SEBUAH ORIENTASI POLITIK AUTENTIK TERHADAP LEGITIMASI KEKUASAAN
Joko Sukmono
_Sebuah Republik membutuhkan lebih dari sekadar pemimpin yang dipandang baik; ia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjadikan prinsip konstitusional sebagai kenyataan sosial._
Dechiperis menuliskan sebuah orientasi politik autentik bukan berdasarkan catatan historiografi politik semata.
Bagi Dechiperisme, terdapat peristiwa-peristiwa politik yang tidak pernah dicatat sebagai peristiwa dalam sejarah resmi, bukan karena peristiwa tersebut tidak pernah terjadi, melainkan karena tidak semua perubahan sosial memperoleh pengakuan sebagai peristiwa politik yang memiliki arti historis.
Ada situasi sosial yang bergerak jauh sebelum memperoleh nama, pengakuan, atau tempat di dalam catatan sejarah. Situasi semacam itulah yang menjadi perhatian Dechiperis: sebuah kontingensi ontologis politik autentik yang telah ada, sedang menjadi, dan memiliki daya untuk mendunia.
Dengan demikian, orientasi politik autentik tidak dimulai dari apa yang telah disahkan sebagai sejarah, tetapi dari realitas sosial yang sedang membentuk kemungkinan sejarahnya sendiri.
Ketika kontingensi politik autentik memiliki daya untuk mendunia, orientasinya terhadap substansi legitimasi kekuasaan menjadi semakin terang. Kekuasaan tidak lagi cukup dijelaskan melalui keberadaan jabatan, kewenangan formal, atau perangkat hukum yang memberinya tempat dalam struktur negara.
Kekuasaan harus diperiksa melalui hubungan substantif antara keberadaannya dan realitas sosial yang menjadi dasar keberlakuannya. Dari sinilah Dechiperis memperkenalkan persoalan validitas politik autentik.
Validitas tersebut bukan sekadar pengesahan administratif terhadap kekuasaan, melainkan persoalan apakah kekuasaan benar-benar memiliki hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan manusia konkret, kebutuhan sosial, dan orientasi politik yang mendasari keberadaan sebuah Republik.
Oleh karena itu, konstruksi realitas substansial legitimasi kekuasaan hanya dapat dibangun melalui sebuah orientasi politik autentik. Konstruksi tersebut bukan pekerjaan administratif yang selesai setelah suatu kekuasaan memperoleh pengesahan.
Ia merupakan renungan filosofis yang mendalam dan tajam, sekaligus sistematika raksasa yang bergerak di dalam ruang dan waktu serta hadir dalam sejarah politik. Ia menjadi jiwa politik yang konkret di dalam tubuh manusia politik.
Dari proses tersebut, sebuah piagam orisinal dapat dirumuskan sebagai orientasi politik autentik, yakni suatu pandangan mendasar yang dapat digunakan untuk memeriksa setiap bentuk legitimasi kekuasaan dan menilai apakah kekuasaan itu memiliki validitas politik yang sesuai dengan substansi keberadaannya.
Dalam kerangka ini, Dechiperis tidak menempatkan legitimasi kekuasaan sebagai sesuatu yang sepenuhnya diperoleh melalui instrumen politik yang dipaksakan menjadi dasar pembenarannya.
Sistem pemilihan, mekanisme pengesahan, dan perangkat hukum memang merupakan komponen penting dalam pembentukan legitimasi kekuasaan. Akan tetapi, keberadaan instrumen tersebut tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan validitas politik.
Sebuah kekuasaan dapat memperoleh pengesahan melalui prosedur yang berlaku, tetapi tetap menyisakan pertanyaan mengenai hubungan substantifnya dengan masyarakat. Dengan kata lain, pengesahan formal merupakan bagian dari legitimasi, bukan jawaban final atas seluruh persoalan legitimasi.
Dechiperis tetap menjalankan orientasi terhadap persoalan tersebut dengan mengonstruksi berbagai komponen yang menopang keberadaan legitimasi kekuasaan.
Melalui kacamata Dechiperisme, ia berusaha menemukan bentuk-bentuk yang benar-benar terhubung dalam realitas sosial politik dan membedakannya dari hubungan yang hanya dipaksakan secara politis. Sebab, tidak setiap hubungan yang dibentuk oleh kekuasaan memiliki dasar sosial yang autentik.
Ada hubungan yang lahir dari kebutuhan konkret masyarakat, tetapi ada pula hubungan yang dibentuk demi mempertahankan struktur kekuasaan. Keduanya dapat tampak serupa dalam tata administrasi negara, tetapi memiliki dasar ontologis dan konsekuensi politik yang berbeda.
Karena itu, orientasi politik autentik terhadap legitimasi kekuasaan masih berada dalam posisi yang belum sepenuhnya teruji. Kekuasaan yang telah mendapatkan pengesahan belum tentu telah diperiksa secara ontologis dan epistemologis politis.
Dalam metodologi Dechiperisme, pemeriksaan tersebut membutuhkan Palu Ontologis-Epistemologis Politik Autentik untuk membongkar dan menelanjangi berbagai komponen yang menyusun keberadaan kekuasaan.
Tujuannya bukan sekadar menemukan kekurangan administratif, melainkan menguji dasar keberadaan, cara pembentukan, hubungan sosial, serta alasan-alasan yang digunakan untuk mempertahankan legitimasi.
Dengan demikian, validitas politik tidak boleh hanya menjadi sebutan yang diberikan oleh kekuasaan kepada dirinya sendiri. Ia harus memiliki dasar yang dapat diperiksa secara substantif.
Pembacaan semacam itu juga menjelaskan mengapa Dechiperis tidak menganggap pembacaan dan pemahaman terhadap konstitusi negara sebagai satu-satunya jalan untuk memperoleh orientasi politik autentik.
Konstitusi memang menyediakan ruang konstitusional bagi pembentukan dan pengesahan kekuasaan. Namun, apabila para elite politik menjadikan keberadaan konstitusi dan mekanisme formal sebagai keseluruhan dasar pemikiran mengenai legitimasi, maka legitimasi tersebut berisiko mengalami keretakan substansial.
Konstitusi dapat memberikan bentuk hukum bagi kekuasaan, tetapi pelaksanaan kekuasaan tetap harus diperiksa berdasarkan hubungan nyata antara institusi negara dan kehidupan masyarakat.
Konstitusi yang tidak diterjemahkan ke dalam tindakan politik yang substantif dapat berubah menjadi dasar formal yang kehilangan daya hidup sosialnya.
Lebih jauh, Dechiperis menghubungkan realitas sosial politik masa kini dengan transhistorisitas kekuasaan. Ia menyebut hubungan tersebut sebagai The Political Response, yakni tanggapan historis terhadap peristiwa-peristiwa besar yang mengubah susunan politik dunia.
Berakhirnya Perang Dunia Kedua, misalnya, menghasilkan respons politik berupa pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pembentukan organisasi tersebut menandai usaha membangun tatanan dunia baru setelah kehancuran perang, dengan harapan agar hubungan antarnegara tidak terus-menerus ditentukan oleh perang dan perebutan kekuasaan.
Dalam pembacaan Dechiperis, PBB menjadi salah satu bangunan politik besar yang membawa orientasi baru mengenai kedudukan manusia dalam tatanan internasional.
Tatanan baru tersebut menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai prinsip yang harus memperoleh pengakuan dan perlindungan.
Manusia tidak lagi semestinya diperlakukan hanya sebagai objek kepentingan negara, alat produksi, atau korban persaingan kekuatan internasional. Ia memiliki hak dan martabat yang melekat pada keberadaannya, yang harus mendapatkan ruang sosial politik sepadan dengan cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam PBB dan instrumen hak asasi manusia.
Akan tetapi, pengakuan normatif terhadap martabat manusia tidak otomatis menjadikan seluruh kehidupan manusia sesuai dengan cita-cita tersebut. Di antara prinsip yang dinyatakan dan realitas yang dijalani selalu terdapat jarak historis yang harus diperiksa.
Seiring berjalannya waktu, tatanan dunia pascaperang tidak mudah diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat di berbagai wilayah masih menghadapi bentuk-bentuk baru imperialisme dan kolonialisme, sementara hegemoni feodalistik mengalami perubahan dan muncul kembali dengan wajah sosial yang beragam.
Kekuasaan dapat berganti bentuk tanpa benar-benar mengubah hubungan dominasi yang mendasarinya. Dalam situasi demikian, keamanan tidak selalu berarti kebebasan, dan stabilitas tidak selalu berarti perubahan, pembaruan, ataupun perbaikan. Bahkan, kata aman dapat menjadi istilah politik yang tidak lagi dipahami secara substantif oleh orang-orang yang mengucapkannya.
Ketika keamanan memasuki wilayah politik, ia sering diterjemahkan menjadi stabilitas. Di dalam gagasan stabilitas inilah berbagai ilusi politik dapat menemukan tempat persembunyiannya.
Stabilitas dapat digunakan untuk menjaga ketertiban dan melindungi kehidupan bersama, tetapi dapat pula dijadikan alasan untuk mempertahankan keadaan yang tidak adil, menutup kritik, dan menghambat perubahan.
Dengan demikian, stabilitas bukan ukuran tunggal bagi keberhasilan politik. Sebuah masyarakat mungkin tampak aman karena tidak terjadi konfrontasi terbuka, padahal ketidakadilan, ketimpangan, dan ketidakpuasan terus terakumulasi di bawah permukaan.
Ketika keamanan memasuki wilayah polarisasi politik, situasinya bahkan dapat berubah menjadi kegentingan. Yang diperlukan bukan semata-mata pergantian figur atau rezim, melainkan keberadaan Eksistensialis Politik yang mampu membaca dan menghadapi persoalan tersebut melalui Palu Ontologis Politik Autentik.
Perubahan tatanan pasca-Perang Dunia Kedua juga menghasilkan pembelahan dunia ke dalam blok-blok aliansi yang kemudian dikenal sebagai Perang Dingin. Negara-negara yang baru merdeka tidak selalu memandang susunan internasional tersebut sebagai tatanan yang sepenuhnya membebaskan.
Bagi sebagian negara, hubungan internasional yang baru justru masih memperlihatkan kesinambungan dominasi dan ketergantungan dalam bentuk yang berbeda.
Situasi ini memperlihatkan bahwa pembentukan lembaga internasional dan pengakuan kedaulatan negara tidak serta-merta menghapus ketimpangan kekuasaan. Perang Dingin kemudian berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet, tetapi berakhirnya persaingan dua blok tidak berarti berakhirnya seluruh kontradiksi politik dunia.
Perubahan besar abad kedua puluh juga berlangsung melalui berbagai revolusi dan pergolakan ideologis. Revolusi Rusia, Revolusi Tiongkok, Revolusi Kebudayaan di bawah Mao Zedong, Revolusi Iran pada 1979, serta berbagai perubahan politik di negara-negara lain menunjukkan bahwa struktur kekuasaan tidak pernah sepenuhnya terlepas dari tekanan sejarah.
Indonesia pun mengalami revolusi kemerdekaan, perubahan besar dalam struktur kekuasaan, kejatuhan Sukarno, dan lahirnya rezim Orde Baru. Namun, berbagai peristiwa tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai satu rangkaian sebab-akibat yang seragam.
Masing-masing memiliki latar sosial, konfigurasi kekuasaan, dan konsekuensi historis yang berbeda. Bagi Dechiperis, arti pentingnya terletak pada kenyataan bahwa realitas sosial politik tahun 2026 tidak dapat dibaca secara terpisah dari akumulasi perubahan politik abad kedua puluh.
Dari sinilah Dechiperis membaca tahun 2026 sebagai sebuah ledakan historis: berbagai kontradiksi yang terbentuk pada masa sebelumnya kini muncul kembali sebagai persoalan legitimasi kekuasaan.
Kekuasaan bukan hanya menghadapi tuntutan untuk mempertahankan kedudukan konstitusionalnya, tetapi juga menghadapi pertanyaan mengenai validitas politik yang mendasari keberadaannya.
Peristiwa-peristiwa masa lalu, perubahan institusional, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial membentuk kontingensi yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengulang mekanisme politik yang sama.
Orientasi politik autentik menemukan persoalannya justru ketika legitimasi formal tidak lagi cukup untuk menjelaskan hubungan antara kekuasaan dan masyarakat.
Di Indonesia, Dechiperis membaca kondisi akhir November 2026 sebagai situasi psikososial yang ditandai oleh kontradiksi sosial politik yang semakin meruncing.
Masyarakat terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai peristiwa politik, tetapi keterlibatan tersebut tidak selalu menghasilkan pemahaman yang lebih jernih mengenai substansi Republik.
Di tengah kompleksitas itu, orientasi politik autentik, legitimasi kekuasaan, dan validitas politik belum menjadi bagian dari kesadaran politik yang memadai.
Indonesia, dalam pembacaan Dechiperis, terjebak dalam ilusi sosial kompleksitas politis: keadaan ketika banyak peristiwa berlangsung dan banyak kepentingan saling berhubungan, tetapi dasar hubungan antara negara, kekuasaan, dan masyarakat tidak pernah diperiksa secara mendalam.
Dechiperis selanjutnya mengarahkan pemeriksaannya kepada struktur sosial budaya masyarakat Indonesia. Ia melihat bahwa masyarakat Indonesia terbentuk melalui komunitas-komunitas regional dan primordial yang memiliki sejarah panjang, tradisi, serta kehidupan keagamaan yang mapan.
Namun, ia menilai bahwa sebagian struktur sosial tersebut belum sepenuhnya terhubung dengan esensi dan substansi Republik yang telah dijalani Indonesia selama lebih dari delapan dekade.
Persoalannya bukan terletak pada keberadaan tradisi, identitas, atau agama itu sendiri, melainkan pada kemungkinan bahwa pola hubungan sosial yang diwariskan tidak mengalami perubahan yang sepadan dengan tuntutan kehidupan republik.
Ketika struktur sosial tetap bergerak berdasarkan hierarki lama, sementara negara secara formal telah menyatakan kesetaraan kewargaan, muncullah kontradiksi antara moralitas sosial konvensional dan moralitas Republik.
Moralitas sosial konvensional, dalam pembacaan Dechiperis, terus mencari saluran historis agar dapat mempertahankan keberadaannya. Pada saat yang sama, moralitas Republik yang bersumber dari konstitusi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi perubahan perilaku administratif dan politik yang logis serta realistis.
Akibatnya, nilai kesetaraan, kewargaan, dan tanggung jawab publik dapat berhenti sebagai pernyataan formal, sementara praktik kehidupan sehari-hari masih dipengaruhi oleh hubungan patronase, hierarki sosial, dan budaya feodalistik.
Kontradiksi ini tidak dapat diselesaikan dengan menyalahkan kebudayaan atau agama secara keseluruhan. Yang harus diperiksa adalah bagaimana nilai dan praktik tertentu berinteraksi dengan institusi Republik, apakah memperkuat kesetaraan warga negara atau justru mempertahankan hubungan subordinasi.
Orientasi politik autentik berikutnya menyentuh persoalan kepemimpinan. Dechiperis mengkritik kecenderungan masyarakat yang menempatkan kriteria moral pribadi sebagai ukuran utama seorang pemimpin: baik, jujur, dapat dipercaya, berpengalaman bersama rakyat, dan memiliki identitas keagamaan tertentu.
Kriteria moral dan pengalaman sosial tentu dapat menjadi pertimbangan dalam memilih pemimpin. Namun, ketika agama dijadikan parameter terakhir atau syarat fundamental yang menentukan kelayakan kepemimpinan negara, persoalan politik kewargaan menjadi tereduksi.
Dalam sebuah Republik yang menjamin kesetaraan warga negara, legitimasi kepemimpinan tidak semestinya ditentukan oleh identitas agama tertentu, melainkan oleh kesesuaian dengan konstitusi, kemampuan menjalankan mandat publik, integritas, kompetensi, serta penghormatan terhadap hak seluruh warga negara.
Bagi Dechiperis, ketergantungan pada moralitas sosial yang dianggap baik tanpa pemeriksaan terhadap substansi politik dapat menghasilkan kecelakaan historis-politis yang sistematis.
Negara dapat tetap menggunakan nama Republik, menyelenggarakan pemilihan umum, dan memiliki institusi konstitusional, tetapi praktik kenegaraannya belum tentu terhubung dengan substansi sebuah Republik. Dalam keadaan demikian, bentuk negara dan realitas sosial politiknya bergerak pada jalur yang berbeda.
Pemimpin dapat tampil sebagai tokoh moral masyarakat, tetapi belum tentu bertindak sebagai Eksistensialis Politik yang sanggup menghadapi persoalan struktural, memperbarui institusi, dan menghubungkan kekuasaan dengan kebutuhan konkret masyarakat.
Pemeriksaan Dechiperis kemudian mengarah pada apa yang disebutnya sebagai kekosongan realitas sosial politik autentik di Indonesia. Ia menilai bahwa kepemimpinan era Reformasi belum memperlihatkan tindakan eksistensial politik yang memadai.
Para pemimpin lebih sering tampil sebagai pengelola moralitas sosial konvensional dan pelayan kebutuhan masyarakat yang masih dibentuk oleh pola hubungan feodalistik. Kritik tersebut tidak berarti bahwa kebaikan, kejujuran, atau nilai sosial tidak penting.
Persoalannya adalah bahwa kualitas moral personal tidak dapat menggantikan kemampuan politik untuk mengubah struktur yang menghasilkan ketidakadilan.
Sebuah Republik membutuhkan lebih dari sekadar pemimpin yang dipandang baik; ia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjadikan prinsip konstitusional sebagai kenyataan sosial.
Digitalisasi kemudian dibaca Dechiperis sebagai salah satu peristiwa yang membangunkan bangsa dari tidur panjangnya.
Ketika semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap informasi dan ruang komunikasi digital, berbagai persoalan yang sebelumnya tersembunyi atau terpisah mulai saling terhubung.
Generasi baru dapat membandingkan pengalaman, menguji pernyataan pejabat, menyebarkan kritik, dan membentuk kesadaran politik melalui jaringan yang melampaui batas-batas sosial lama. Namun, digitalisasi tidak dengan sendirinya menghasilkan pembebasan.
Teknologi yang sama dapat memperluas pengetahuan sekaligus mempercepat manipulasi, disinformasi, polarisasi, dan pembentukan ilusi sosial baru. Karena itu, kebangkitan kesadaran politik harus disertai kemampuan untuk membedakan informasi, propaganda, dan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dechiperis menggambarkan bahwa sejak keruntuhan rezim Sukarno dan terbentuknya kekuasaan Orde Baru, berbagai bentuk manipulasi politik terus berlangsung dengan model, wajah, dan kostum yang berubah.
Dalam pembacaan tersebut, masyarakat yang tidak memperoleh ruang politik substantif dapat mencari kompensasi melalui berbagai aktivitas sosial, kebudayaan, dan keagamaan.
Agama dan kebudayaan, tentu saja, bukan dengan sendirinya bentuk kompensasi yang ilusif. Keduanya dapat menjadi sumber solidaritas, makna, dan kritik terhadap kekuasaan.
Persoalan muncul ketika ruang-ruang tersebut digunakan untuk menggantikan partisipasi politik yang seharusnya tersedia bagi warga negara, atau ketika aktivitas sosial dipakai untuk menghindari pemeriksaan terhadap struktur kekuasaan.
Konstruksi realitas sosial politik autentik, menurut Dechiperis, telah mencapai titik kegagalan yang sangat serius melalui apa yang disebutnya sebagai Post Political Finality Generations.
Istilah tersebut menggambarkan kontradiksi antargenerasi, ketika generasi yang lebih tua mempertahankan struktur kekuasaan dan kebiasaan politik yang dianggap usang, sementara generasi yang lebih muda menuntut perubahan dan ruang partisipasi yang lebih luas.
Dechiperis menggunakan istilah pembantaian generasi untuk menggambarkan kehancuran kesempatan, masa depan, dan daya hidup generasi yang harus menanggung konsekuensi dari kegagalan politik sebelumnya.
Istilah ini harus dibaca sebagai kritik terhadap kerusakan sosial antargenerasi, bukan sebagai pembenaran atas kekerasan terhadap kelompok manusia mana pun.
Persoalan utamanya adalah bagaimana sebuah rezim yang dianggap sembrono, tidak cakap, dan usang dapat terus mempertahankan struktur yang membebani masa depan generasi berikutnya.
Dalam situasi tersebut, masyarakat Indonesia dinilai sedang mengalami kesulitan menentukan masa depannya meskipun memiliki negara bernama Republik Indonesia.
Untuk memperjelas persoalan itu, Dechiperis menelusuri transhistorisitas legitimasi kekuasaan di Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, setelah Proklamasi Kemerdekaan, PPKI menetapkan Sukarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden.
Pada 1967, Soeharto memperoleh kedudukan sebagai pejabat presiden melalui keputusan MPRS, sebelum kemudian menjadi presiden.
Pada 1998, B. J. Habibie menggantikan Soeharto setelah pengunduran dirinya berdasarkan ketentuan konstitusional yang berlaku saat itu.
Pada 1999, Abdurrahman Wahid dipilih oleh MPR setelah pemilihan umum, meskipun partai dengan perolehan suara terbesar adalah PDI Perjuangan.
Pada 2001, Megawati Soekarnoputri menjadi presiden setelah MPR memberhentikan Abdurrahman Wahid.
Pada 2004, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden melalui pemilihan langsung oleh rakyat.
Pada 2014, Joko Widodo juga memperoleh mandat kepresidenan melalui pemilihan langsung.
Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa sumber dan mekanisme legitimasi kekuasaan Indonesia mengalami perubahan seiring dengan perubahan konstitusi dan struktur politik.
Pada pemilihan umum 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden dalam satu pasangan.
Mandat elektoral keduanya berasal dari pemilih, sedangkan pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan berlangsung melalui mekanisme konstitusional yang ditetapkan oleh hukum.
Di sini terdapat beberapa lapisan yang perlu dibedakan: mandat elektoral, pengesahan hasil pemilihan, dan legitimasi konstitusional jabatan. Ketiganya saling berhubungan, tetapi tidak identik.
Perbedaan ini menjadi penting ketika Dechiperis mengangkat persoalan pengunduran diri wakil presiden pada 12 November 2026 sebagaimana dinyatakan dalam catatan ini.
Peristiwa tersebut, dalam pembacaannya, memunculkan pertanyaan mengenai hubungan antara mandat yang diperoleh melalui pemilihan bersama dan keberlanjutan legitimasi kekuasaan setelah terjadi perubahan dalam jabatan wakil presiden.
Dechiperis menyebut keadaan tersebut sebagai posisi disvalidatif: legitimasi konstitusional presiden tetap melekat pada jabatan yang diperolehnya, tetapi validasi politik dipersoalkan karena pasangan yang memperoleh mandat elektoral bersama tidak lagi berada dalam susunan yang sama.
Ia juga mempersoalkan kedudukan wakil presiden pengganti yang memperoleh legitimasi melalui mekanisme konstitusional, tetapi tidak memperoleh mandat elektoral langsung sebagai bagian dari pasangan yang dipilih rakyat pada pemilihan sebelumnya.
Di sinilah perbedaan antara legitimasi dan validasi menjadi pusat persoalan Dechiperis. Namun, secara ketatanegaraan, penggantian wakil presiden harus diperiksa berdasarkan ketentuan konstitusi dan prosedur yang berlaku.
Tidak adanya pemilihan langsung terhadap pengganti tidak dengan sendirinya berarti bahwa jabatan tersebut tidak sah atau kehilangan seluruh legitimasi politiknya. Mandat elektoral langsung dan legitimasi konstitusional merupakan dua dasar yang berbeda, dan hubungan keduanya harus dijelaskan secara cermat.
Bagi Dechiperis, persoalan tersebut merupakan skandal politik nasional yang berpotensi menjadi bencana konstitusional apabila tidak memperoleh penyelesaian yang jelas.
Ia mengajukan pertanyaan mengenai kemungkinan terjadinya kekosongan kepemimpinan apabila presiden berhalangan sebelum masa jabatannya berakhir, sementara kedudukan wakil presiden dipersoalkan dari segi validasi politik.
Pertanyaan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan penilaian filosofis mengenai mandat elektoral. Ia harus diuji melalui ketentuan konstitusi tentang pemberhentian, pengunduran diri, penggantian, dan pengisian jabatan presiden serta wakil presiden.
Justru di sinilah orientasi politik autentik harus menunjukkan kemampuannya: bukan dengan menggantikan hukum melalui klaim sepihak, melainkan dengan membongkar persoalan secara mendalam sekaligus menjaga agar penyelesaiannya tidak merusak dasar konstitusional Republik.
Dengan demikian, orientasi politik autentik terhadap legitimasi kekuasaan tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang berhak memerintah atau melalui prosedur apa seseorang memperoleh jabatan.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah kekuasaan tersebut memiliki hubungan substantif dengan masyarakat yang diperintah, apakah institusinya mampu menerjemahkan prinsip konstitusional ke dalam kehidupan konkret, dan apakah mandat yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan kekuasaan.
Legitimasi formal tanpa tanggung jawab substantif dapat mengalami keretakan, tetapi kritik terhadap validitas politik juga tidak boleh berubah menjadi alasan untuk mengabaikan konstitusi dan prosedur hukum.
Palu Ontologis-Epistemologis Politik Autentik, dalam pengertian Dechiperisme, harus diarahkan kepada seluruh struktur tersebut: kekuasaan, institusi, mekanisme pemilihan, praktik administrasi, moralitas sosial, dan hubungan antara negara dengan masyarakat.
Yang dibongkar bukan manusia sebagai sasaran penghancuran, melainkan ilusi, pembenaran, serta hubungan kekuasaan yang menghalangi terwujudnya realitas sosial politik yang adil.
Eksistensialis Politik tidak cukup hadir sebagai figur yang mengklaim dirinya membawa kehendak sejarah. Ia harus membuktikan keberadaannya melalui tindakan yang dapat diperiksa, dipertanggungjawabkan, dan menghasilkan perubahan institusional yang nyata.
Pada akhirnya, sebuah Republik tidak dapat mempertahankan legitimasi kekuasaannya hanya dengan mengulang bahwa dirinya telah memiliki konstitusi, pemilihan umum, dan perangkat hukum.
Semua itu merupakan fondasi penting, tetapi harus terus dihidupkan melalui praktik politik yang menghormati martabat manusia, kesetaraan kewargaan, kebebasan, dan keadilan.
Orientasi politik autentik menuntut agar kekuasaan tidak hanya sah dalam bentuk, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan dalam substansi. Sebab, legitimasi yang tidak pernah diperiksa akan mudah berubah menjadi ilusi kekuasaan, sementara validitas politik yang tidak memiliki dasar konstitusional dapat berubah menjadi klaim sepihak.
Tantangan Dechiperisme adalah menemukan hubungan yang tidak terputus antara keduanya: kekuasaan yang memiliki dasar konstitusional sekaligus memperoleh makna dan pembenaran substantif dari realitas sosial manusia konkret. ***)
Surabaya, 21 November 2029
Editorial: sarinahnews.com
Referensi:
Orientasi politik autentik terhadap legitimasi kekuasaan berfokus pada penerimaan dan pengakuan tulus dari masyarakat terhadap hak pemerintah untuk memerintah, yang didasarkan pada keselarasan antara nilai-nilai moral, keadilan substantif, dan partisipasi publik.
Dalam kajian ilmu politik dan filsafat sosial, konsep ini sering dikontraskan dengan legitimasi yang bersifat prosedural semata atau manipulatif.
Berikut sumber referensi:
1. Tipologi Max Weber: Sosiolog Jerman Max Weber mengklasifikasikan legitimasi ke dalam tiga tipe ideal: tradisional (berdasarkan adat), karismatik (berdasarkan daya tarik pemimpin), dan legal-rasional (berdasarkan aturan hukum yang disepakati). Orientasi autentik menuntut agar legitimasi legal-rasional tidak berhenti pada kepatuhan birokratis, melainkan berakar pada rasionalitas nilai.
2. Demokrasi Deliberatif (Jürgen Habermas): Filsuf Jürgen Habermas berpendapat bahwa legitimasi yang autentik lahir dari ruang publik yang bebas dari dominasi. Keputusan politik dianggap sah secara autentik apabila dihasilkan melalui diskursus rasional dan partisipasi setara seluruh warga negara, bukan sekadar agregasi suara dalam pemilihan umum.





