Opini:
NASIONALISME MANUSIA KONKRET DALAM PERSPEKTIF POLITIK
Djoko Sukmono
Sejarah terus-menerus bergerak, mengikuti jalan panjang yang telah dibentangkan oleh Hukum Rasional Sejarah—suatu prinsip yang bekerja tanpa belas kasihan, mengarahkan perubahan melalui benturan struktur, konflik kepentingan, dan kehendak manusia yang menolak diam.
Hukum ini bukanlah makhluk gaib yang melayang di luar dunia, tetapi denyut yang muncul dari gesekan terus-menerus antara kondisi material masyarakat dan gagasan yang mengaku mengaturnya.
Apa itu Hukum Rasional Sejarah? Ia bukan konsep abstrak yang menggantung di langit ide. Ia terjelma dalam politik, kekuasaan, kekuatan, dan perintah—empat bentuk historis yang selalu bergerak mengikuti logika produksi kehidupan sosial.
Dalam pengertian inilah Djoko Sukmono menyatakan: “Kekuasaanku ini adalah Perintah Sejarah”.
Perjalanan eksistensial sejarah selalu berlangsung dalam rangka meniadakan apa pun dan siapa pun yang ahistoris.
Yang ahistoris adalah mereka yang membeku dalam masa lalu, menolak perubahan, atau tenggelam dalam kenyamanan—manusia-manusia yang tidak membaca perubahan infrastruktur masyarakat yang menopang hidupnya.
Sejarah menyingkirkan mereka bukan karena kebencian, tetapi karena mereka tidak lagi menyatu dengan gerak dunia.
Dalam perspektif yang lebih mendalam, sejarah tidak bergerak oleh kehendak subjektif semata; ia digerakkan oleh kontradiksi-kontradiksi yang muncul dari cara sebuah masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya.
Gerak sejarah manusia telah menjadi konkret—momen-momen yang tidak dapat dibatalkan, karena setiap tindakan kolektif mengeras menjadi struktur yang memengaruhi nasib jutaan orang.
Siapa pun yang tertinggal akan digilas oleh kecepatan roda sejarah, yang bergerak melalui perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian.
Namun dari arah sebaliknya hadir pula kekuatan sejarah yang sama kerasnya: fanatisme, penderitaan, dan kematian, yang menimpa mereka yang kehilangan pijakan historis.
Dua arus ini—pembangunan dan kehancuran—adalah mesin seleksi sejarah yang bekerja atas seluruh bangsa.
Dalam konteks itulah pertanyaan tentang manusia konkret dalam perspektif politik mendapatkan makna yang lebih mendalam.
Indonesia, negara terkaya di antara negara-negara dengan beragam sumber daya alam, budaya, dan posisi geopolitik yang strategis, berdiri sebagai republik yang seharusnya melindungi seluruh bangsa dan menghadirkan kesejahteraan.
Kita memiliki instrumen negara yang lengkap, dasar ideologi yang kokoh, dan modal sosial yang kuat. Secara objektif, bangsa ini memiliki semua syarat material untuk menjadi bangsa besar yang dikagumi bangsa lain. Namun realitas berkata sebaliknya.
Indonesia memasuki situasi batas sosial-politik yang mengerikan: disorientasi organisasi dalam alat negara, disintegrasi komponen bangsa, disharmoni sosial, dan rakyat yang menggugat rezim politik yang lahir dari mandatnya sendiri.
Situasi batas ini bukan kebetulan; ia lahir dari kontradiksi antara klaim ideologi negara dan kondisi material masyarakat yang semakin dipaksa tunduk pada logika pasar global.
Di titik inilah cita-cita Bung Karno tentang bangsa besar kembali bergema—bahwa kebesaran tidak datang sebagai anugerah, tetapi sebagai hasil gemblengan sejarah.
Bangsa besar adalah bangsa yang mampu memikul penderitaan tanpa kehilangan arah.
Sayangnya, Pancasila—yang seharusnya menjadi pedoman filosofis dan etis—kini hanya menjadi benda mati, dipajang seperti artefak.
Generasi milenial dan Gen-Z tidak lagi mengenalnya, bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena sistem pendidikan positivistik mencetak manusia-manusia teknis tanpa horizon historis.
Mereka menjadi pekerja yang efisien tetapi tidak memiliki kesadaran kebangsaan; manusia yang fasih dalam keterampilan, tetapi asing terhadap tugas sejarahnya.
Sistem ini mencetak manusia yang cocok dengan kebutuhan produksi industri global, bukan manusia yang mengerti perjuangan bangsanya.
Inilah keberhasilan NEKOLIM: mengubah bangsa merdeka menjadi bangsa pekerja upahan, terasing dari tanahnya sendiri. Sebuah bangsa yang pernah perkasa kini berubah menjadi bangsa kuli—produk dari rekayasa sosial kolonial dan pascakolonial yang sistematis.
NEKOLIM telah menang, dan bangsa ini tampak tidak terselamatkan. Maka tersisa satu jalan sejarah yang keras: meledakkan revolusi sosial.
Bukan semata revolusi yang bermakna kekerasan fisik, tetapi revolusi dalam bentuk rekonstruksi total atas manusia, negara, dan budaya politik.
Revolusi sebagai penataan ulang struktur material masyarakat; sebagai pembebasan manusia dari relasi-relasi yang menindasnya.
Di sinilah gagasan tentang manusia konkret menjadi pusat argumen. Menjadi manusia konkret berarti menjadi subjek yang menghidupi dirinya, melindungi dirinya, dan membangun relasi nyata dengan dunia.
Nilai-nilai kemanusiaan abstrak selama berabad-abad hanya menjadi ilusi bila tidak dijelmakan dalam praktik kehidupan material.
Nasionalisme manusia konkret bukanlah slogan; ia adalah kesadaran yang lahir dari pengalaman hidup yang nyata. Dari manusia konkret tumbuh negara konkret—negara yang tidak dibangun dari harapan abstrak, tetapi dari tindakan historis warganya.
Negara tidak dapat menjadi kuat bila manusianya tidak memiliki dasar eksistensi yang kokoh.
Karena ketiadaan manusia konkret inilah struktur sosial Indonesia menjadi disorientatif.
Negara kehilangan orientasi esensialnya karena manusia-manusia di dalamnya tidak berdiri di atas fondasi historis mereka sendiri.
Tanpa manusia konkret, negara menjadi bangunan birokratis yang kosong—sekadar aparatus yang melayani kepentingan kekuatan ekonomi global.
Hukum Rasional Sejarah, pada akhirnya, hanya dapat digenggam oleh manusia konkret—mereka yang memahami bahwa hidupnya terikat pada jaringan relasi material yang harus diubah bila ingin bebas.
Indonesia hari ini dipenuhi oleh makhluk yang menyerupai manusia, tetapi belum menjadi manusia konkret.
Mereka hidup sebagai hantu gentayangan—tanpa kesadaran historis, tanpa eksistensi yang membumi, tanpa relasi yang nyata dengan dunia.
Mereka hidup dalam moral kawanan, menyerahkan penilaian diri kepada suara mayoritas tanpa memeriksa kebenaran historisnya.
Mereka tidak menyadari bahwa hantu yang mengejar mereka adalah struktur sosial yang mereka biarkan tumbuh tanpa kritik.
Dan secara evolusioner, Indonesia akan menjadi milik manusia konkret—mereka yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang nyata, bukan sekadar mengulang retorika kosong.
Dalam realitas kontemporer, kekejaman kapitalisme yang disokong para KABIR dan borjuis melampaui kekejaman Hitler, karena ia menghancurkan bukan hanya tubuh, tetapi juga struktur sosial, martabat, dan kedaulatan bangsa.
Kapitalisme bekerja bukan melalui gas beracun, tetapi melalui kontrak-kontrak, utang, dan kebijakan; bukan melalui kamp konsentrasi, tetapi melalui mekanisme pasar yang menundukkan nasib bangsa-bangsa.
Pengkhianatan terhadap Bung Karno menjadi titik balik ketika MPRS—yang ia ciptakan—digunakan untuk menjatuhkannya.
Sumber daya alam diserahkan kepada kekuatan asing, rakyat dieksploitasi, dan komponen bangsa yang kini menjadi rezim politik, sosial, kebudayaan, dan keagamaan berubah menjadi kaki tangan kepentingan luar.
Karena itu, Djoko Sukmono berbicara tentang hantu-hantu bangsa—manusia abstrak yang identitasnya tercerabut dari sejarahnya.
Mereka jatuh dalam jurang keterasingan, terpinggirkan oleh bangsanya sendiri, karena membiarkan dirinya dikendalikan oleh moral yang tidak berakar pada pengalaman konkret. Mereka hidup dalam dunia simbol, tetapi mati dalam dunia kenyataan.
Pada akhirnya, epilog mengingatkan bahwa pencatatan bukanlah sejarah. Piagam, dokumen, dan memorandum hanyalah rekaman yang sering kali menjadi instrumen dominasi. Konstitusi pun dapat menjadi alat penindasan ketika tidak dilandasi manusia konkret yang sadar historis.
Maka satu-satunya jalan sejarah adalah menyadari diri sebagai manusia konkret—subjek yang hidup, memilih, bertindak, dan menanggung konsekuensinya dalam sejarah bangsa. ***)
Posted: sarinahnews.com
Surabaya, 29 November 2025
