Ruang Filsafat Politik:
MONARKI PRESIDENSIAL
Joko Sukmono
Pada hari ini sang presiden berdiri di depan podium dan menyatakan dirinya sebagai subjek tunggal sejarah. Ia tidak lagi berbicara sebagai representasi, melainkan sebagai identitas total.
Negara tidak lagi dihadirkan sebagai relasi sosial yang dilembagakan, melainkan sebagai tubuh personal kekuasaan. Di titik ini, politik berhenti menjadi mediasi kepentingan kelas dan berubah menjadi pernyataan kehendak tunggal.
Ketika presiden mengatakan “saya adalah negara”, sesungguhnya yang sedang bekerja adalah ilusi ideologis tertinggi: penghapusan jarak antara kekuasaan dan legitimasi.
Dalam bahasa Marxian (Karl Marx), negara sebagai alat kelas tidak lagi disamarkan sebagai penengah netral, melainkan tampil telanjang sebagai pusat akumulasi dan pemaksaan.
Kekuasaan tidak lagi membutuhkan justifikasi normatif, karena ia telah menguasai basis material dan aparatus administratif sekaligus.
Monarki absolut yang dahulu berakar pada darah, keturunan, dan mitos ilahi kini menjelma dalam bentuk yang lebih modern dan lebih efisien: monarki presidensial.
Ia tidak membutuhkan mahkota, karena ia memiliki birokrasi. Ia tidak membutuhkan wahyu, karena ia memiliki data. Ia tidak membutuhkan legitimasi moral, karena ia menguasai produksi, distribusi, dan reproduksi kehidupan sosial.
Hari kemarin dipahami sebagai keberhasilan sejarah karena target produksi tercapai, keuntungan negara meningkat, dan pertumbuhan ekonomi dijadikan ukuran tunggal kemajuan.
Inilah logika kapital yang bekerja: nilai guna manusia direduksi menjadi nilai tukar, dan keberhasilan politik diukur dari akumulasi surplus. Negara berfungsi optimal selama ia mampu menjamin kelancaran sirkulasi kapital.
Namun hari ini terjadi pergeseran. Dahaga keuntungan tidak lagi cukup. Kapital, dalam tahap lanjutnya, menuntut penguasaan ruang, wilayah, dan tata dunia.
Maka geopolitik menjadi kelanjutan langsung dari ekonomi politik. Administrasi tidak lagi berfungsi sebagai pengelola, melainkan sebagai mesin pembongkar dan penataan ulang struktur sosial secara paksa.
Pidato inaugurasi tidak berhenti sebagai simbol. Ia segera diterjemahkan ke dalam tindakan administratif global.
Struktur sosial yang dianggap tidak produktif, tidak efisien, dan tidak kompatibel dengan logika akumulasi dibubarkan.
Institusi lama dilabeli usang bukan karena gagal memenuhi kebutuhan manusia, tetapi karena gagal memenuhi kebutuhan kapital.
Rekonstruksi sosial dijalankan dengan model baru yang sepenuhnya teknokratis. Hubungan sosial direduksi menjadi fungsi.
Manusia direduksi menjadi variabel. Masyarakat direkayasa seperti pabrik raksasa yang harus terus beroperasi tanpa gangguan etika, sejarah, atau kritik.
Di sinilah kekuasaan mencapai bentuknya yang paling telanjang. Ia absolut bukan karena kekuatan personal semata, tetapi karena ia menguasai aparatus negara, sarana produksi, dan mekanisme reproduksi kesadaran sekaligus.
Presiden tidak takut kepada siapa pun karena oposisi telah dinetralkan sejak level struktural, bukan hanya politis.
Demokrasi kemudian dinyatakan manipulatif. Bukan karena ia benar-benar ditolak, tetapi karena ia sudah tidak lagi diperlukan.
Demokrasi liberal hanyalah fase ideologis ketika kapital masih membutuhkan legitimasi partisipatif. Ketika kontrol material telah total, demokrasi menjadi beban, bukan alat.
Nilai-nilai dikosongkan secara ontologis. Moralitas direduksi menjadi gangguan sistem.
Etika diposisikan sebagai virus mental yang menghambat efisiensi. Manusia dibebaskan dari nilai-nilai kemanusiaan bukan untuk menjadi merdeka, tetapi untuk menjadi patuh secara fungsional.
Inilah kerajaan material di dunia modern. Sebuah tatanan di mana relasi produksi menentukan segalanya, negara berfungsi sebagai manajer akumulasi, dan presiden menjelma sebagai personifikasi total dari kapital yang berkuasa.
Inilah yang disebut monarki presidensial: bentuk mutakhir dari dominasi kelas dalam bahasa modern, dengan wajah rasional, tangan administratif, dan kekuasaan yang bekerja tanpa perlu lagi berpura-pura manusiawi. ***)
Posted: sarinahnews.com
Surabaya, 13 Januari 2026
Author: Djoko Sukmono
Note: sumber (AI), Monarki presidensial menggabungkan elemen monarki turun-temurun dengan sistem presidensial, di mana raja bertindak sebagai presiden eksekutif dengan kekuasaan penuh, berbeda dari monarki konstitusional yang lebih simbolis.
https://news.detik.com/berita/d-6295643/apa-itu-monarki-penjelasan-sejarah-jenis-dan-contoh-negara?utm_source=perplexity#goog_rewarded
