MENCARI REPUBLIK PADA BENTUK NEGARA
Joko Sukmono
_Indonesia dapat menyebut dirinya negara kesatuan, negara hukum, negara demokrasi, dan negara Pancasila, tetapi penyebutan tersebut belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana masing-masing esensi itu diwujudkan secara konkret._
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara konstitusional telah menyatakan dirinya sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik. Namun, dalam pembacaan Dechiperis pada tahun 2026, setelah delapan dekade lebih sejak kemerdekaan, Indonesia justru berada dalam Situasi Batas mengenai status Republik itu sendiri.
Persoalannya bukan apakah Indonesia secara formal bernama Republik Indonesia, melainkan apakah substansi Republik telah benar-benar menjelma menjadi realitas sosial-politik yang hidup di dalam negara.
Dechiperis membedakan keberadaan sebuah nama dari keberadaan esensial yang seharusnya menopangnya.
Indonesia dapat menyebut dirinya negara kesatuan, negara hukum, negara demokrasi, dan negara Pancasila, tetapi penyebutan tersebut belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana masing-masing esensi itu diwujudkan secara konkret.
Akibatnya, Republik seolah-olah terus berada di dalam dunia cita-cita, sementara bangsa Indonesia masih mencari rumah politik yang sesungguhnya. Dalam konstruksi ini, rumah tersebut adalah NEGARA yang substansinya bernama REPUBLIK.
Bangunan politik Indonesia sebagai negara kesatuan, menurut Dechiperis, menghadapi kompleksitas pengaruh yang salah satunya bersumber dari rapuhnya kesiapan infrastruktur politik internal.
Reformasi telah mengubah struktur kelembagaan dan hubungan kekuasaan, tetapi perubahan itu belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam pembaruan ontologis, epistemologis, dan esensial mengenai kehidupan bernegara.
Karena itu, pertanyaan tentang Republik tidak dapat diselesaikan hanya dengan menunjuk konstitusi atau menyebut bentuk negara.
Harus diperiksa bagaimana negara kesatuan memperoleh substansinya, bagaimana kekuasaan dibatasi, bagaimana demokrasi bekerja, dan bagaimana Pancasila menjadi dasar nyata dalam hubungan antara negara dan masyarakat.
Tanpa pemeriksaan tersebut, berbagai predikat konstitusional hanya menjadi nama-nama besar yang tidak memiliki daya institusional sepadan.
Republik akhirnya kehilangan tempat autentiknya: ia hadir dalam dokumen, tetapi belum sepenuhnya menjadi pengalaman politik sehari-hari bagi warga negara.
Secara historis, pencarian Republik telah memperoleh bentuk konstitusional melalui UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945.
Dalam pembacaan Dechiperis, sejak saat itu bentuk ontologis-politik Republik Indonesia telah dinyatakan, tetapi perjalanan untuk mewujudkan substansinya masih berlangsung.
Sukarno dan Mohammad Hatta kemudian menempuh jalan politik dengan perbedaan orientasi yang turut membentuk dinamika pencarian tersebut.
Hatta membawa corak sosialisme yang memberi tempat penting bagi gagasan federalisme, sedangkan Sukarno mengembangkan orientasi sosialisme nasionalis dalam kerangka persatuan nasional.
Perbedaan itu tidak menghapus kenyataan bahwa keduanya berada dalam pergulatan historis untuk membangun Republik.
Pencarian tersebut berlangsung melalui berbagai perubahan konstitusional dan mencapai salah satu tahap penting dalam Pemilu 1955, ketika demokrasi parlementer berjalan berdasarkan UUD Sementara 1950.
Republik bukanlah bangunan yang selesai pada saat proklamasi, melainkan proses historis yang terus mencari bentuk kelembagaan dan kesatuan sosialnya.
Perubahan besar berikutnya terjadi melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang mengakhiri berlakunya UUD Sementara 1950 dan memberlakukan kembali UUD 1945.
Dechiperis membaca peristiwa tersebut sebagai upaya menyatukan berbagai kontingensi sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan ke dalam suatu bangunan kesatuan nasional.
Berbagai elemen masyarakat, agama, dan kebudayaan ditempatkan sebagai kekayaan bangsa yang harus memperoleh ruang dalam kehidupan bernegara.
NASAKOM menjadi salah satu contoh konstruksi politik Sukarno untuk mempertemukan kekuatan nasionalis, agama, dan komunis dalam satu konfigurasi politik.
Setelah itu, gagasan kesatuan nasional memperoleh artikulasi lain melalui Wawasan Nusantara pada masa Orde Baru, yang menekankan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
Dengan demikian, pencarian Republik berlangsung melalui berbagai usaha untuk menghubungkan keragaman masyarakat dan wilayah Indonesia ke dalam satu kesatuan politik.
Akan tetapi, kesatuan tidak boleh berhenti sebagai slogan integrasi; ia harus mampu menjaga keberagaman tanpa menghapus hak dan identitas warga negara. Jalan demokrasi juga menjadi bagian penting dari pencarian Republik tersebut.
Perkembangannya dapat ditelusuri sejak Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang membuka ruang bagi pembentukan partai-partai politik, kemudian memperoleh bentuk kelembagaan melalui demokrasi parlementer berdasarkan UUD Sementara 1950.
Setelah Dekrit 1959, Indonesia memasuki fase Demokrasi Terpimpin hingga berakhirnya kekuasaan Sukarno pada 1967. Pada masa Orde Baru, Demokrasi Pancasila kemudian dikonstruksikan sebagai landasan kehidupan politik dengan penekanan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Namun, Dechiperis menunjukkan kontradiksi mendasar di dalam pengalaman tersebut: sebuah sistem yang mengklaim memiliki landasan definitif ternyata juga dapat membawa kehidupan sosial ke dalam pembelengguan kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat.
Stabilitas nasional ditempatkan sebagai panglima, sementara kebebasan politik dibatasi. Dengan demikian, keberadaan suatu nama demokrasi tidak menjamin bahwa substansi demokrasi telah terlaksana.
Runtuhnya Orde Baru membuka fase Reformasi dan memberikan ruang baru bagi pencarian Republik.
Berbagai tradisi politik dari masa sebelumnya kembali hadir dalam kehidupan politik kontemporer: warisan demokrasi parlementer, pengalaman Demokrasi Terpimpin, dan gagasan Demokrasi Pancasila.
Ketiganya kadang berhadapan, kadang berkolaborasi, dan kadang digunakan secara transaksional oleh para aktor politik. Dalam keadaan demikian, kepentingan menjadi dasar hubungan politik yang dapat mengalahkan konsistensi prinsip.
Dechiperis melihat bahwa Reformasi hingga 2026 belum menghasilkan suatu penamaan yang definitif mengenai bentuk demokrasi yang benar-benar dijalankan.
Enam kali pemilihan umum sejak 1999 memang menunjukkan keberlanjutan mekanisme elektoral, tetapi keberulangan pemilu tidak dengan sendirinya menyelesaikan pertanyaan tentang substansi Republik.
Karena itu, fase ini disebut sebagai Demokrasi Transisi: bukan semata-mata karena belum ada pemilu atau pergantian pemerintahan, melainkan karena hubungan antara demokrasi, konstitusi, kekuasaan, dan kehidupan masyarakat masih menghadapi persoalan mendasar.
Dalam pembacaan Dechiperis, persoalan tersebut semakin serius ketika stagnasi politik, stagnasi sosial, dan stagnasi ekonomi bertemu dalam satu Situasi Batas.
Akumulasi luka sejarah, kontradiksi kelembagaan, dan persoalan politik yang tidak diselesaikan dapat menghasilkan kebuntuan historis dan kebuntuan negosiasi.
Pemerintahan yang kehilangan kepercayaan dan daya tawar di hadapan rakyatnya menghadapi persoalan legitimasi yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pemeliharaan prosedur formal.
Dechiperis membaca keadaan ini sebagai kemungkinan berakhirnya suatu fase rezim dan munculnya tuntutan perubahan historis. Namun, perubahan rezim tidak boleh diperlakukan sebagai kepastian yang otomatis dibenarkan oleh setiap bentuk ketidakpuasan.
Justru di sinilah diperlukan pemeriksaan terhadap kondisi objektif, mekanisme konstitusional, dan kehendak masyarakat.
Pertanyaan tentang kerentanan Republik, status permanen bangsa, dan kemampuan negara mempertahankan kesatuan harus dijawab melalui pembacaan yang rasional, bukan melalui spekulasi atau romantisasi pergantian kekuasaan.
Pusat persoalan kemudian terletak pada apa yang disebut Dechiperis sebagai ambruknya REALITAS MORALITAS POLITIK. Moralitas politik Republik bukan sekadar perilaku baik atau buruk seorang pejabat, melainkan keberadaan prinsip-prinsip autentik yang seharusnya menopang keseluruhan konstruksi negara.
Di Indonesia, prinsip tersebut terutama termanifestasi melalui Pancasila, UUD 1945, pemerintah, partai-partai politik, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Apabila lembaga-lembaga tersebut hanya mempertahankan keberadaan formal tanpa menjalankan fungsi konstitusional dan tanggung jawab politiknya, maka jembatan yang menghubungkan cita-cita Republik dengan kehidupan konkret masyarakat akan terputus.
Dechiperis menyebut konstruksionalisasi Pancasila dan strukturalisasi UUD 1945 mengalami kegagalan, bukan karena keduanya tidak ada, melainkan karena manifestasinya terhambat oleh ketidaksungguhan rumpun kekuasaan.
Dengan demikian, krisis Republik pada dasarnya merupakan krisis hubungan antara prinsip, institusi, dan tindakan politik.
Ambruknya moralitas politik tersebut juga berarti terputusnya perjalanan bangsa dalam mencari rumah politiknya. Republik yang seharusnya menjadi wahana pembebasan justru berisiko menjadi bangunan formal yang tidak mampu menyediakan instrumen bagi kehidupan yang adil dan makmur.
Negara kesatuan kehilangan makna apabila kesatuan hanya dipelihara melalui simbol, sementara ketimpangan, ketidakadilan, dan keterputusan antara kekuasaan dengan masyarakat dibiarkan berkembang.
Pancasila dan UUD 1945 seharusnya tidak berhenti sebagai naskah yang diperingati, melainkan menjadi dasar bagi pembentukan institusi, kebijakan, dan hubungan sosial yang menjamin kebebasan serta kesejahteraan.
Rumah Merdeka yang dicari selama delapan dekade bukanlah sekadar wilayah geografis yang telah terbebas dari kolonialisme, melainkan suatu kehidupan politik tempat seluruh warga dapat memperoleh kedudukan yang setara sebagai bagian dari bangsa.
Di sinilah pencarian Republik menemukan tuntutan esensialnya: negara harus hadir sebagai institusi yang bekerja bagi manusia, bukan manusia yang terus-menerus dikorbankan untuk mempertahankan keberadaan institusi.
Dechiperis kemudian mengarahkan ‘Palu Ontologis-Epistemologis Politik Otentik’ untuk membongkar apa yang disebut sebagai Post Ideological Nations Illusions: ilusi-ilusi ideologis yang selama perjalanan sejarah dapat membelenggu kesadaran kebangsaan.
Salah satu gejala yang dilaporkan melalui Dhechipering adalah menguatnya identitas primordial regional yang dalam keadaan tertentu membuat sebagian kelompok lebih mengutamakan identitas kesukuan daripada identitas kebangsaan.
Fenomena tersebut perlu dibaca secara cermat. Kebanggaan menjadi Jawa, Bali, Batak, Mandar, Banjar, Bugis, dan berbagai identitas lainnya tidak dengan sendirinya merupakan ancaman bagi Indonesia.
Keberagaman suku merupakan bagian dari kekayaan bangsa, bukan sesuatu yang harus dihapus demi kesatuan. Persoalan muncul ketika identitas tersebut dipakai untuk menolak kesetaraan kewarganegaraan, membangun permusuhan antarkelompok, atau memutus solidaritas kebangsaan.
Disintegrasi tidak lahir semata-mata dari keberadaan identitas yang beragam, tetapi dari kegagalan negara membangun ruang bersama yang memungkinkan seluruh identitas itu hidup secara setara di dalam Republik.
Pada akhirnya, MENCARI REPUBLIK PADA BENTUK NEGARA adalah pencarian filosofis terhadap realitas autentik Indonesia sebagai rumah politik bagi seluruh bangsa.
Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, melainkan ruang kehidupan bersama yang dihuni oleh beragam bangsa, kebudayaan, sejarah, dan masyarakat, dengan sumber daya yang seharusnya menopang keberlangsungan hidup manusia.
Republik yang dicari bukanlah Republik baru yang harus dibangun dengan menghapus keberagaman atau mengganti identitas masyarakat, melainkan Republik yang mampu mewujudkan substansi konstitusionalnya dalam kehidupan nyata.
Uji terhadap keberadaan Republik harus dilakukan melalui keadilan, kebebasan, kesetaraan, kesejahteraan, kesatuan, dan kemampuan institusi menjalankan tanggung jawabnya.
Apabila Indonesia telah memiliki nama, konstitusi, wilayah, dan lembaga negara, tetapi belum sepenuhnya menghadirkan substansi tersebut, maka pencarian Republik memang belum selesai.
Tugas historisnya bukan menghancurkan rumah yang telah dimiliki, melainkan membangun kembali jembatan antara cita-cita kemerdekaan dan realitas kehidupan masyarakat, agar Indonesia tidak hanya menjadi negara yang bernama Republik, tetapi sungguh-sungguh menjadi REPUBLIK sebagai rumah bersama seluruh manusia Indonesia. ***)
Posted: sarinahnews.com
Surabaya, 10 November 2026
Referensi:
• Indonesia: Negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dan sistem presidensial.
• Amerika Serikat: Negara federal dengan bentuk pemerintahan republik konstitusional.
• Prancis dan India: Negara republik dengan sistem pemerintahan parlementer/semi-presidensial. (sumber, kpu).
