POLITIK, NEGARA, DAN ESENSIALISASI INTELIJEN
Oleh Joko Sukmono
_Politik menentukan arah, negara menyediakan struktur kelembagaan, dan intelijen menjalankan operasi yang memungkinkan negara memperoleh pengetahuan serta bertindak berdasarkan pengetahuan tersebut._
Dechiperisme, sebagaimana digambarkan oleh Dechiperis, merupakan sebuah metodologi pembacaan terhadap fenomena secara komprehensif. Metodologi ini tidak berhenti pada pengenalan terhadap apa yang tampak di permukaan, tidak pula puas dengan penjelasan yang hanya menyusun rangkaian peristiwa berdasarkan urutan waktu.
Dechiperisme berusaha menyingkap keberadaan, menjadinya, dan mendunianya suatu fenomena: bagaimana ia hadir, melalui proses apa ia memperoleh bentuk, kekuatan apa yang menopangnya, serta bagaimana ia mengambil bagian dalam pembentukan realitas historis.
Komprehensivitas dalam pengertian ini bukan sekadar keluasan informasi, melainkan usaha memahami REALITAS secara utuh dan otentik, dengan memperhatikan lapisan ontologis, epistemologis, eksistensial, dan historis yang membentuknya.
Karena itu, fenomena tidak boleh diterima begitu saja sebagai sesuatu yang sudah selesai. Ia harus dibaca sebagai konstruksi yang memiliki lapisan, relasi, kepentingan, dan konsekuensi yang sering kali tidak tampak dalam penampilan pertamanya.
Dalam konstruksi tersebut, fenomena ditempatkan sebagai obyek yang harus ditelanjangi tanpa tedeng aling-aling.
Penelanjangan ini bukan tindakan penghancuran terhadap manusia atau kehidupan sosial, melainkan pembongkaran filosofis terhadap konstruksi yang membuat suatu fenomena tampak seolah-olah alamiah, niscaya, dan tidak mungkin dipertanyakan.
Setiap lapisan harus diperiksa, setiap klaim harus diuji, dan setiap makna harus ditempatkan kembali dalam relasi yang melahirkannya.
‘Palu Ontologis-Epustemologis Politik’ bekerja sebagai perangkat pembacaan untuk membedakan antara keberadaan suatu fenomena dan penjelasan yang dilekatkan kepadanya; antara substansi dan penampilannya; antara kekuasaan yang sungguh-sungguh bekerja dan narasi yang sengaja dibangun untuk menutupi cara kerjanya.
Dengan demikian, pembacaan komprehensif tidak berarti mengumpulkan semua kemungkinan penjelasan tanpa batas, tetapi melakukan pembedahan filosofis yang sanggup mengungkap struktur terdalam dari realitas yang sedang dibaca.
Politik, dalam pembacaan Dechiperis, bukan sekadar fenomena sosial yang dapat dibentuk dan diarahkan sesuka hati oleh konstruksi tertentu.
Politik merupakan dimensi otonom kehidupan manusia yang memiliki daya gerak historis dan tidak dapat direduksi sepenuhnya menjadi administrasi negara, prosedur pemerintahan, kepentingan ekonomi, ataupun persaingan antaraktor.
Akan tetapi, otonomi politik tidak berarti bahwa politik berada di luar sejarah atau terbebas dari seluruh kondisi sosial. Justru di dalam sejarah, politik memperoleh bentuk konkret melalui berbagai manifestasi: negara, manusia ‘Politik’, manusia sejarah, dan manusia ‘Otentik’.
Keempat manifestasi tersebut bukanlah kategori yang berdiri sendiri tanpa hubungan.
Negara merupakan bentuk pelembagaan kekuasaan; manusia politik menjadi pelaku dan penggerak relasi kekuasaan; manusia sejarah hadir sebagai subyek yang mengambil bagian dalam perubahan zaman; sedangkan manusia otentik menjadi kemungkinan eksistensial ketika manusia tidak sekadar menjalankan peran yang diwariskan oleh struktur, tetapi mampu menghadapi dan mempertanggungjawabkan keberadaannya di dalam realitas politik.
Negara, dengan demikian, merupakan kekuasaan yang telah melembaga. Ia menyediakan wahana bagi kehidupan sosial manusia melalui perangkat hukum, administrasi, institusi, dan aparatur yang mengatur hubungan antarmanusia.
Namun, negara tidak dapat dipahami hanya sebagai bangunan formal yang memiliki wilayah, penduduk, dan pemerintahan.
Di balik seluruh perangkat kelembagaannya terdapat persoalan yang lebih mendasar: bagaimana kekuasaan memperoleh legitimasi, bagaimana perintah dijalankan, bagaimana keamanan dipahami, dan bagaimana negara mempertahankan keberadaannya di tengah perubahan sejarah.
Negara bukan pemilik tunggal politik, tetapi merupakan salah satu bentuk konkret tempat kekuasaan politik memperoleh kapasitas untuk bertindak. Di sinilah hubungan antara negara dan intelijen menjadi penting.
Sebab negara yang menjalankan kekuasaan selalu membutuhkan pengetahuan tentang lingkungan politiknya, tentang ancaman yang dihadapinya, tentang kemungkinan konflik, dan tentang konsekuensi dari tindakan yang diambilnya.
Intelijen merupakan salah satu dimensi politik yang diorganisasikan dan dijalankan oleh negara. Dalam pengertian institusional, intelijen bekerja melalui pengumpulan informasi, analisis, penilaian risiko, perlindungan rahasia negara, serta penyampaian pengetahuan yang diperlukan bagi pengambilan keputusan.
Negara menjadi pemilik mandat dan pemberi arah politik, sedangkan institusi intelijen menjalankan fungsi operasional berdasarkan mandat tersebut. Akan tetapi, hubungan ini tidak pernah sesederhana hubungan antara pemberi perintah dan pelaksana perintah.
Informasi intelijen dapat membentuk cara negara memahami realitas; analisis ancaman dapat memengaruhi kebijakan; dan keputusan politik dapat menentukan apa yang dianggap sebagai ancaman maupun kepentingan nasional.
Dengan demikian, intelijen tidak hanya bekerja setelah keputusan politik dibuat. Dalam batas tertentu, ia ikut membentuk lingkungan pengetahuan tempat keputusan politik dilahirkan.
Inilah yang membuat intelijen menjadi jalan misteriusnya politik di dalam sejarah: bukan karena ia harus dipahami sebagai kekuatan gaib yang mengendalikan seluruh peristiwa, melainkan karena sebagian pekerjaannya berlangsung tertutup, tidak seluruhnya dapat diketahui masyarakat, dan sering kali baru dapat dinilai setelah akibatnya muncul.
Di dalam konstruksi Dechiperisme, hubungan tersebut dibaca melalui gagasan ‘Esensialisasi Intelijen’. Istilah ini menunjuk kepada keadaan ketika fungsi intelijen tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pekerjaan teknis sebuah lembaga, tetapi sebagai dimensi yang melekat pada cara negara menjalankan kekuasaan dan menghadapi sejarah.
Politik menentukan arah, negara menyediakan struktur kelembagaan, dan intelijen menjalankan operasi yang memungkinkan negara memperoleh pengetahuan serta bertindak berdasarkan pengetahuan tersebut.
Ketiganya membentuk suatu relasi yang saling memengaruhi. Namun, relasi itu mengandung persoalan mendasar: ketika fungsi intelijen semakin menyatu dengan kepentingan politik negara, batas antara perlindungan negara dan perlindungan penguasa dapat menjadi kabur. Operasi yang semestinya menjaga keselamatan publik dapat berubah menjadi instrumen untuk mempertahankan kekuasaan, sementara kritik terhadap pemerintah dapat secara keliru diperlakukan sebagai ancaman terhadap negara. Di sinilah PALU ONTOLOGIS-EPISTEMOLOGIS harus bekerja, yakni membedakan negara sebagai institusi publik dari kepentingan sementara mereka yang sedang menguasainya.
Gagasan mengenai intelijen sebagai kekuatan yang seolah-olah bergerak tanpa identitas dan tanpa komando dapat dibaca sebagai gambaran tentang ketakterlihatan operasi politik.
Dalam kenyataan, tidak ada operasi intelijen yang sepenuhnya terlepas dari struktur organisasi, mandat, sumber daya, dan pertanggungjawaban tertentu.
Bahkan ketika sebuah operasi disangkal, disamarkan, atau tidak diumumkan kepada publik, hal itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa operasi tersebut tidak memiliki pengendali.
Justru ketakterlihatan semacam itu menuntut pembacaan yang lebih ketat: siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung akibat, dan mekanisme apa yang memungkinkan tindakan tersebut berlangsung.
Ketika Dechiperis menyebut adanya lompatan politis intelijen dalam situasi NO WAY, istilah itu dapat dipahami sebagai gambaran tentang keputusan luar biasa yang muncul ketika institusi politik mengalami kebuntuan.
Akan tetapi, kebuntuan historis tidak boleh menjadi alasan untuk menghapus batas hukum dan tanggung jawab. Tidak ada keadaan darurat yang dengan sendirinya mengubah tindakan sewenang-wenang menjadi tindakan otentik.
Dalam hubungan ini, posisi presiden menjadi persoalan yang sangat penting. Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem pemerintahan, tetapi tidak dengan sendirinya merupakan intelijen, pengendali tunggal seluruh operasi intelijen, ataupun pemilik seluruh informasi rahasia negara.
Presiden dapat menerima laporan, menentukan arah kebijakan keamanan, dan menjalankan kewenangan tertentu berdasarkan konstitusi serta undang-undang.
Namun, negara modern memiliki pembagian kewenangan dan mekanisme pengawasan yang harus mencegah pemusatan seluruh fungsi keamanan pada satu orang.
Karena itu, ungkapan bahwa presiden secara esensial adalah intelijen, secara substansial adalah pengendali intelijen, dan secara eksistensial mengalami ‘Esensialisasi Intelijen’ perlu dibaca sebagai proposisi filosofis tentang kedekatan antara kekuasaan politik dan pengetahuan keamanan, bukan sebagai deskripsi faktual bahwa seorang presiden mengendalikan setiap operasi secara langsung.
Perbedaan ini menentukan apakah kita sedang membangun suatu konsep politik atau sedang membuat tuduhan empiris yang membutuhkan bukti.
Sejarah abad kedua puluh memperlihatkan betapa berbahayanya ketika fungsi intelijen dan aparat keamanan dilebur ke dalam proyek ideologis kekuasaan tanpa batas pertanggungjawaban.
Gestapo dan SS di bawah rezim Nazi bukanlah instrumen pembebasan manusia dari suatu kompleksitas sosial, melainkan perangkat represi negara totaliter yang menjalankan pengawasan, teror, deportasi, dan pembunuhan sistematis.
Holocaust merupakan pemusnahan massal terhadap orang-orang Yahudi Eropa oleh rezim Nazi, disertai penganiayaan dan pembunuhan terhadap kelompok-kelompok lain.
Peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana propaganda, ideologi rasial, birokrasi, polisi rahasia, dan kekuasaan negara dapat disatukan menjadi mesin kekerasan yang mengubah manusia menjadi sasaran pemusnahan.
Di sini, istilah BULLDOZER POLITIK justru menemukan makna kritisnya: ketika aparatur keamanan tidak lagi melindungi kehidupan bersama, tetapi menghancurkan manusia atas nama suatu definisi politik mengenai siapa yang dianggap layak hidup dan siapa yang harus disingkirkan.
Pembacaan Dechiperisme harus menolak pembalikan makna semacam itu. Tidak ada pembebasan otentik yang dapat dibangun melalui pemusnahan manusia.
Contoh lain terlihat dalam sejarah lembaga-lembaga keamanan dan intelijen modern, seperti KGB di Uni Soviet, CIA di Amerika Serikat, serta Badan Intelijen Negara di Indonesia. Masing-masing lahir dan berkembang dalam struktur negara, sistem politik, dan lingkungan geopolitik yang berbeda.
KGB tidak dapat begitu saja disamakan dengan lembaga-lembaga intelijen Rusia masa kini, sementara CIA dan BIN juga memiliki mandat, sejarah, serta batas kewenangan yang berbeda.
Namun, keberadaan lembaga-lembaga tersebut memperlihatkan bahwa negara modern semakin mengandalkan kapasitas intelijen untuk membaca dan menghadapi kompleksitas dunia.
Dalam Perang Dingin, kegiatan intelijen menjadi bagian penting dari persaingan ideologis, militer, diplomatik, dan teknologi antara blok-blok kekuatan.
Operasi rahasia, pengumpulan informasi, propaganda, dan intervensi politik menjadi bagian dari sejarah konflik internasional. Akan tetapi, tidak setiap peristiwa politik dapat dijelaskan sebagai hasil operasi intelijen, dan tidak setiap kemiripan kepentingan membuktikan adanya konspirasi.
Dechiperisme justru perlu membedakan antara pembacaan terhadap struktur kekuasaan dan klaim mengenai operasi tersembunyi yang harus dibuktikan melalui dokumen, kesaksian, serta penelitian historis.
Persoalan tersebut juga mengharuskan kita membaca ulang hubungan antara Hitler dan Stalin menjelang Perang Dunia Kedua. Pakta Molotov–Ribbentrop pada 1939, yang disertai protokol rahasia mengenai pembagian wilayah pengaruh di Eropa Timur, merupakan kesepakatan nyata antara Jerman Nazi dan Uni Soviet.
Namun, kesepakatan itu bukanlah pembagian dunia secara menyeluruh sebagaimana gambaran mengenai pembagian Eropa Barat, Timur Tengah, Afrika, dan Asia di antara kedua pemimpin.
Pakta tersebut merupakan manuver geopolitik yang memberi kedua rezim ruang untuk mengejar kepentingannya masing-masing, tetapi kemudian dihancurkan oleh invasi Jerman ke Uni Soviet pada 1941.
Perang Dunia Kedua berakhir melalui kekalahan kekuatan Poros dan kemenangan koalisi Sekutu, dengan kontribusi besar dari berbagai negara dan masyarakat yang terlibat.
Pada 1945, para pemimpin Sekutu membangun tatanan internasional pascaperang, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan berdasarkan Piagam yang ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 dan mulai berlaku pada 24 Oktober tahun yang sama.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia baru disahkan pada 10 Desember 1948.
Rangkaian sejarah ini memperlihatkan bahwa tatanan dunia tidak lahir dari satu peristiwa tunggal, melainkan dari pertarungan kepentingan, kehancuran perang, negosiasi diplomatik, dan upaya membangun institusi internasional yang diharapkan mampu mencegah tragedi serupa.
Struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian memperlihatkan paradoks mendasar dalam politik dunia. Di satu sisi, PBB dibentuk dengan cita-cita menjaga perdamaian, membangun kerja sama internasional, dan menegaskan martabat manusia.
Di sisi lain, Dewan Keamanan (DK) PBB memberikan kedudukan khusus kepada lima anggota tetap, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet yang kemudian digantikan oleh Federasi Rusia, Prancis, dan Tiongkok.
Ketika PBB didirikan, kursi Tiongkok dipegang oleh Republik Tiongkok di bawah Chiang Kai-shek; pada 1971, perwakilan Republik Rakyat Tiongkok mengambil alih kursi tersebut.
Struktur ini menunjukkan bahwa institusi internasional tidak pernah sepenuhnya terlepas dari distribusi kekuasaan geopolitik. Prinsip kesetaraan kedaulatan negara hidup berdampingan dengan hak istimewa kekuatan besar.
Dalam pembacaan Dechiperisme, keadaan ini merupakan salah satu kontradiksi antara cita-cita politik universal dan struktur kekuasaan konkret. Institusi yang mengemban harapan seluruh umat manusia tetap beroperasi di dalam dunia yang dibentuk oleh ketimpangan kapasitas militer, ekonomi, dan diplomatik.
Perang Korea menjadi salah satu manifestasi awal dari kontradiksi tersebut. Setelah berakhirnya pendudukan Jepang, Semenanjung Korea terbagi ke dalam dua wilayah pendudukan yang kemudian berkembang menjadi dua negara dengan sistem politik berbeda.
Perang pecah pada 1950 ketika Korea Utara menyerbu Korea Selatan. Amerika Serikat memimpin kekuatan PBB yang mendukung Korea Selatan, sementara Tiongkok kemudian mengirimkan pasukan untuk membantu Korea Utara; Uni Soviet juga memberikan dukungan penting.
Jenderal Douglas MacArthur memimpin pasukan PBB pada fase awal perang, tetapi kemudian diberhentikan oleh Presiden Harry Truman pada 1951 karena perbedaan mendasar mengenai strategi perang.
Konflik tersebut berakhir dengan gencatan senjata pada 1953, bukan perjanjian damai yang menyatukan kembali semenanjung. Jutaan orang Korea menjadi korban perang, dan pembagian Korea bertahan hingga sekarang. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana konflik lokal dapat menjadi arena persaingan kekuatan besar.
Intelijen, diplomasi, propaganda, dan strategi militer bekerja dalam satu ruang geopolitik yang saling terkait. Namun, yang harus dibaca bukan hanya kecanggihan operasi negara, melainkan juga harga historis yang harus dibayar oleh masyarakat yang hidup di bawah keputusan kekuatan-kekuatan tersebut.
Indonesia pun memiliki sejarah yang memperlihatkan hubungan rumit antara politik, negara, dan operasi intelijen. Peristiwa 1965 merupakan salah satu titik paling menentukan sekaligus paling traumatis dalam sejarah Republik Indonesia.
Istilah Gestok, yang pernah digunakan Sukarno, merupakan salah satu penamaan politik terhadap peristiwa tersebut; istilah G30S juga digunakan secara luas dalam historiografi dan wacana politik Indonesia.
Peristiwa itu diikuti oleh kekerasan massal, pembunuhan, penahanan, dan penganiayaan terhadap orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan komunisme. Peran berbagai aktor militer, politik, dan intelijen dalam rangkaian peristiwa tersebut tetap menjadi pokok penelitian dan perdebatan sejarah.
Karena itu, pembacaan yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa tersebut merupakan satu konspirasi intelijen yang sudah diketahui secara pasti harus dibedakan dari hipotesis yang masih memerlukan pembuktian.
Hal yang sama berlaku terhadap Reformasi 1998. Krisis moneter merupakan salah satu faktor penting yang mempercepat keruntuhan rezim Orde Baru, tetapi perubahan politik tersebut juga dibentuk oleh gerakan mahasiswa, mobilisasi masyarakat, konflik elite, tekanan ekonomi, serta berbagai dinamika institusional.
Menguranginya menjadi satu operasi intelijen justru akan menghapus kompleksitas sejarah yang hendak dipahami.
Dalam konteks Indonesia kontemporer, setiap kabar mengenai penangkapan pejabat negara, mantan pejabat kepolisian, atau tokoh politik harus dibaca dengan kehati-hatian yang sama.
Penangkapan seseorang tidak dengan sendirinya membuktikan adanya operasi pengalihan isu, konspirasi tingkat tinggi, atau kendali langsung presiden terhadap seluruh aparat keamanan.
Demikian pula, tuduhan mengenai pemakzulan wakil presiden, manuver politik, dan pertarungan di sekitar kekuasaan harus dibedakan antara fakta yang telah terverifikasi, klaim para aktor, dan interpretasi yang berkembang di masyarakat.
Klaim-klaim tersebut memerlukan pemeriksaan terhadap dasar hukum, kronologi, dokumen resmi, serta bukti yang dapat diuji.
Dalam kerangka Dechiperisme, inilah pentingnya penelanjangan fenomena: tidak membiarkan narasi politik menggantikan pemeriksaan realitas. Ketika masyarakat hanya menerima potongan informasi dan kemudian menyusunnya menjadi kepastian berdasarkan prasangka, ruang publik berubah menjadi medan pertarungan ilusi.
Politik tidak lagi dibaca melalui bukti dan pertanggungjawaban, tetapi melalui kecurigaan yang terus memproduksi dirinya sendiri.
Situasi semacam itu dapat berkembang menjadi Post Political Narration yang ilusif, halusinasif, dan absurd. Istilah ini dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan ketika narasi politik telah melepaskan diri dari hubungan yang sehat dengan fakta, sementara masyarakat dipaksa memilih antara dua klaim yang sama-sama menuntut penerimaan tanpa pemeriksaan.
Polarisasi kemudian bukan hanya perbedaan pendapat, melainkan pembentukan identitas sosial yang membuat setiap kritik dipahami sebagai serangan dan setiap pertanyaan diperlakukan sebagai pengkhianatan.
Ketika satu kelompok mengklaim berbicara atas nama rakyat dan kelompok lain mengklaim berbicara atas nama negara, keduanya dapat terjebak dalam pemaksaan kehendak yang justru menghilangkan ruang bagi rakyat untuk berpikir dan menilai secara mandiri.
Dalam keadaan demikian, bahaya terbesar bukan semata-mata munculnya konflik terbuka, tetapi hilangnya kemampuan masyarakat untuk membedakan kepentingan publik dari kepentingan kelompok yang sedang berebut legitimasi.
Konfrontasi yang dibalas dengan konfrontasi hanya akan mempersempit ruang politik dan meningkatkan kemungkinan kekerasan.
Karena itu, hubungan antara negara dan intelijen harus selalu ditempatkan dalam kerangka perlindungan kehidupan bersama. Negara memang mempunyai kewajiban menjaga keamanan nasional, tetapi keamanan nasional tidak identik dengan keamanan pemerintah yang sedang berkuasa.
Rakyat bukan ancaman bagi negara hanya karena mereka mengkritik kebijakan, mengorganisasikan protes, atau menuntut pertanggungjawaban pejabat publik. Negara yang otentik justru harus mampu membedakan ancaman nyata terhadap keselamatan masyarakat dari ketidaknyamanan politik yang dirasakan oleh penguasa.
Dalam keadaan darurat, kewenangan khusus harus tetap memiliki dasar hukum, batas waktu, pengawasan, dan mekanisme pertanggungjawaban. Undang-Undang Pertahanan Negara maupun instrumen hukum lainnya tidak boleh dipahami sebagai jalan pintas untuk mengatasi kebuntuan politik dengan memperluas kekuasaan aparat tanpa batas.
Ketika mekanisme konstitusional mengalami kesulitan, tugas negara adalah memperbaiki dan menjalankan mekanisme tersebut, bukan menggantikannya dengan tindakan yang menghapus hak-hak warga negara.
Perkembangan intelijen setelah berakhirnya Perang Dingin juga memperlihatkan perubahan besar dalam karakter ancaman dan cara negara mengorganisasikan keamanan. Runtuhnya Uni Soviet tidak mengakhiri persaingan geopolitik; ia mengubah bentuk, aktor, dan medan persaingan tersebut.
Ancaman keamanan tidak lagi hanya dibayangkan sebagai invasi militer dari negara lain, tetapi juga mencakup terorisme, serangan siber, kejahatan lintas negara, spionase ekonomi, disinformasi, serta gangguan terhadap infrastruktur penting.
Dalam situasi demikian, lembaga intelijen membutuhkan kemampuan adaptasi yang lebih besar dan kerja sama lintas institusi. Namun, gambaran tentang agen yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada institusi hingga kehilangan identitas kemanusiaannya harus dibaca secara kritis.
Loyalitas profesional tidak boleh berubah menjadi penyerahan total yang menghapus pertimbangan moral. Seorang agen tetap merupakan manusia yang memiliki tanggung jawab hukum dan etis.
Institusi tidak dapat menjadi alasan untuk membenarkan setiap tindakan, sebagaimana perintah negara tidak otomatis menghapus tanggung jawab individu yang menjalankannya.
Situasi Timur Tengah memperlihatkan kompleksitas lain dari operasi intelijen modern. Operasi rahasia, pengumpulan informasi, serangan terarah, pembunuhan tokoh, dan penggunaan teknologi pengawasan telah menjadi bagian dari berbagai konflik di kawasan tersebut.
Dalam beberapa kasus, operasi intelijen bahkan dapat dikombinasikan dengan perangkat sipil, jaringan komunikasi, atau infrastruktur ekonomi sehingga batas antara kehidupan sehari-hari dan medan konflik menjadi semakin sulit dikenali.
Komodifikasi teknologi dalam operasi keamanan memperlihatkan bahwa benda dan sistem yang tampak netral dapat diubah menjadi instrumen kekerasan. Akan tetapi, setiap tuduhan mengenai operasi tertentu harus diperiksa berdasarkan bukti dan konteksnya.
Pembacaan filosofis tidak boleh berubah menjadi spekulasi yang menganggap setiap peristiwa sebagai hasil dari satu pusat kendali tersembunyi.
Yang lebih penting adalah mengungkap persoalan ontologis dan politik di baliknya: bagaimana pengetahuan tentang manusia dapat berubah menjadi sarana untuk mengendalikan atau menghancurkan manusia; bagaimana teknologi yang semula diciptakan untuk menghubungkan kehidupan dapat dijadikan instrumen pengawasan; dan bagaimana negara mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan yang tidak selalu dapat disaksikan oleh masyarakat.
Di sinilah istilah The Political Essentialism of Intelligence Operations memperoleh makna filosofisnya. Istilah tersebut menunjuk kepada proses ketika intelijen tidak lagi dilihat sebagai perangkat tambahan yang bekerja di pinggiran politik, melainkan sebagai salah satu dimensi yang semakin menentukan bagaimana politik dan negara beroperasi.
Pernyataan bahwa negara adalah intelijen, politik adalah intelijen, dan intelijen adalah intelijen yang beroperasi harus dipahami sebagai rumusan konseptual mengenai keterjalinan ketiganya, bukan penyamaan literal yang menghapus perbedaan fungsi.
Negara memiliki legitimasi dan kewenangan publik; politik merupakan ruang pertarungan, pembentukan kehendak, dan penentuan arah bersama; sedangkan intelijen menyediakan pengetahuan serta kapasitas operasional dalam wilayah keamanan.
Ketiganya saling berhubungan, tetapi tidak boleh dilebur hingga tidak ada lagi batas antara kepentingan negara, kepentingan penguasa, dan kepentingan masyarakat.
Justru batas-batas itulah yang memungkinkan negara tetap menjadi institusi publik dan bukan berubah menjadi mesin kekuasaan yang bekerja hanya untuk mempertahankan dirinya sendiri.
Politik, dalam pengertian Dechiperis sebagai Jiwa Dunia, merupakan daya historis yang terus bergerak melampaui bentuk-bentuk kelembagaan yang pernah dilahirkannya. Negara dapat berubah, rezim dapat runtuh, institusi dapat dibangun kembali, dan sistem keamanan dapat mengalami redefinisi.
Tidak satu pun bentuk kelembagaan dapat mengklaim dirinya sebagai bentuk terakhir dari sejarah. Akan tetapi, gerak sejarah juga tidak boleh dipahami sebagai kekuatan yang membenarkan segala sesuatu yang terjadi atas nama keniscayaan.
Hukum Rasional Peralihan Sejarah harus dibaca sebagai usaha memahami pola perubahan dan hubungan sebab-akibat di dalam sejarah, bukan sebagai pembenaran moral bagi tindakan yang melanggar martabat manusia.
ESENSIALISASI INTELIJEN, dalam pengertian ini, merupakan daya yang memperlihatkan semakin eratnya hubungan antara pengetahuan, kekuasaan, keamanan, dan perubahan sejarah.
Semakin besar kapasitas negara untuk mengetahui dan bertindak, semakin besar pula tuntutan agar kapasitas tersebut dibatasi oleh rasionalitas, hukum, dan tanggung jawab publik.
Pada akhirnya, sejarah tidak tunduk sepenuhnya kepada hukum negara, dan sejarah tidak dapat direduksi menjadi urusan politik pemerintahan yang sedang berlangsung.
Sejarah bergerak melalui tindakan manusia, benturan kepentingan, perubahan institusi, serta konsekuensi yang sering kali melampaui kehendak para pelakunya.
Politik ‘Otentik’ harus mampu menghadapi kenyataan tersebut tanpa mengubah manusia menjadi korban yang dianggap wajar dari perjalanan kekuasaan.
Ilustrasi tentang petir yang menyambar di siang hari, memperlihatkan Sukarno berjabat tangan dengan Joko Sukmono, menghadirkan pertemuan simbolis antara dua posisi yang berbeda dalam sejarah: presiden dan rakyat, kekuasaan dan kehidupan konkret.
Pesan, “Jadilah Besar sebagaimana Aku dan jangan kau Runtuh sebagaimana Aku,” dapat dibaca sebagai peringatan bahwa kebesaran politik tidak diukur dari lamanya seseorang menguasai negara, melainkan dari kemampuannya membangun sesuatu yang sanggup bertahan melampaui dirinya.
Seorang pemimpin dapat menjadi bagian penting dari sejarah, tetapi tidak pernah menjadi pemilik sejarah.
Ketika perintah politik memperoleh bentuk konkret, ia dapat menjelma menjadi negara. Ketika negara menjalankan kekuasaannya, ia membutuhkan institusi dan perangkat yang memungkinkan kekuasaan tersebut bekerja, termasuk intelijen.
Namun, hubungan itu tidak boleh berhenti pada penguatan kemampuan negara untuk bertahan. Ia harus kembali kepada pertanyaan paling mendasar: untuk siapa kekuasaan dilembagakan, kehidupan siapa yang dilindungi, dan realitas sosial seperti apa yang hendak diwujudkan?
Eksistensi intelijen hanya memperoleh legitimasi apabila ia bekerja dalam batas mandat yang sah, melindungi masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Koeksistensi Esensialisasi Intelijen dengan politik dan negara tidak boleh menjadi alasan bagi perluasan kekuasaan tanpa batas, melainkan harus menjadi tuntutan untuk memahami secara lebih mendalam konsekuensi dari setiap tindakan negara.
Sebab negara yang kehilangan orientasi kepada manusia akan menjadikan keamanan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, sementara manusia direduksi menjadi obyek pengawasan, pengendalian, bahkan pengorbanan.
Di sinilah Dechiperisme harus menempatkan PALU ONTOLOGIS-EPISTEMOLOGIS POLITIK: membongkar setiap ilusi kekuasaan, menyingkap setiap penyimpangan institusional, dan mengembalikan politik kepada keberadaan manusia yang konkret, historis, dan otentik. ***)
Posted: sarinahnews.com
Surabaya, 5 Oktober 2026
Note:
Politik, negara, dan intelijen memiliki hubungan simbiotis yang tidak dapat dipisahkan, di mana intelijen berfungsi sebagai indra, pelindung, sekaligus instrumen kekuasaan negara.
Dalam lanskap politik, esensialisme intelijen merujuk pada hakikat mendasar bahwa intelijen bukan sekadar alat teknis pengumpulan data, melainkan elemen inti dalam mempertahankan kedaulatan, merumuskan kebijakan strategis, dan menjaga stabilitas nasional.
