DARI PETRUS KE BILIK SUARA: KETIKA POLISI LUPA PESAN BUNG KARNO
Oleh: Kadir Wahyudi
Saya masih ingat film yang saya tonton diambil dari kisah nyata, kudeta ala Kepolisian Perancis. Film Perancis ini dirilis tahun 1988 _Ne réveillez pas un flic qui dort_ yang dibintangi Alain Delon bercerita tentang sebuah organisasi rahasia di dalam kepolisian. Namanya _Fidélité des Policiers_.
Anggotanya muak dengan hukum yang liberal, lalu memutuskan menghukum mati penjahat di jalan tanpa sidang.
Plot itu terasa familiar bagi orang Indonesia yang hidup di era 1982-1985. Kita menyebutnya Petrus (Penembakan Misterius). Ribuan gali, preman, residivis ditemukan tewas dengan luka tembak, mata ditutup lakban. Negara saat itu membenarkan dengan dalih “shock therapy”.
Persamaannya jelas: polisi mengambil alih fungsi hakim. Keadilan jalanan.
Tapi sejarah kepolisian tidak berhenti di situ. Kalau di film Alain Delon, polisinya hanya menghukum penjahat. Dalam sejarah Perancis yang sesungguhnya, polisi juga pernah mencoba menghukum pemerintahnya sendiri. Ini yang menarik. Polisi ikut-ikutan berpolitik.
Tahun 1934, Presiden Dewan Menteri Édouard Daladier memecat Prefek Polisi Paris Jean Chiappe. Pemecatan seorang polisi memicu kerusuhan besar di Place de la Concorde.
Pemerintah jatuh. Kaum kiri menyebutnya upaya kudeta fasis. Tahun 1937, kelompok rahasia La Cagoule yang didanai pemilik L’Oreal mengumpulkan 2 ton bahan peledak dan 500 senapan mesin untuk menggulingkan Republik. Untungnya digagalkan oleh polisi loyalis.
Beda di Indonesia, waktu itu Polisi masih dalam genggaman ABRI. Kudeta dilakukan oleh tentara. Di mana posisi kepolisian waktu itu? Wong Rodowo belum banyak baca kepolian Indonesia di era kudeta 1965.
Pola yang sama berulang di dunia: Ekuador 2010, polisi mogok dan menyandera Presiden Rafael Correa. Bolivia 2019, polisi membelot serentak hingga Presiden Evo Morales jatuh. Thailand 2014, dewan jenderal dan polisi bersatu menggulingkan pemerintahan terpilih.
Di titik inilah pesan Bung Karno menjadi relevan.
Pada 17 Agustus 1953, setelah peristiwa 17 Oktober 1952 di mana meriam tentara diarahkan ke Istana, Bung Karno berpidato keras:
Dalam Pidatonya Bung Karno: “Demikianlah jadinya, kalau Angkatan Perang ikut-ikut politik! Padahal Angkatan Perang tidak boleh ikut-ikut politik, tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik.”
Soekarno tahu, di Pemilu 1955, polisi bahkan punya partai sendiri: P3RI (Persatuan Pegawai Polisi RI) yang dapat 2 kursi, dan tentara punya IPKI. Politik seragam itu merusak negara.
Karena itu hak pilih tentara-polisi akhirnya dicabut lewat UU No.15 Tahun 1969 di Orde Baru, diganti dengan konsep Dwifungsi ABRI yang menempatkan mereka di DPR tanpa pemilu. Bagus. Tapi lebih radikal. Gak ikut pemilu tapi punya jatah kursi di parlemen. _Enak jamanku to?_ Gak deket gak dapet!
Reformasi 1998 mencoba mengoreksi itu. Polri dipisah dari ABRI tahun 2000. TNI dan Polri dilarang berpolitik praktis. Netralitas adalah harga mati. Panglima Besar Soedirman sudah mewanti-wanti: _”Jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga.”_
Harapan Reformasi adalah profesionalitas TNI/Polri benar-benar sebagai alat negara untuk melundungi nwgara dan rakyatnya dari rong-rongan dari segala bentuk wajah imperialisme. TNI/Polri bukan jadi alat gebug partai politik. Berhentilah walaupun sudah mengakar, saya tidak menyebut partai apa.
Lalu apa yang terjadi di 2024 dan hari ini?
Kita melihat pergeseran dari model Alain Delon jilid 1 ke jilid 2. Kalau dulu polisi menembak preman, sekarang tudingannya polisi ikut menembak demokrasi.
Di Pemilu 2024, laporan-laporan berserakan: dari dugaan pengerahan Bhabinkamtibmas bahkan Polisi RW untuk pendataan dukungan, intimidasi relawan di daerah, hingga viralnya video oknum yang mengarahkan kepala desa.
Polisi RW hanya ada di tahun 2024, di masa pemilu. What for?
Indek Kerawanan Pemilu Bawaslu sendiri menempatkan netralitas ASN, TNI, dan Polri sebagai kerawanan tertinggi.
Polri membantah dan membentuk posko netralitas, tapi persepsi publik sudah terlanjur terbentuk bahwa seragam coklat ada di bilik suara. Parcok penganti P3RI? Silent Movement.
Dan di 2026 ini, polanya makin terbuka. Pengerahan 70.000 polisi untuk menjaga Paris dari demo kenaikan biaya hidup, juga pengepungan Mahkamah Konstitusi di Warsawa oleh polisi anti huru-hara atas perintah jaksa agung karena konflik PM Donald Tusk vs Ketua MK – semua menunjukkan satu hal: di banyak negara, polisi bukan lagi penjaga ketertiban, tapi menjadi alat tawar politik.
Indonesia tidak boleh mengulang 1934 Perancis. Sejarah mengajarkan, sekali polisi merasa bisa menjatuhkan preman tanpa pengadilan, langkah selanjutnya adalah merasa bisa menjatuhkan lawan politik tanpa pemilu.
Inilah bukti jikalau Polisi ikut-ikutan berpolitik dan menjadi alat politik kekuasaan, akal sehatnya sudah tidak jalan. Terlanjur keenakan kalik ya, yang mestinya berdiri sebagai alat negara yang jujur justru terperangkap alat kekuasaan hingga tega Presidennya sendiri ‘disadap‘. What for?
Kepolisian Indonesia membuat sejarah kelam dunia kepolisian terkait percobaan kudeta. Kenapa saya berani mengatakan percobaan kudeta? Karena, untuk apa seorang mantan Kapolri melakukan penyadapan terhada presidennya sendiri?
Dalam dunia Kepolisian, banyak sejarah kepolisian di berbagai belahan dunia yang berhasil menggagalkan percobaan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Termasuk melakukan percobaan kudeta pemerintahannya sendiri.
Clear! Pesan Bung Karno tahun 1953 itu belum usang. Angkatan perang, termasuk polisi, harus berjiwa, tapi tidak boleh ikut-ikut politik. Karena ketika polisi berpolitik, yang mati bukan hanya penjahat seperti era Petrus. Yang mati adalah kepercayaan rakyat. ***)
Posted: sarinahnews.com
Malang, 4 November 2026
Referensi:
1. Ekuador – 30 September 2010
Polisi Nasional Ekuador mogok total dan menyandera Presiden Rafael Correa di rumah sakit kepolisian. Disebut _”30-S”_ – dianggap upaya kudeta. Correa akhirnya diselamatkan tentara setia. OAS sendiri menyebutnya _”a coup d’etat in the making”_. 5dc6
2. Thailand – 2014
Kudeta terhadap PM Thaksin Shinawatra / Yingluck. Inisiatornya adalah Dewan Reformasi Politik yang terdiri dari _sekelompok militer dan kepolisian negara_ yang mengaku pro-Raja Bhumibol, dipimpin Letjen Sonthi Boonyaratglin. Jadi polisi ikut jadi aktor kudeta. 1529
3. Bolivia – 1936, 2019
Tahun 2019 polisi Bolivia secara serentak membelot dan menolak mengamankan Istana. Begitu polisi mutiny, militer minta Presiden Evo Morales mundur. Itu yang mengakhiri kekuasaannya.
4. Burkina Faso, Mali, Niger – 2010-2023 (Afrika Barat)
Hampir semua kudeta di sini, polisi nasional ikut atau netral. Di Mali 2012 misalnya, komite tentara dan polisi menyatakan ambil alih karena pemerintah gagal atasi pemberontakan.
5. Indonesia – 1965 dan 1998
– G30S 1965 diklaim untuk menggagalkan kudeta Dewan Jenderal.
– Upaya 22 Mei 1998, faksi Kostrad & Kopassus mengepung rumah Presiden Habibie, tapi ada unsur polisi di masa itu karena Polri masih bagian dari ABRI. 8d7f
6. Prancis – yang tadi kita bahas 1934 dan 1937
– 1934 pemecatan Prefek Polisi Jean Chiappe jadi pemicu jatuhnya pemerintah.
– 1937 rencana kudeta La Cagoule yang digagalkan polisi sendiri, ditemukan cukup senjata untuk kudeta sukses.
