Membaca Rezim Peradaban dalam Penggeledahan Substansial dan Tindakan Eksistensial Politik Otentik
Oleh Joko Sukmono
– Dunia memasuki fase ketika instrumen-instrumen politik tidak lagi bekerja sebagai sarana rekonsiliasi, melainkan sebagai perangkat seleksi historis.
Rezim peradaban adalah sebuah kondisi yang dipaksakan oleh sejarah untuk menyodok saluran historis yang tersumbat oleh progresitas program yang tidak berlandaskan kepada Hukum Rasional Sejarah.
Dalam sejarah umat manusia, berbagai peristiwa politik sering diperlakukan sebagai momentum historis yang membanggakan, seolah-olah merupakan puncak keberhasilan tindakan politik yang menentukan nasib peradaban.
Padahal, dalam pembacaan dechiperisme, sebagian besar peristiwa itu tidak lebih dari kosmetika historis yang menampakkan dirinya sebagai jawaban atas kenyataan konkret, padahal hanya menyentuh permukaan gejala.
Ia adalah status sementara yang bersifat paradigmatik belaka, yang dalam konstruksi dechiperisme disebut sebagai disesensialisasi simbolik: sebuah keadaan ketika manipulasi yang terinstitusionalisasi hanya bergerak pada lapisan ontologis terluar, tanpa keberanian untuk menyentuh kualitas ontologis yang lebih dalam, lebih mendasar, dan lebih menentukan.
Rezim peradaban tidak membutuhkan substansi, kategori, maupun sistem operasional yang dikonstruksi secara permanen. Ia hidup dalam sejarah sebagai mesin sosial yang menggerakkan Hukum Rasional Perubahan.
Konstruksi sebagai penopang tidak lagi dibutuhkan. Struktur hierarkis justru dihancurkan. Substansi digeledah secara radikal, lalu dibakar hingga tak bersisa. Bahkan debunya dikuburkan bersama kematian seluruh dokumen masa lalu.
Sejarah, dalam pengertiannya yang paling telanjang, tidak selalu bekerja dengan merawat bangunan lama; sering kali ia hadir sebagai api yang memusnahkan seluruh kepastian agar saluran baru dapat dibuka bagi kehendaknya sendiri.
Dechiperisme membacakan bahwa konstruksi dan struktur sosial-politik yang terlalu kuat pada akhirnya melahirkan tirani. Tirani tidak sekadar menguasai, tetapi mengklaim dirinya sebagai sejarah itu sendiri.
Sokrates dibunuh karena keberaniannya mempertanyakan otoritas yang telah membatu. Yesus disalibkan karena kehadirannya mengguncang tatanan religius dan politik yang telah mapan. Dalam konstruksi dechiperisme, keadaan demikian disebut sebagai kontradiksi konfrontatif historis: tindakan politik kekuasaan yang berusaha menghalangi jalannya sejarah karena takut kehilangan legitimasi atas singgasananya sendiri.
Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa bangsa-bangsa besar yang ditopang oleh konstruksi dan struktur sosial-politik yang kuat hampir selalu tergelincir ke dalam politik negara yang ekspansif, eksploitatif, dan represif.
Kekaisaran Romawi, Kesultanan Ottoman, Imperium Inggris, Perancis pada masa Napoleon Bonaparte, semuanya memperlihatkan kecenderungan yang sama: memperluas pengaruh melalui dominasi. Puncak dari kecenderungan itu tampak dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua.
Dalam konstruksi dechiperisme, peristiwa-peristiwa tersebut disebut sebagai penggeledahan substansial ideologis, yakni perang antar imperium dalam rangka perebutan dominasi geografis dan supremasi sejarah.
Namun, tuntutan sejarah berikutnya tidak lagi diarahkan kepada peristiwa-peristiwa politik ideologis semata, melainkan kepada situasi batas sosial yang menjadi saluran historis baru. Yang sedang lahir bukanlah rezim ideologi lama dengan penopang-penopangnya yang kukuh, melainkan sebuah rezim peradaban tanpa fondasi struktural yang permanen.
Dalam konstruksi dechiperisme, ia disebut sebagai rezim nonkonstruksialisasi struktural: suatu bentuk keberadaan yang tidak bertumpu pada kesetiaan terhadap bangunan lama, tetapi pada kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan gerak sejarah yang terus berubah.
Lebih dalam lagi, dechiperisme menunjukkan bahwa runtuhnya otoritas kekuasaan global merupakan keniscayaan historis. Otoritas itu belum mampu melahirkan tindakan eksistensial politik yang otentik karena gagal memahami historisitas ontologis-politis yang menopang keberadaannya sendiri.
Kegagalan tersebut disebut sebagai disesensialisasi eksistensial politik otentik: keadaan ketika sistem, dokumen, dan berbagai bentuk progresitas kehilangan hubungan dengan keberadaan ontologis empiris yang konkret.
Pada abad ke-21 ini, konstruksi dan struktur sosial mengalami guncangan historis yang dahsyat. Retakan-retakannya tidak lagi dapat ditanggulangi.
Dalam konstruksi dechiperisme, keadaan itu disebut sebagai pembongkaran struktural sosial-politik, atau dalam bahasa dechiperisme disebut disglobalisasi: suatu keadaan ketika tatanan lama runtuh dan tidak lagi dapat direkonstruksi, bahkan oleh revolusi sekalipun.
Revolusi boleh saja dinyatakan belum selesai, tetapi gemuruh baja sejarah telah menyelesaikannya dengan caranya sendiri.
Dechiperisme juga menunjukkan adanya progresitas program berupa penggeledahan substansial yang secara sadar dijalankan oleh rezim global melalui penghancuran kategori-kategori regional demi membangun kesatuan politik ideologis-geografis yang baru. Konflik-konflik di berbagai kawasan dunia, terutama di Timur Tengah, dibaca sebagai gejala dari situasi tersebut.
Dalam konstruksi dechiperisme, keadaan itu disebut sebagai tindakan vandalisme kanibalisasi humanity: legitimasi terhadap pembinasaan suatu bangsa atas nama tatanan yang lebih besar. Ia dipandang melampaui berbagai tragedi genosida yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia dan menandai munculnya sebuah era rasialisme eksistensial-politik yang ekstrem.
Tidak ada protes yang cukup kuat. Tidak ada revolusi yang memadai. Tidak ada negosiasi yang benar-benar mampu menghentikan arus tindakan eksistensial politik yang ekstrem ini.
Tragedi, ironi, dan pembinasaan bergerak berdampingan sebagai wajah dari situasi batas sosial-politik yang akut. Dalam pembacaan dechiperisme, hanya Hukum Rasional Sejarah yang memiliki otoritas atas keadaan tersebut, sebab sejarah bergerak melampaui kehendak individu maupun institusi yang berusaha mengendalikannya.
Penggeledahan substansial itu diarahkan kepada berbagai struktur yang dianggap telah membusuk: rezim-rezim teokratis, masyarakat religius yang kehilangan vitalitas eksistensialnya, serta komunitas-komunitas yang tetap berpegang pada ajaran lama tanpa kemampuan memperbarui dirinya dalam sejarah.
Dalam aktivitasnya, sang penggeledah substansial itu oleh dechiperisme disebut sebagai imperium ephysentrum sosial-politik eksistensial otentik: kekuatan adidaya yang menampakkan dirinya sebagai aktor dominan dalam panggung dunia.
Dalam konteks pembacaan ini, Iran diposisikan sebagai salah satu sasaran awal, sebelum gelombang penggeledahan meluas ke berbagai wilayah lain. Situasi tersebut dipahami sebagai tindakan administratif esensialistis, yakni tindakan yang dipersepsikan sebagai inisiatif produktif dan realistis menurut logika kekuasaan yang menjalankannya.
Dunia sosial hari ini juga ditandai oleh terbentuknya hubungan lintas rasial yang semakin kompleks. Dechiperisme membacanya sebagai resonansi eksistensial-ontologis yang melahirkan jaringan-jaringan alamiah baru.
Dalam konstruksi dechiperisme, fenomena ini disebut sebagai memorium misterium referendum: distribusi embriologis rasial yang membentuk pola keterhubungan sosial baru, melampaui batas-batas lama yang pernah dianggap permanen.
Pada saat yang sama, otoritas religius, otoritas sosial, dan otoritas politik mengalami kemerosotan daya ontologis. Propaganda mereka semakin kehilangan gema. Administrasi dan birokrasi mengalami disosialisasi struktural.
Mereka tetap hadir sebagai institusi, tetapi kehilangan daya panggil eksistensial yang dahulu menjadikan mereka pusat orientasi kehidupan bersama.
Penggeledahan substansial ini berjalan seiring dengan tindakan politik eksistensial yang konkret berupa sabotase, embargo ekonomi, tekanan diplomatik, dan berbagai bentuk pembatasan lainnya yang menimbulkan depresi ekonomi serta keresahan sosial yang sulit dihindari.
Dunia memasuki fase ketika instrumen-instrumen politik tidak lagi bekerja sebagai sarana rekonsiliasi, melainkan sebagai perangkat seleksi historis.
Rezim peradaban yang sedang tumbuh menentukan sikap terhadap segala bentuk kenetralan yang dianggap manipulatif dan ilusif.
Dalam penggeledahan substansialnya, tidak tersedia ruang toleransi bagi struktur sosial, politik, religius, maupun kebudayaan yang dipandang meracuni kesadaran manusia. Yang dipersoalkan bukan sekadar keberadaan institusi, melainkan kelayakannya untuk tetap bertahan di tengah perubahan sejarah yang semakin brutal.
Karena itu, dechiperisme menerangkan bahwa rezim peradaban adalah rezim baru yang berorientasi kepada yang ontologis, esensial, eksistensial, konkret, dan otentik. Dalam konstruksi dechiperisme, keadaan ini disebut sebagai konsistensi konsekuen: berada pada posisi esensinya sendiri dan bertindak sesuai dengan keberadaan eksistensialnya yang nyata.
Dalam penggeledahan substansial tersebut, yang dilucuti adalah segala bentuk inkonsistensi dan segala sesuatu yang dianggap sebagai sampah sejarah yang mengotori saluran historis bagi moral rezim peradaban.
Dechiperisme menyatakan bahwa pelaku awal dari tindakan ini, menurut pembacaan sejarah abad ke-21, dijalankan oleh kekuatan-kekuatan adidaya kontemporer seperti Amerika Serikat dan Israel melalui kolaborasi antara unsur-unsur konservatif-liberal dengan berbagai kekuatan progresif yang menopangnya secara politik.
Dalam pembacaan itu, inilah wajah tatanan dunia sosial baru: sebuah peradaban yang mengklaim dirinya sebagai peradaban manusia yang otentik, lahir dari reruntuhan struktur lama dan bergerak di bawah desakan Hukum Rasional Sejarah menuju bentuk yang belum sepenuhnya selesai menampakkan dirinya. ***)
