MODERNISASI TANPA PEMBANGUNAN DAN TUMBUHNYA RADIKALISME DI PEDESAAN
Oleh Ayik Heriansyah
_Dalam rangka memperingati 100 tahun Sajogyo_
Radikalisme tidak lahir dari ruang kosong. Radikalisme tumbuh dari akumulasi kekecewaan sosial, ketimpangan ekonomi, dan ketidakadilan pemerintah. Dalam konteks Indonesia, gejala itu paling nyata terlihat di pedesaan.
Di desa tempat berbagai bentuk kegagalan pembangunan bertemu dari kemiskinan, ketidakadilan, kerusakan ekologis, dan pudarnya kehadiran pemerintah dalam melindungi rakyat kecil.
Sosiolog pedesaan Prof. Sajogyo sejak awal 1970-an telah mengingatkan tentang bahaya “modernisasi tanpa pembangunan”. Konsep ini lahir dari kritiknya terhadap paradoks pembangunan pertanian di Indonesia.
Menurut Sajogyo, intervensi teknologi dan program pertanian massal seperti Revolusi Hijau memang berhasil meningkatkan angka produksi pangan, tetapi tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Produksi naik, tetapi ketimpangan sosial di desa tetap bahkan semakin melebar.
Bagi Sajogyo, modernisasi tanpa pembangunan terjadi ketika pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelintir elite desa, sementara petani kecil dan buruh tani tetap hidup dalam kemiskinan.
Modernisasi menghadirkan pupuk kimia, bibit unggul, alat pertanian modern, dan infrastruktur desa, tetapi akses terhadap semua itu lebih banyak dikuasai petani bermodal besar. Akibatnya, petani kecil semakin terpinggirkan, kehilangan akses lahan, dan makin tergantung pada kekuatan pasar dan tengkulak.
Sajogyo juga mengkritik program Bimas (Bimbingan Massal) pada masa Orde Baru yang dianggap memaksakan keseragaman pembangunan tanpa memahami realitas ketimpangan sosial di pedesaan.
Desa diperlakukan sekadar sebagai objek produksi pangan nasional, bukan ruang hidup manusia yang memiliki struktur sosial kompleks. Pemerintah terlalu sibuk mengejar angka pertumbuhan dan swasembada beras, tetapi mengabaikan distribusi kesejahteraan dan nasib kaum terlemah di pedesaan.
Kritik Sajogyo itu terasa sangat relevan hari ini. Desa-desa memang mengalami modernisasi. Jalan diaspal, internet masuk, tambang dibuka, industri berkembang, dan berbagai proyek nasional berdiri di kawasan pedesaan.
Di balik semua itu, banyak masyarakat desa tetap hidup dalam kondisi rentan. Pendidikan mahal, layanan kesehatan berbayar, pekerjaan tidak menentu, dan ruang hidup masyarakat semakin menyempit akibat ekspansi industri maupun pertambangan.
Dalam konsep garis kemiskinan Sajogyo, kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan uang, tetapi dari kemampuan riil masyarakat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Karena itu, masyarakat desa yang tampak “bertahan hidup” belum tentu sejahtera.
Mereka mungkin masih makan, tetapi kualitas hidupnya menurun, lahan pertanian miliknya sempit, penghasilannya tidak stabil, dan masa depan tidak pasti. Kemiskinan seperti ini bersifat struktural karena lahir dari tata pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat kecil.
Situasi tersebut menjadi bahan bakar bagi radikalisme. Ada yang berpendapat kemiskinan menyebabkan radikalisme. Ada pula yang mengatakan ideologi adalah faktor utamanya.
Sungguh keduanya bertemu pada titik yang sama yaitu rasa kecewa, marah, dan frustrasi terhadap pemerintah yang dianggap gagal menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Ideologi radikal lebih mudah diterima ketika masyarakat merasa sistem yang ada tidak memberi harapan bagi kehidupan mereka.
Tidak mengherankan jika desa memiliki hubungan erat dengan gerakan radikal-terorisme di Indonesia. DI/TII sebagai embrio NII lahir dari kawasan pedesaan di Jawa Barat. Konflik komunal di Poso dan Maluku banyak berlangsung di desa-desa. OPM di Papua berbasis kampung-kampung pedalaman.
Banyak tokoh radikal dan eks napiter berasal dari lingkungan desa. Ini menunjukkan bahwa pedesaan yang miskin rentan terhadap radikalisme.
Kerentanan itu semakin besar ketika pembangunan di desa bersifat ekstraktif. Konsep sosiologi Sajogyo berpihak pada kaum terlemah di pedesaan. Petani gurem, buruh tani, dan penambang liar.
Kontras dengan fakta hari ini yang terjadi justru sebaliknya. Alih fungsi lahan, ekspansi tambang, dan eksploitasi sumber daya alam sering menyingkirkan masyarakat desa dari ruang hidupnya sendiri.
Tambang menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melahirkan kemiskinan ekologis, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial.
Dalam situasi seperti itu, kelompok radikal masuk menawarkan solidaritas sosial yang gagal dihadirkan pemerintah. Mereka mendirikan pesantren, majelis taklim, lembaga pendidikan, hingga kegiatan filantropi di desa-desa.
Bantuan sosial, santunan, pendidikan murah, dan pendampingan keagamaan menjadi pintu masuk bagi penyebaran ideologi.
Karena itu, penanganan radikalisme tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan. Butuh pendekatan kesejahteraan. Pemerintah harus kembali berpihak kepada kaum terlemah di pedesaan.
Sebab selama desa-desa masih tetap miskin, masyarakatnya terlemahkan oleh derap pembangunan dan terus mengalami “modernisasi tapi tanpa pembangunan”, radikalisme akan senantiasa menemukan bahan bakarnya yang sewaktu-waktu siap meledak. ***)
