Filsafat Politik
POLITIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Oleh Joko Sukmono
_Pancasila merupakan dasar negara dan orientasi moral kehidupan kebangsaan, sedangkan UUD 1945 merupakan bangunan konstitusional yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan dan kehidupan bernegara._
Politik Negara Republik Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai serangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, keputusan administratif penyelenggara negara, ataupun perebutan kewenangan di antara lembaga-lembaga politik.
Dalam konstruksi Dechiperisme, Politik Negara merupakan penggunaan seluruh instrumen pembebasan yang telah disediakan oleh Negara untuk dimanifestasikan menjadi keberadaan sosial yang konkret dan otentik.
Dengan demikian, Negara tidak berhenti sebagai bentuk kelembagaan yang keberadaannya dibuktikan melalui konstitusi, undang-undang, birokrasi, dan perangkat kekuasaan.
Negara harus hadir sebagai kenyataan hidup yang dapat dialami oleh seluruh rakyat melalui tindakan-tindakan politik yang menghasilkan pembebasan, keadilan, kesejahteraan, dan kemungkinan manusia untuk mengembangkan keberadaannya secara utuh.
Politik Negara adalah gerakan radikal, progresif, dan presisi terhadap substansi esensial REALITAS SOSIAL, bukan sekadar reproduksi prosedur yang mempertahankan keberadaan kekuasaan.
Ketika POLITIK Negara ditempatkan sebagai Panglima dalam kehidupan sosial manusia, yang dimaksud bukanlah dominasi kekuasaan negara atas seluruh ruang kehidupan masyarakat. Ia menunjuk pada kedudukan politik sebagai ruang pengendalian arah dan tujuan kehidupan bersama, tempat seluruh relasi sosial memperoleh orientasi terhadap kepentingan publik.
Politik Negara harus hadir di dalam setiap gerak masyarakat: dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, kebudayaan, hubungan antarkelompok, kehidupan hukum, dan berbagai bentuk interaksi sosial lainnya. Sebab, kehidupan bernegara tidak berlangsung di luar kehidupan manusia konkret.
Negara memperoleh keberadaannya melalui manusia yang hidup di dalamnya, sementara manusia membutuhkan bangunan politik yang memungkinkan kebebasan dan martabatnya diwujudkan.
Karena itu, Politik Negara kehilangan substansinya apabila hanya bergerak di dalam gedung-gedung kekuasaan, sementara kehidupan konkret rakyat berlangsung tanpa keterhubungan yang nyata dengannya.
Atas dasar itu, Politik Negara merupakan keseluruhan tindakan produktif penyelenggara negara yang menggabungkan kekuatan partisipatif seluruh elemen masyarakat. Ia bukan monopoli Presiden, kabinet, lembaga legislatif, birokrasi, ataupun kelompok politik yang sedang mengendalikan pemerintahan.
Penyelenggara negara memang mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk mengambil keputusan dan menjalankan pemerintahan, tetapi tindakan tersebut tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat, bangsa, dan rakyat.
Dalam konteks Republik, Dechiperis menyebutnya sebagai politik mercusuar: tindakan-tindakan produktif yang penuh inisiatif, memiliki arah, dan memperoleh dukungan luas melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa.
Politik mercusuar tidak berarti politik yang sekadar menghasilkan simbol kebesaran atau proyek monumental, melainkan politik yang mampu memberikan orientasi bagi kehidupan bersama dan menerjemahkan orientasi itu menjadi perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, hubungan antara REZIM, masyarakat bangsa, dan rakyat bukanlah hubungan yang hanya bergerak dari atas ke bawah. Negara tidak cukup memerintah, masyarakat tidak cukup menjadi penerima kebijakan, dan rakyat tidak cukup ditempatkan sebagai objek legitimasi kekuasaan.
Ketiganya harus terhubung dalam suatu proses politik yang memungkinkan aspirasi sosial diterjemahkan menjadi tindakan publik, sementara keputusan penyelenggara negara dapat diuji melalui akibat konkret yang ditimbulkannya.
Partisipasi bukan sekadar kehadiran dalam pemilihan umum, konsultasi publik, atau kegiatan seremonial. Partisipasi mengandaikan adanya ruang untuk menyampaikan kepentingan, mengawasi kekuasaan, mengoreksi kebijakan, dan ikut menentukan arah kehidupan bersama.
Di sinilah Politik Negara memperoleh dimensi eksistensialnya: keberadaannya tidak hanya dinyatakan oleh institusi, tetapi diwujudkan melalui relasi timbal balik antara negara dan manusia konkret.
Dalam pembacaan Dechiperis terhadap Indonesia pada medio November 2026, berbagai bidang kehidupan sosial disebut sedang mengalami kontraksi: kontraksi politik, ekonomi, serta sosial budaya. Kontraksi tersebut dipandang mengarah kepada konfrontasi di antara unsur-unsur yang menjalankan kehidupan bersama di Indonesia.
Pernyataan ini menempatkan persoalan bangsa bukan semata-mata sebagai persoalan pergantian kebijakan atau persaingan antarelite, melainkan sebagai persoalan keterhubungan sosial yang semakin melemah.
Ketika kehidupan politik tidak mampu mengolah perbedaan menjadi keputusan bersama, ketika kehidupan ekonomi tidak memberikan kesempatan yang layak bagi masyarakat, dan ketika relasi sosial budaya semakin mudah berubah menjadi pertentangan, maka keberadaan Republik menghadapi tekanan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mempertahankan rutinitas pemerintahan.
Namun, tingkat dan bentuk kontraksi tersebut tetap harus dibaca melalui keadaan konkret, bukti, serta pengalaman kelompok masyarakat yang berbeda-beda, bukan hanya melalui satu diagnosis yang dianggap berlaku bagi seluruh Indonesia.
Dechiperis kemudian menggunakan metodologi Dechiperisme sebagai PENELANJANGAN FILOSOFIS ONTOLOGIS-EPISTEMOLOGIS POLITIS untuk memeriksa keberadaan Politik Negara Republik Indonesia.
Dalam kerangka tersebut, Politik Negara dipahami sebagai Roh Konstitusi yang bergerak, yakni substansi konstitusional yang tidak berhenti sebagai teks, tetapi menuntut manifestasi dalam kehidupan sosial politik.
Roh Konstitusi bukanlah kekuatan mistis yang berdiri di luar manusia dan institusi. Ia merupakan gambaran tentang prinsip-prinsip dasar yang harus memperoleh bentuk nyata melalui penyelenggaraan negara, pembentukan hukum, kebijakan publik, dan relasi sosial.
Apabila kehidupan sosial politik tidak lagi terhubung dengan tujuan konstitusionalnya, maka penelanjangan filosofis harus menguji bagian-bagian yang kehilangan relevansi, fungsi, atau legitimasi substantifnya.
Yang dibongkar adalah ketidaksesuaian antara prinsip dan pelaksanaan, antara cita-cita konstitusional dan kenyataan kelembagaan, serta antara janji pembebasan dan pengalaman konkret rakyat.
Dari sudut pandang tersebut, tidak ada alasan bagi Rezim maupun masyarakat untuk terus menunda perwujudan Politik Negara Republik Indonesia. Akan tetapi, perwujudan itu tidak dapat dimaknai sebagai tindakan yang berada di luar konstitusi atau sebagai penghapusan seluruh prosedur hukum yang dianggap menghambat kehendak politik tertentu.
Hukum memang dapat menjadi objek pemeriksaan kritis ketika suatu peraturan tidak lagi menjawab kebutuhan sosial atau justru menghasilkan ketidakadilan. Namun, kritik terhadap hukum harus dibedakan dari penolakan terhadap prinsip negara hukum itu sendiri.
Pasal dan ayat tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban politik, tetapi kehendak untuk mewujudkan Politik Negara juga tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan perlindungan konstitusional.
Persoalan yang harus diperiksa adalah apakah hukum dan lembaga negara sungguh-sungguh terhubung dengan substansi Republik, serta bagaimana ketidaksesuaian itu diperbaiki melalui proses yang sah, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Peringatan Dechiperis mengenai ancaman keamanan fundamental, krisis politik, ekonomi, dan sosial, serta Situasi Batas Sosial, membawa pembahasan pada persoalan kegentingan nasional.
Dalam keadaan ketika ketegangan antarkelompok meningkat dan kemampuan institusi untuk mengelola konflik melemah, negara memang membutuhkan tindakan yang terarah, cepat, dan terukur. Namun, gagasan mengenai tindakan ekstrem sepihak Presiden harus diperiksa secara sangat hati-hati.
Kewenangan Presiden bukanlah kewenangan tanpa batas, bahkan ketika pemerintah menyatakan sedang menghadapi keadaan genting. Tindakan darurat tetap harus memiliki dasar konstitusional, tujuan yang jelas, batas waktu dan lingkup yang terukur, pengawasan kelembagaan, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
Sebab, tindakan yang mengatasnamakan penyelamatan Republik tetapi justru menghilangkan pembatasan kekuasaan dapat menciptakan kontradiksi baru: negara berusaha memulihkan kehidupan bersama dengan merusak prinsip-prinsip yang memungkinkan kehidupan bersama itu berlangsung.
Kegentingan nasional tidak boleh menjadi ruang kosong tempat kekuasaan membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban.
Salah satu sumber kontradiksi yang dikemukakan Dechiperis adalah perubahan konstitusional pada masa Reformasi, khususnya rangkaian perubahan UUD 1945 yang diselesaikan pada 2002.
Dalam pembacaannya, perubahan tersebut dipandang sebagai tindakan politik yang memutus kesinambungan konstitusional yang sebelumnya dianggap telah menjadi dasar struktural kehidupan berbangsa dan bernegara sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Dechiperis bahkan menyebutnya sebagai kudeta terhadap konstitusi. Istilah tersebut merupakan penilaian filosofis-politik yang tajam, bukan deskripsi hukum yang dapat diterima begitu saja tanpa pemeriksaan.
Perubahan UUD 1945 berlangsung melalui proses kelembagaan MPR pada masa Reformasi, dan perdebatan mengenai legitimasi, substansi, serta akibatnya tetap harus dibedakan dari tuduhan bahwa proses tersebut merupakan kudeta.
Di sisi lain, kritik Dechiperis mengajukan pertanyaan yang tetap penting: apakah perubahan konstitusi sungguh-sungguh memperkuat kehidupan Republik, atau justru menghasilkan susunan kelembagaan yang dalam pelaksanaannya semakin jauh dari cita-cita konstitusional?
Di dalam pembacaan itu terdapat paradoks sejarah. Reformasi tampil sebagai keberanian eksistensial untuk mengubah bangunan politik yang diwarisi, tetapi perubahan tersebut juga dapat dinilai melalui konsekuensi jangka panjangnya terhadap kehidupan Republik.
Konstitusi yang semula dipandang sebagai dasar struktural dapat berubah menjadi objek perebutan tafsir dan kepentingan, sementara kekuasaan yang mengaku bertindak atas nama konstitusi justru dapat kehilangan keterhubungan dengan tujuan substantifnya.
Namun, persoalan ini tidak selesai dengan mengidealkan satu periode sejarah dan menolak periode lainnya. UUD 1945 sebelum perubahan maupun setelah perubahan harus diperiksa berdasarkan bagaimana keduanya mengatur kekuasaan, menjamin hak warga negara, membangun hubungan antarlembaga, dan memungkinkan rakyat mengawasi penyelenggara negara.
Kesinambungan sejarah tidak selalu berarti mempertahankan seluruh bentuk lama, sebagaimana perubahan tidak otomatis berarti kemajuan. Ukurannya adalah kemampuan bangunan konstitusional untuk menopang kehidupan Republik secara nyata.
Dalam konteks tersebut, REALITAS POLITIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA ditempatkan oleh Dechiperis sebagai esensi substansial bangsa sekaligus fondasi moral politiknya. Pancasila dan UUD 1945 menjadi dua unsur penting dalam konstruksi ini, tetapi keduanya menjalankan fungsi yang tidak identik.
Pancasila merupakan dasar negara dan orientasi moral kehidupan kebangsaan, sedangkan UUD 1945 merupakan bangunan konstitusional yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan dan kehidupan bernegara.
Keduanya harus saling terhubung dalam praktik. Pancasila tidak boleh berhenti sebagai ungkapan moral dalam pidato kenegaraan, sementara konstitusi tidak boleh direduksi menjadi perangkat teknis untuk membenarkan tindakan penguasa.
Keduanya harus hadir dalam keputusan politik, kebijakan ekonomi, penyelenggaraan pendidikan, perlindungan warga negara, dan hubungan antarkelompok. Ketika nilai-nilai tersebut hanya disebutkan tanpa diwujudkan, yang muncul adalah jurang antara fondasi normatif Republik dan realitas sosial politik yang dijalani rakyat.
Kehadiran Politik Negara yang hanya bersifat simbolis, menurut Dechiperis, menunjukkan bahwa esensi Republik sedang mencari saluran historisnya melalui bentuk-bentuk kontingensional yang disebut EKSISTENSIALIS POLITIK.
Istilah ini menunjuk pada manusia konkret yang tidak sekadar mengulang cita-cita politik sebagai slogan, tetapi mengambil bagian dalam mewujudkannya melalui tindakan yang memiliki konsekuensi nyata.
Eksistensialis Politik bukan gelar yang dapat diberikan oleh seseorang kepada dirinya sendiri, bukan pula kedudukan yang diperoleh melalui klaim sebagai pembawa kehendak sejarah.
Keberadaannya harus diuji melalui tindakan, tanggung jawab, konsistensi, dan keterhubungannya dengan kepentingan masyarakat luas. Ia dapat hadir di dalam penyelenggara negara, gerakan masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi sosial, maupun ruang-ruang partisipasi warga.
Yang menentukan bukan kedekatannya dengan pusat kekuasaan, melainkan apakah tindakannya membantu mengubah prinsip-prinsip Republik menjadi kenyataan yang dapat dirasakan dan dipertanggungjawabkan.
Perintah historis yang dibacakan Dechiperis kepada generasi Indonesia dengan demikian dapat dipahami sebagai tuntutan untuk mengaktualisasikan Politik Negara secara eksistensial.
Tuntutan tersebut bukanlah mandat kepada satu tokoh atau satu kelompok untuk menguasai seluruh kehidupan politik, melainkan panggilan agar setiap unsur negara dan masyarakat mengambil tanggung jawab terhadap keberadaan Republik.
Proses yang disebut KONTITUSIONALISASI oleh Dechiperis harus dimaknai sebagai penguatan keterhubungan seluruh unsur negara dengan prinsip-prinsip konstitusional: dari Rezim hingga lembaga negara, dari organisasi masyarakat hingga rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
Konstitusionalisasi bukan sekadar memperbanyak aturan atau memperluas birokrasi, melainkan memastikan bahwa setiap kewenangan memiliki batas, setiap kebijakan mempunyai dasar dan tujuan publik, serta setiap tindakan negara dapat diuji melalui ukuran konstitusional.
Tanpa hal tersebut, bahasa konstitusi hanya akan menjadi instrumen legitimasi yang dapat digunakan oleh siapa pun yang sedang memegang kekuasaan.
Karena itu, gagasan bahwa UUD 1945 secara struktural harus mendistorsi undang-undang yang tidak terhubung dengannya perlu dibaca sebagai tuntutan untuk menilai kesesuaian seluruh peraturan dengan konstitusi.
Dalam negara hukum, peraturan yang bertentangan dengan konstitusi harus dapat diuji dan diperbaiki melalui mekanisme yang sah. Namun, pengujian tersebut tidak boleh dilakukan berdasarkan kehendak sepihak penyelenggara negara atau klaim bahwa suatu undang-undang tidak sesuai dengan Politik Negara.
Pancasila sebagai fondasi moral bangsa juga tidak boleh dijadikan alasan untuk meniadakan perbedaan pendapat atau mengistimewakan kepentingan kelompok tertentu.
Justru karena Pancasila dimaksudkan sebagai dasar kehidupan bersama, penerapannya harus memperhatikan kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial.
Setiap regulasi harus dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada kekuasaan yang membentuknya, melainkan juga kepada seluruh rakyat yang kehidupannya diatur oleh regulasi tersebut.
Dengan demikian, seluruh regulasi yang mengaku tidak membawa kepentingan kelompok maupun ideologi tertentu harus diuji melalui hubungan riilnya dengan kehidupan sosial seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.
Tidak ada kebijakan yang sepenuhnya bebas dari nilai dan pilihan politik, tetapi hal itu tidak berarti kebijakan boleh menjadi alat kepentingan sempit.
Yang dituntut adalah keterbukaan mengenai dasar pertimbangannya, keadilan dalam distribusi manfaat dan beban, serta kesempatan bagi masyarakat untuk mengoreksi akibat yang ditimbulkannya.
Politik Negara harus mampu menjangkau manusia yang selama ini tidak memiliki akses terhadap pusat pengambilan keputusan: masyarakat miskin, pekerja, kelompok rentan, masyarakat daerah, dan warga yang kepentingannya kerap tidak terdengar.
Di sinilah substansi pembebasan diuji. Sebuah Republik tidak dapat menyatakan dirinya hadir bagi seluruh rakyat apabila sebagian rakyat hanya hadir sebagai angka statistik, tenaga produksi, objek bantuan, atau sumber legitimasi elektoral.
Pada akhirnya, pernyataan Dechiperis bahwa Panglima kehidupan berbangsa dan bernegara bukan semata-mata Demokrasi, bukan Hukum, dan bukan pula politik yang disebutnya sebagai politik ‘Sontoloyo’, mengarahkan pembahasan pada kebutuhan akan sebuah Ruang Filosofis sebagai ruang pengendalian manifestasi Politik Otentik Negara Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut perlu dibedakan dari penolakan terhadap demokrasi dan hukum sebagai prinsip penyelenggaraan Republik.
Demokrasi menyediakan mekanisme kedaulatan rakyat, pergantian kekuasaan, partisipasi, dan pengawasan; hukum memberikan kepastian, pembatasan kewenangan, serta perlindungan terhadap hak warga negara.
Keduanya memang tidak dengan sendirinya menjamin keadilan atau keotentikan, tetapi tanpa keduanya, klaim tentang Politik Otentik dapat berubah menjadi kehendak kekuasaan yang tidak dapat dikoreksi.
Ruang Filosofis yang dimaksud seharusnya menjadi tempat untuk menguji tujuan, dasar, dan akibat tindakan politik, bukan menggantikan seluruh mekanisme konstitusional dengan satu pusat kehendak yang tidak terbatas.
Politik Negara Republik Indonesia, dalam kerangka Dechiperisme, pada akhirnya harus bergerak dari keberadaan formal menuju keberadaan konkret.
Republik tidak cukup hidup di dalam nama, lambang, konstitusi, dan pidato kenegaraan. Ia harus hadir dalam pengalaman rakyat ketika memperoleh kebebasan, perlindungan, kesempatan hidup yang layak, keadilan, dan ruang untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depan bersama.
REZIM tidak boleh mengidentikkan dirinya dengan Negara, sebagaimana Negara tidak boleh mengidentikkan dirinya dengan satu tafsir tunggal mengenai kepentingan bangsa. Politik mercusuar hanya dapat menjadi kenyataan apabila inisiatif penyelenggara negara bertemu dengan partisipasi masyarakat dan kontrol rakyat.
Di situlah Roh Konstitusi memperoleh bentuk historisnya: bukan sebagai legitimasi tanpa batas bagi kekuasaan, melainkan sebagai tuntutan yang terus-menerus menguji kekuasaan, institusi, hukum, dan seluruh kehidupan sosial politik berdasarkan tujuan Republik.
Pertanyaan akhirnya bukan sekadar apakah Indonesia masih bernama Negara Republik, melainkan sejauh mana keberadaan Republik itu sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan seluruh rakyatnya. ***)
Posted: sarinahnews.com
Surabaya, 14 November 2026
