Ontologi Politik di dalam Transhistorisitas Manusia
Joko Sukmono
_Negara yang kokoh harus memiliki institusi yang dapat bekerja, hukum yang membatasi kesewenang-wenangan, kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta mekanisme koreksi ketika kebijakannya gagal._
Ontologi Politik di dalam Transhistorisitas Manusia merupakan pembacaan Dechiperisme terhadap keberadaan politik sebagai sesuatu yang lebih mendasar daripada sekadar pemerintahan, negara, hukum, atau perebutan kekuasaan.
Ontologi Politik berangkat dari gambaran ideal tentang keberadaan yang kemudian bergerak menjadi kehendak untuk hidup, bertahan, dan berproses di dalam sejarah, hingga berkembang menjadi kehendak untuk berkuasa dan membentuk kenyataan sebagaimana yang dikehendaki.
Ketika kehendak tersebut memasuki ruang sosial, ia berdiaspora menjadi berbagai bentuk kontingensi yang mendunia, berupa institusi, ideologi, kebudayaan, hukum, negara, dan berbagai mekanisme kekuasaan yang secara keseluruhan membentuk POLITIK.
Dengan demikian, Ontologi Politik merupakan dasar untuk membaca konstruksi politik sekaligus mempertanyakan tujuan keberadaannya.
Setiap struktur politik selalu mengandaikan gambaran tertentu tentang manusia, keteraturan, keadilan, dan kehidupan bersama, meskipun gambaran tersebut tidak selalu dinyatakan secara terbuka.
Persoalan mendasarnya bukan hanya siapa yang berkuasa, melainkan untuk apa kekuasaan dibentuk, kepentingan siapa yang dilayani, dan apakah struktur yang dipertahankan masih memiliki fungsi serta relevansi bagi kehidupan manusia konkret.
Di dalam Transhistorisitas Manusia, politik tidak dapat dipisahkan dari gerak sejarah yang terus mengubah kondisi material, kebiasaan, kebudayaan, dan hubungan kekuasaan.
Basis material membentuk kemungkinan peradaban melalui cara manusia menghasilkan kebutuhan hidup, mengorganisasi pekerjaan, mengelola sumber daya, dan membangun institusi.
Kebiasaan yang berulang dapat berkembang menjadi kebudayaan, sedangkan kebudayaan yang diwariskan dapat menjadi dasar bagi identitas kolektif sekaligus sumber pertentangan ketika berhadapan dengan kebutuhan baru.
Namun, manusia bukan sekadar produk pasif dari struktur yang diwarisinya. Manusia merupakan dimensi yang multikompleks, konkret, dan individual, yang hidup di dalam ruang dan waktu serta menghadirkan eksistensinya melalui tindakan historis.
Karena itu, Dechiperisme membawa persoalan ontologis dan epistemologis kepada perjumpaan antara eksistensi manusia dengan lembaga, perjuangan, sejarah, hukum, negara, dan politik. Semua konstruksi tersebut harus dinilai berdasarkan hubungannya dengan kehidupan konkret.
Lembaga dapat melindungi manusia, tetapi juga dapat mempertahankan kepentingannya sendiri; hukum dapat membatasi kesewenang-wenangan, tetapi dapat pula digunakan untuk melanggengkannya. Tidak ada struktur yang memperoleh legitimasi abadi hanya karena telah lama hadir di dalam sejarah.
Dechiperisme membaca berbagai peristiwa moralitas politik sebagai Tragedi Politik ketika kekuasaan menggunakan klaim tentang ketertiban, keselamatan, kemajuan, atau masa depan untuk membenarkan penderitaan manusia.
Tragedi semacam ini tidak selalu muncul melalui kekerasan terbuka, tetapi dapat berkembang melalui birokrasi, propaganda, penghilangan hak, pembiaran terhadap penderitaan, dan pembentukan moralitas yang menuntut kepatuhan tanpa kritik.
Historiografi pun dapat menjadi bagian dari persoalan ketika pengalaman sebagian manusia memperoleh tempat utama, sedangkan pengalaman lainnya tersisih, terlupakan, atau tidak memperoleh ruang dalam narasi resmi.
Namun, pembongkaran sejarah harus tetap membedakan fakta, kesaksian, interpretasi, dan dugaan agar kritik terhadap manipulasi tidak berubah menjadi penciptaan mitos baru.
Sejarah yang autentik bukanlah sejarah yang mengklaim mengetahui seluruh kebenaran secara mutlak, melainkan sejarah yang berani memeriksa narasi dominan, membuka ruang bagi pengalaman yang terabaikan, dan mempertanggungjawabkan cara suatu peristiwa ditafsirkan.
Dengan cara itulah peristiwa politik dapat dipahami bukan sebagai kejadian yang terpisah, melainkan sebagai proses yang meninggalkan konsekuensi panjang dalam kehidupan sosial, kelembagaan, dan ingatan kolektif manusia.
Dalam kerangka tersebut, Palu Ontologis Politik menjadi metafora bagi daya pembongkaran terhadap kebuntuan historis. Palu ini diarahkan kepada struktur yang telah kehilangan fungsi, tetapi terus dipertahankan oleh rezim karena masih menguntungkan kepentingan dan memperpanjang kekuasaannya.
Ketika institusi tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, ketika prosedur justru menghalangi penyelesaian masalah, atau ketika hukum kehilangan daya perlindungannya, perubahan mendasar mungkin diperlukan.
Namun, tidak setiap struktur lama harus dihancurkan dan tidak setiap pembaruan otomatis menghasilkan pembebasan. Struktur yang masih dapat diperbaiki harus dibedakan dari struktur yang mempertahankan kerusakan secara sistematis.
Di sinilah Ontolog, sebagai figur konseptual dalam Dechiperisme, mengarahkan Palu Ontologis kepada kebuntuan yang menghalangi gerak Transhistorisitas Manusia.
Akan tetapi, Ontolog tidak boleh menganggap dirinya sebagai pemilik tunggal kebenaran sejarah. Pembongkaran harus didasarkan pada diagnosis yang dapat diperiksa, kebutuhan sosial yang nyata, dan pertimbangan terhadap konsekuensinya.
Jika tidak, kekuatan yang semula dimaksudkan untuk menghancurkan kebuntuan dapat menjelma menjadi kekuasaan baru yang menolak kritik dan menciptakan kebuntuan berikutnya.
Sejarah memberikan berbagai gambaran mengenai bagaimana proyek politik dapat berubah menjadi tragedi ketika kehendak untuk membentuk masa depan tidak lagi dibatasi oleh pertanggungjawaban.
Revolusi Prancis sejak 1789 mengguncang tatanan monarki dan privilese sosial, tetapi fase Reign of Terror pada 1793–1794 juga memperlihatkan bagaimana kekerasan dapat dibenarkan atas nama penyelamatan revolusi.
Holocaust di bawah rezim Nazi Jerman menunjukkan bagaimana ideologi rasial, birokrasi, propaganda, dan perangkat negara dapat disatukan dalam pembantaian sistematis terhadap sekitar enam juta orang Yahudi serta penganiayaan terhadap kelompok-kelompok lain.
Di Indonesia, rangkaian peristiwa 1965–1966, termasuk pembunuhan massal dan penahanan terhadap orang-orang yang dituduh terkait dengan komunisme, meninggalkan dampak panjang pada keluarga korban, ingatan kolektif, dan kehidupan politik.
Sementara itu, Malari pada Januari 1974 memperlihatkan ketegangan antara pembangunan, investasi, kritik mahasiswa, dan konsolidasi kekuasaan Orde Baru.
Peristiwa-peristiwa tersebut memiliki konteks dan sebab yang berbeda, tetapi memperlihatkan persoalan mendasar yang sama: perubahan politik tidak otomatis membebaskan manusia, dan klaim tentang kepentingan yang lebih besar dapat menjadi alat pembenaran ketika hak serta kehidupan konkret manusia ditempatkan di bawah kepentingan kekuasaan.
Tragedi politik juga hadir dalam perang Korea, perang Vietnam, perang Soviet di Afganistan, konflik India–Pakistan, kebijakan represif pada era Joseph Stalin di Uni Soviet, serta Revolusi Kebudayaan di Tiongkok pada masa Mao Zedong.
Bencana kelaparan Ethiopia pada dekade 1980-an pun menunjukkan bahwa penderitaan massal tidak hanya dihasilkan oleh kekerasan langsung, tetapi juga oleh pertemuan antara kekeringan, konflik, kemiskinan, kebijakan, dan kegagalan distribusi pangan.
Dalam konteks Palestina, pendudukan, pengusiran, pembatasan kehidupan, dan kehancuran akibat operasi militer memperlihatkan bagaimana warga sipil dapat menanggung konsekuensi pertarungan kekuasaan yang tidak mereka kendalikan.
Peristiwa-peristiwa tersebut tidak boleh disederhanakan menjadi satu penjelasan tunggal, tetapi dapat dibaca untuk menguji bagaimana institusi, ideologi, dan kepentingan politik menghasilkan penderitaan yang melampaui masa berlangsungnya konflik.
Istilah Tumbal Sejarah dalam Dechiperisme menunjuk pada manusia konkret yang menanggung biaya dari pertarungan tersebut.
Mereka bukan korban yang harus dianggap niscaya demi kemajuan sejarah, melainkan bukti bahwa kekuasaan dapat kehilangan legitimasi ketika manusia diperlakukan sebagai alat bagi proyek politik.
Palu Ontologis Politik karena itu harus membongkar mekanisme yang memungkinkan tragedi berulang, bukan membenarkan kekerasan baru atas nama pembalasan atau masa depan.
Pada 2026, Dechiperisme memperluas pembacaan tersebut kepada hubungan antara teknologi dan kekuasaan politik.
Sistem digital, pengawasan, analisis data, kecerdasan buatan, dan teknologi militer dapat memperbesar kemampuan negara maupun aktor bersenjata untuk mengendalikan informasi, memantau penduduk, serta menentukan sasaran operasi.
Teknologi dapat memperluas pelayanan publik dan akses pengetahuan, tetapi dapat pula digunakan untuk memperkuat propaganda, membatasi kebebasan, dan mengaburkan pertanggungjawaban atas keputusan yang membahayakan manusia.
Persoalan ontologisnya bukan semata-mata apakah teknologi semakin canggih, melainkan siapa yang mengendalikan penggunaannya, tujuan apa yang dilayaninya, dan siapa yang menanggung akibatnya.
Demikian pula, krisis sosial, tekanan ekonomi, dan konflik di berbagai negara tidak dengan sendirinya membuktikan adanya satu proyek tersembunyi yang mengendalikan seluruh dunia atau merencanakan pembubaran negara-negara. Klaim semacam itu harus diuji melalui bukti dan mekanisme konkret.
Rasio Historis menuntut agar Dechiperisme membedakan gejala yang dapat diamati, hubungan sebab-akibat yang dapat ditunjukkan, dan dugaan yang masih membutuhkan pembuktian.
Ketajaman kritik terhadap rezim global justru bergantung pada kemampuan mengidentifikasi kebijakan, institusi, konsentrasi kekuasaan, dan penggunaan teknologi yang benar-benar menghasilkan kerugian sosial, bukan pada besarnya tuduhan yang diajukan.
Karena itu, kekuatan suatu bangsa tidak cukup diukur melalui militer, ukuran ekonomi, atau kemampuan pemimpinnya memaksakan kehendak.
Negara yang kokoh harus memiliki institusi yang dapat bekerja, hukum yang membatasi kesewenang-wenangan, kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta mekanisme koreksi ketika kebijakannya gagal.
Pemimpin yang tangguh bukanlah pemimpin yang menolak semua kompromi, melainkan pemimpin yang mampu membedakan kepentingan publik dari kepentingan rezim dan mempertanggungjawabkan keputusan yang diambilnya.
Kompromi dapat menjadi kelemahan ketika mengorbankan masyarakat demi kelangsungan kekuasaan, tetapi dapat pula menjadi kekuatan ketika mencegah perang dan melindungi kepentingan yang lebih mendasar.
Identitas bangsa pun tidak cukup dipertahankan melalui simbol dan retorika kedaulatan. Ia membutuhkan pengetahuan sejarah yang kritis, kepercayaan sosial, institusi yang bertanggung jawab, dan kemampuan menghadapi perubahan tanpa menjadikan kelompok tertentu sebagai musuh permanen.
Dalam pengertian ini, Political Power yang autentik bukan sekadar kemampuan memerintah, melainkan kemampuan menyelesaikan persoalan konkret sambil mempertahankan martabat manusia.
Situasi Batas Sosial Politik muncul ketika jarak antara klaim resmi dan pengalaman masyarakat semakin besar, sementara mekanisme koreksi tidak lagi memadai.
Namun, situasi batas bukan kepastian kehancuran; ia juga dapat menjadi kesempatan untuk membangun ulang institusi dan hubungan politik secara lebih bertanggung jawab.
Atas dasar itu, Dechiperisme mengajukan dua tesis utama, yaitu Ontologi Politik dan Transhistorisitas Manusia, yang saling terhubung dalam pembacaan terhadap kehidupan sosial yang terus bergerak di dalam sejarah.
Ontologi Politik mempertanyakan dasar, tujuan, dan legitimasi struktur politik, sedangkan Transhistorisitas Manusia menjelaskan bagaimana struktur tersebut muncul, bertahan, berubah, atau kehilangan relevansinya.
Keduanya dibaca melalui Metodologi Distribusi Kognitif yang dilandasi Rasio Historis: suatu pendekatan untuk memeriksa bagaimana pengetahuan, informasi, pengalaman, dan kewenangan mengambil keputusan tersebar di antara manusia dan institusi.
Pendekatan tersebut harus membuka ruang bagi bukti, kritik, dan koreksi, sebab tidak ada teori yang berhak memperoleh kekebalan hanya karena mengklaim memahami arah sejarah.
Dalam mekanisme pembebasan, Programming Linier dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memilih alternatif tindakan, tetapi metode matematis itu tidak dapat menentukan sendiri tujuan moral yang benar.
Hasilnya bergantung pada tujuan, kendala, dan data yang digunakan. Oleh sebab itu, instrumen teknis harus tunduk pada penilaian etis, perlindungan hak, dan pertanggungjawaban politik.
Moralitas sosial-politik autentik bukan sekadar pelaksanaan perintah secara cepat dan tepat, melainkan hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan antara tujuan politik dan kebutuhan sosial konkret.
Pada akhirnya, Dechiperisme mengajukan tiga pertanyaan yang menopang Transhistorisitas Manusia: apakah Palu Ontologis Politik autentik merupakan kebutuhan sejarah; apakah Palu tersebut bertransformasi menjadi Eksistensialis Politik; dan apakah keberadaan Eksistensialis Politik merupakan kehendak berkuasa yang konkret di dalam sejarah?
Pertanyaan pertama menuntut penilaian apakah kebuntuan benar-benar memerlukan pembongkaran atau masih dapat diatasi melalui reparasi.
Pertanyaan kedua menyangkut bagaimana gagasan ontologis diterjemahkan menjadi tindakan nyata oleh manusia dan institusi.
Pertanyaan ketiga menguji legitimasi kehendak yang menjalankan tindakan tersebut. Eksistensialis Politik tidak otomatis autentik hanya karena mengaku mewakili kebutuhan sejarah.
Ia harus menunjukkan dasar kewenangannya, menjelaskan tujuan tindakannya, melindungi manusia yang terdampak, dan bersedia dikoreksi apabila tindakannya menghasilkan kerusakan.
Kehendak untuk mengubah sejarah dapat menjadi daya pembebasan, tetapi dapat pula berubah menjadi dominasi ketika pelakunya menganggap dirinya berhak menentukan masa depan tanpa batas.
Dengan demikian, Palu Ontologis Politik bukan hak untuk menghancurkan, melainkan tanggung jawab untuk membongkar kebuntuan; Eksistensialis Politik bukan pemilik sejarah, melainkan pelaku yang harus mempertanggungjawabkan tindakannya di dalam sejarah.
Transhistorisitas Manusia tidak menjamin bahwa sejarah akan selalu bergerak menuju keadaan yang lebih baik. Ia membuka kemungkinan sekaligus tanggung jawab agar manusia dapat melampaui struktur yang tidak lagi memadai tanpa mengulangi tragedi lama melalui nama, simbol, dan instrumen yang baru. ***)
Note:
_Secara sederhana, konsep ini melihat bahwa politik bukan sekadar sistem pemerintahan modern, melainkan kodrat eksistensial manusia yang selalu ada di setiap zaman, bertransformasi dari masa lalu, masa kini, hingga masa depan (trans-historis)._
Posted: sarinahnews.com
Surabaya, 17 Oktober 2026
