersebut mengarah pada persoalan mendasar: bagaimana mungkin suatu rezim mengklaim memperoleh legitimasi demokratis apabila hubungan antara pemerintah dan masyarakat hanya berlangsung secara elektoral, sementara kebutuhan, aspirasi, dan penderitaan masyarakat tidak memperoleh tanggapan institusional yang memadai?
Pemilihan umum memang memberikan mekanisme pergantian kekuasaan, tetapi tidak otomatis menghasilkan kepemimpinan yang memiliki keberanian eksistensial untuk membangun Republik.
Dalam keadaan demikian, kegaduhan politik nasional menjadi gejala dari persoalan yang lebih mendalam, yakni melemahnya kemampuan kekuasaan untuk menghubungkan dirinya dengan realitas kehidupan bangsa.
Dekonstruksi SOSIAL POLITIK terhadap ‘Realitas Sosial Politik Otentik’, dalam konstruksi Dechiperisme, merupakan peristiwa historis ketika Hukum Rasional Sejarah menampakkan dirinya melalui Hukum Rasional Perubahan.
Proses ini terjadi ketika suatu bangunan sosial-politik kehilangan kemampuan untuk memikul beban sejarah yang terus bertambah, sehingga struktur, dominasi, dan hubungan kekuasaan yang sebelumnya menopangnya mulai mengalami keretakan.
Dekonstruksi dapat mengambil bentuk keruntuhan kekuasaan, berakhirnya dominasi, atau penggantian tatanan sosial-politik secara mendasar.
Sejarah memperlihatkan berbagai bentuk perubahan semacam itu: Revolusi Prancis, kebangkitan dan keruntuhan Nazisme di Jerman, Revolusi Bolshevik dan keruntuhan Uni Soviet, revolusi kemerdekaan Indonesia serta perubahan kekuasaan pada masa Sukarno, bubarnya Federasi Yugoslavia, Revolusi Kebudayaan Tiongkok dan perkembangan Republik Rakyat Tiongkok, hingga Revolusi Iran dan konflik-konflik yang menyertainya.
Namun, contoh-contoh tersebut tidak menunjukkan satu pola perubahan yang seragam. Masing-masing memiliki sebab, aktor, konsekuensi, dan tragedinya sendiri.
Pelajaran esensialnya ialah bahwa suatu tatanan dapat mengalami perubahan mendasar ketika kontradiksi internal dan tekanan historis melampaui kemampuan institusinya untuk bertahan. Persoalan berikutnya menyentuh Moralitas Sosial Politik.
Dechiperis membaca bahwa moralitas politik kontemporer telah bergerak semakin jauh dari moralitas politik konvensional karena perubahan sosial berlangsung melalui revolusi, perkembangan sains dan teknologi, kemudahan akses informasi dan komunikasi, serta digitalisasi yang tidak dapat dihindari.
Perubahan tersebut bukan hanya mengubah cara manusia memperoleh informasi, tetapi juga membentuk cara berpikir, berinteraksi, bekerja, berpartisipasi, dan menilai kekuasaan.
Kesadaran kolektif yang dahulu dibentuk melalui institusi dan otoritas konvensional kini berhadapan dengan jaringan sosial yang jauh lebih luas, cepat, dan kompleks.
Akibatnya, moralitas politik yang dahulu dianggap sebagai fondasi tetap tidak selalu mampu menjawab persoalan yang muncul dalam kehidupan kontemporer.
Dechiperis menyebut ketidakterhubungan antara keduanya sebagai sebuah tragedi filosofis: moralitas lama kehilangan kemampuan menjelaskan realitas baru, sedangkan moralitas kontemporer belum tentu memiliki struktur institusional yang cukup kuat untuk menggantikannya.
Situasi ini disebut sebagai *distransformation politis*, yakni keadaan ketika dua bentuk kehidupan politik tidak lagi terhubung karena perbedaan mendasar dalam cara memahami dan menjalankan realitas sosial.
Moralitas politik konvensional, menurut pembacaan Dechiperis, cenderung menganggap sistem yang diwarisinya sebagai sesuatu yang mendasar dan dinamis tanpa terlebih dahulu memeriksa landasan ontologis dan epistemologisnya.
Sebaliknya, moralitas politik kontemporer tidak selalu mengakui tekanan politik lama sebagai sesuatu yang relevan, bahkan dapat menganggapnya sebagai ilusi sosial-politik. Kedua kecenderungan ini menghasilkan keterputusan yang semakin tajam.
Yang satu mempertahankan masa lalu seolah-olah seluruh persoalan masa kini dapat diselesaikan melalui pengulangan prinsip dan prosedur lama; yang lain berisiko menolak seluruh warisan historis tanpa membedakan mana yang masih memiliki substansi dan mana yang memang telah kehilangan relevansinya.
Bagi Dechiperis, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui kemenangan salah satu moralitas atas yang lain secara sederhana. Yang diperlukan adalah pemeriksaan kritis terhadap substansi keduanya, sebab tidak semua warisan masa lalu bersifat usang dan tidak semua hal baru dengan sendirinya merupakan kemajuan.
Hukum Rasional Peralihan Sejarah menjadi instrumen untuk membaca bagaimana ketegangan tersebut mencari saluran historis dan memperoleh bentuk sosial-politik yang baru.
Kembali kepada Indonesia, ketegangan antara moralitas politik konvensional dan kehidupan kontemporer tampak dalam perbedaan antara masyarakat yang mengalami perubahan cepat dengan elite politik yang masih sibuk mempertahankan jargon-jargon lama.
Masyarakat memiliki kemampuan untuk membangun interaksi sosial, politik, dan edukatif melalui berbagai ruang yang semakin terbuka.
Mereka dapat membandingkan pengalaman, mengakses pengetahuan, membentuk penilaian, serta menyampaikan tuntutan melalui jaringan komunikasi yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada institusi konvensional.
Sementara itu, sebagian elite politik justru terlihat ragu untuk menyatakan secara tegas bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupakan fondasi politik otentik Republik Indonesia.
Mereka khawatir bahwa penegasan tersebut akan dianggap sebagai keberpihakan kepada masa lalu atau ketidakmampuan memahami transformasi politik kontemporer.
Padahal, persoalannya bukan memilih antara Pancasila dan perubahan zaman. Justru Pancasila dan UUD 1945 harus terus diterjemahkan ke dalam kondisi kontemporer agar keduanya tidak membeku menjadi simbol historis.
Keotentikan politik menuntut kemampuan mempertahankan prinsip sekaligus mengembangkan bentuk institusional yang sesuai dengan perubahan kehidupan manusia.
Dalam situasi tersebut, Dechiperis membaca bahwa REALITAS SOSIAL POLITIK Indonesia semakin terjebak dalam legitimasi kekuasaan yang melembaga dan validasi politik yang manipulatif.
Kekuasaan dapat menggunakan berbagai instrumen untuk mempertahankan posisi, termasuk mobilisasi anak-anak bangsa sebagai relawan politik, pemanfaatan hukum untuk memberikan pembenaran formal, serta pengerahan kekuatan institusional demi memperoleh validasi.
Ketika hukum dan lembaga tidak lagi dipahami terutama sebagai pembatas kekuasaan, tetapi justru digunakan sebagai alat untuk mengamankan kepentingan kekuasaan, legitimasi formal dapat kehilangan substansi moral dan politiknya.
Akumulasi kekecewaan, dendam sosial, dan persoalan yang tidak terselesaikan kemudian dapat berbalik menjadi tekanan terhadap kekuasaan melalui berbagai bentuk perlawanan, termasuk tindakan yang berada di luar mekanisme konstitusional.
Inilah Situasi Batas Sosial Politik Akut yang diperingatkan Dechiperis. Akan tetapi, perlawanan terhadap kekuasaan juga tidak otomatis menjadi tindakan politik otentik.
Setiap tindakan, baik oleh penguasa maupun pihak yang menentangnya, tetap harus diuji berdasarkan konstitusi, tanggung jawab publik, dan akibatnya terhadap kehidupan masyarakat.
Dechiperis memberikan peringatan yang lebih keras ketika dekonstruksi sosial-politik justru dilakukan oleh rumpun kekuasaan dengan mengatasnamakan Realitas Sosial Politik Otentik.
Dalam konstruksi ini, tindakan semacam itu dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Republik apabila kekuasaan menggunakan dalih perubahan untuk merusak dasar legitimasi negara dan meniadakan mekanisme yang memberikan kewenangan kepadanya.
Sebuah pemerintahan tidak dapat secara sepihak menyatakan dirinya sebagai representasi realitas otentik apabila tindakannya justru menghancurkan prinsip konstitusional yang menjadi dasar keberadaannya.
Negara yang telah memperoleh legitimasi dari dalam maupun pengakuan dari luar tidak boleh diperlakukan sebagai bangunan yang dapat dibongkar sesuka hati oleh mereka yang sedang memegang kekuasaan.
Di sinilah posisi rumpun kekuasaan menjadi rentan: ketika institusi yang seharusnya menjaga Republik justru menjadi sumber keretakan, kepercayaan masyarakat terhadap tatanan politik dapat semakin melemah.
Namun, perubahan menuju tatanan baru tidak boleh dijadikan pembenaran bagi tindakan inkonstitusional atau kekerasan.
Dekonstruksi yang autentik harus membedakan pembongkaran struktur yang kehilangan fungsi dari penghancuran prinsip-prinsip yang justru melindungi masyarakat.
Di sisi lain, moralitas politik konvensional masih sering mempertahankan kategori ideologis kiri, kanan, tengah, dan berbagai model sistem politik yang diwariskan dari pertarungan historis sebelumnya.
Kategori-kategori tersebut dapat membantu menjelaskan posisi dan orientasi politik, tetapi menjadi problematis ketika diperlakukan sebagai jawaban final bagi seluruh persoalan kontemporer.
Dechiperis melihat bahwa konstruksionalisasi sistem politik baru sedang berlangsung melalui penetrasi globalisasi, geopolitik, dan geostrategi.
Perubahan global membawa hubungan ekonomi, teknologi, informasi, dan kekuasaan ke dalam konfigurasi yang semakin terintegrasi.
Konsekuensinya, sistem politik nasional tidak lagi dapat memahami dirinya sebagai ruang yang sepenuhnya terpisah dari perkembangan dunia.
Namun, penetrasi globalisasi juga bukan jaminan pembebasan. Ia dapat membuka kemungkinan baru sekaligus menciptakan ketergantungan, dominasi, dan ketimpangan dalam bentuk yang berbeda.
Karena itu, pembacaan terhadap geostrategi harus tetap kritis: siapa yang menentukan arah perubahan, bagaimana distribusi kekuasaan berlangsung, dan apakah keterhubungan global memperluas kapasitas manusia atau justru mempersempitnya.
Konstruksionalisasi sosial-politik yang baru, menurut Dechiperis, telah hadir secara konkret dalam ruang dan waktu sebagai peristiwa politik kontemporer.
Tatanan baru tersebut memiliki keterhubungan dengan sistem lama, tetapi keterhubungan itu tidak berarti bahwa keduanya memiliki substansi yang sama.
Sebagian institusi, norma, dan pengalaman historis mungkin tetap dipertahankan, sementara fungsi dan maknanya mengalami perubahan mendasar. Di sinilah muncul persoalan mengenai hubungan antara kontinuitas dan diskontinuitas sejarah.
Tidak setiap perubahan mengharuskan penghapusan seluruh warisan lama, sebagaimana tidak setiap kesinambungan membuktikan bahwa struktur lama masih relevan. Suatu tatanan dapat mempertahankan bentuk kelembagaannya tetapi mengubah fungsi, orientasi, dan hubungan kekuasaannya.
Sebaliknya, sebuah sistem dapat memperkenalkan nama dan prosedur baru, tetapi sesungguhnya tetap mengulang struktur dominasi yang lama.
Oleh karena itu, pembongkaran sosial-politik harus diarahkan pada substansi dan fungsi, bukan sekadar penampilan kelembagaan. Perubahan kesadaran kolektif menjadi salah satu faktor penting dalam proses tersebut.
Dechiperisme membaca bahwa efektivitas pengaruh, kompleksitas problematika, intervensi politik global, perkembangan sistem informasi, dan mendunianya logika pasar turut membentuk realitas psikologis manusia.
Individu tidak lagi membangun kesadarannya hanya melalui lingkungan lokal atau institusi nasional, tetapi juga melalui arus informasi, hubungan ekonomi, dan interaksi lintas wilayah yang terus berkembang.
Anak-anak manusia menjadi bagian dari ruang sosial yang saling terhubung, sekaligus menjadi sasaran berbagai bentuk pengaruh politik dan ekonomi.
Dalam situasi demikian, kesadaran kolektif dapat mengalami perubahan yang sangat cepat, tetapi perubahan itu tidak selalu menghasilkan kesadaran yang lebih bebas atau rasional.
Informasi dapat memperluas pengetahuan, tetapi juga dapat menjadi instrumen manipulasi; pasar dapat membuka kesempatan, tetapi juga dapat memperdalam ketergantungan; intervensi global dapat mendorong perubahan, tetapi juga dapat memperkuat dominasi.
Karena itu, realitas kontemporer harus dibaca melalui kompleksitas pengaruhnya, bukan diterima secara naif sebagai kemajuan yang otomatis membawa pembebasan.
Dechiperis kemudian menegaskan bahwa dekonstruksi tanpa rekonstruksi yang memadai hanya akan menghasilkan petaka politik yang lebih dalam.
Pembongkaran sebuah konstruksi sosial-politik memang dapat menjadi tuntutan sejarah ketika struktur lama telah kehilangan fungsi dan tidak lagi mampu memikul beban kehidupan masyarakat. Akan tetapi, tindakan membongkar tidak dengan sendirinya menyediakan bangunan pengganti.
Apabila institusi, norma, mekanisme representasi, dan hubungan kekuasaan yang lama dihancurkan tanpa kesiapan membangun struktur baru, masyarakat justru akan menghadapi kekosongan politik.
Kekosongan tersebut dapat diisi oleh dominasi baru, konflik antarkelompok, ketidakpastian ekonomi, atau kekuasaan yang tidak memiliki pertanggungjawaban. Manusia kembali menjadi pihak yang menanggung penderitaan dari perubahan yang tidak dipersiapkan.
Oleh sebab itu, rekonstruksi harus memiliki kapasitas yang sepadan dengan radikalitas dekonstruksi. Ia harus menyediakan fondasi konstitusional, kelembagaan, dan sosial yang mampu menjamin keberlangsungan kehidupan bersama, bukan sekadar mengganti aktor atau nama rezim.
Dalam penjelasan berikutnya, Dechiperis memaknai dekonstruksi sebagai pembongkaran konstruksi sosial-politik yang telah kehilangan daya hidup materialnya akibat hantaman Realitas Sosial Politik Otentik.
Sebuah struktur dapat kehilangan fungsi esensialnya ketika tidak lagi mampu menjawab kompleksitas yang terus bertumbuh dan berkembang. Beban sejarah yang dahulu dapat dipikul oleh suatu institusi pada akhirnya mungkin melampaui kapasitasnya.
Pancang-pancang yang pernah diklaim sebagai fondasi fundamental ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan ontologis dan epistemologis bagi keberlangsungan tatanan. Dalam keadaan demikian, pembaruan menjadi tuntutan historis.
Namun, pembaruan tidak cukup dilakukan dengan menghapus simbol atau mengganti susunan kelembagaan. Ia harus memeriksa mengapa struktur kehilangan daya hidup, fungsi apa yang tidak lagi dapat dijalankan, dan kebutuhan sosial apa yang belum memperoleh jawaban.
Dekonstruksi yang tidak didasarkan pada pemeriksaan hanya akan menjadi penghancuran tanpa pengetahuan, sedangkan rekonstruksi yang tidak memahami akar persoalan hanya akan mengulang kegagalan dalam bentuk yang berbeda.
Kegelisahan eksistensial politik juga semakin terasa ketika berbagai elemen masyarakat dengan prinsip dan proposal politik yang berbeda berhadapan langsung dalam ruang sosial yang semakin terbuka.
Jarak di antara kelompok-kelompok tersebut semakin menyempit, tetapi belum terbentuk kesadaran kolektif yang mampu menghubungkan seluruh kepentingan ke dalam satu orientasi politik bersama.
Masyarakat justru terfragmentasi ke dalam ruang-ruang kecil yang memiliki identitas, kepentingan, dan proposal politik masing-masing.
Dechiperis menyebut keadaan ini sebagai partisipatoris regional primordial sosio-kultural politik.
Partisipasi politik memang meluas, tetapi perluasan tersebut belum tentu menghasilkan kesatuan arah. Ia dapat memperkuat demokrasi apabila berbagai kelompok memiliki ruang untuk berpartisipasi secara setara, tetapi dapat pula menghasilkan polarisasi apabila kepentingan primordial dipakai untuk meniadakan kelompok lain.
Tantangan historisnya adalah membangun kesadaran kolektif yang tidak menghapus keragaman, tetapi mampu menghubungkan keragaman tersebut ke dalam ruang politik bersama.
Dalam konteks globalisasi, persoalan ini menjadi semakin penting karena perubahan lokal dan regional tidak lagi dapat dipisahkan dari hubungan sosial-politik dunia.
Dekonstruksi sosial-politik, dengan demikian, bukanlah peristiwa instan yang tiba-tiba muncul dalam kehidupan suatu bangsa.
Dechiperis menempatkannya sebagai proses ontologis historis yang panjang, yang tidak selalu dapat dijelaskan melalui periodesasi atau urutan kronologis yang sederhana.
Ia tumbuh dari keterbatasan suatu konstruksi dalam memikul beban sejarah yang terus berkembang menjadi berbagai varian problematika sosial-politik yang sebelumnya tidak terbayangkan.
Struktur lama pada mulanya mungkin memiliki kemampuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi seiring waktu kompleksitas kehidupan dapat melampaui kapasitasnya.
Pada titik tertentu, konstruksi yang dahulu dianggap fundamental harus diperiksa kembali karena tidak lagi memenuhi persyaratan keotentikannya.
Di sinilah Hukum Rasional Peralihan Sejarah bekerja sebagai pembacaan terhadap perubahan yang terakumulasi. Ia bukan ramalan bahwa setiap struktur pasti runtuh pada waktu tertentu, melainkan kerangka untuk memahami mengapa perubahan menjadi semakin mendesak ketika kesenjangan antara struktur dan realitas tidak lagi dapat dipertahankan.
Akhirnya, Dechiperis mengajukan dua pertanyaan filosofis mengenai bentuk rekonstruksi yang harus dibangun setelah dekonstruksi berlangsung.
Apakah bangunan baru masih dapat menggunakan model-model lama yang telah mengalami keusangan, ataukah ia harus dibangun sepenuhnya tanpa keterhubungan dengan komponen-komponen sebelumnya?
Dechiperis tidak memberikan jawaban sistematis dan definitif yang berisiko membekukan rekonstruksi menjadi ideologi baru. Sebab, rekonstruksi yang memadai tidak dapat ditentukan melalui rumusan abstrak sebelum realitas konkret yang hendak dibangunnya diperiksa.
Yang menjadi tuntutan adalah suatu konstruksi sosial-politik yang beresonansi secara mendalam dengan Realitas Sosial Politik Otentik. Artinya, setiap unsur lama harus dinilai berdasarkan fungsi dan substansinya, sedangkan setiap unsur baru harus diuji berdasarkan kemampuan menjawab kebutuhan manusia.
Dengan demikian, dekonstruksi bukan tujuan akhir, melainkan jalan menuju pembentukan tatanan yang lebih mendasar, lebih rasional, dan lebih mampu memikul tanggung jawab historisnya.
Ukuran keberhasilannya bukanlah seberapa radikal sebuah bangunan dihancurkan, melainkan seberapa kuat rekonstruksi yang dihasilkan dalam menjamin kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan keberlangsungan kehidupan manusia di dalam Republik. ***)
Posted: sarinahnews.com
Surabaya, 12 November 2026
Referensi:
Jacques Derrida dalam bukunya:
● JaKarya Fondasional (Dasar Teori Dekonstruksi) Of Grammatology (De la grammatologie, 1967).
● Writing and Difference (L’écriture et la différence, 1967).
● Specters of Marx (Spectres de Marx, 1993).
● The Politics of Friendship (Politiques de l’amitié, 1994).
● Force of Law: The “Mystical Foundation of Authority” (1990/1994).
● Rogues: Two Essays on Reason (Voyous, 2003).
Note:
Dekonstruksi sosial politik adalah proses analisis kritis untuk membongkar struktur, bahasa, dan narasi yang membentuk pemahaman masyarakat mengenai kekuasaan.
Dalam kajian filsafat dan ilmu politik, gagasan ini banyak merujuk pada pemikiran filsuf Prancis Jacques Derrida yang mempertanyakan klaim atas satu kebenaran atau realitas tunggal yang dianggap mutlak.
