SYAIR NASIONALIS-MARHAENIS

SYAIR NASIONALIS-MARHAENIS

Ruang Filsafat:

SYAIR NASIONALIS-MARHAENIS
Djoko Sukmono

Desukarnoisasi bukanlah peristiwa kebetulan, bukan pula sekadar pergeseran selera sejarah atau koreksi akademik yang netral. Ia adalah sebuah gerakan yang terstruktur, masif, dan sistematis, yang bekerja melalui institusi negara, pendidikan, media, hukum, dan ekonomi politik.

Desukarnoisasi disokong oleh ideologi besar dunia bernama kapitalisme, dan kapitalisme sendiri adalah ekspresi niscaya dari imperialisme dalam bentuk mutakhirnya.

Maka, desukarnoisasi tidak lain adalah operasi ideologis untuk mencabut akar kesadaran revolusioner bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya diserap ke dalam tatanan kapitalisme global.

Dalam kerangka materialisme historis, Soekarno bukan sekadar figur sejarah, melainkan simbol artikulasi perjuangan kelas tertindas Indonesia melawan imperialisme, kolonialisme, dan feodalisme.

Oleh karena itu, menghapus Soekarno dari kesadaran bangsa berarti menghapus memori perjuangan kelas itu sendiri. Desukarnoisasi adalah proses depolitisasi rakyat, agar bangsa ini tidak lagi memahami dirinya sebagai subjek sejarah, melainkan sekadar objek pasar global.

Bung Karno telah jauh hari mengingatkan bahwa imperialis yang akan dihadapi bangsa Indonesia kelak bukan lagi berwajah asing, melainkan berfisik rakyat Indonesia sendiri.

Inilah bentuk imperialisme baru: imperialisme internal, di mana kelas komprador lokal menjadi perpanjangan tangan kapitalisme global. Mereka mabuk budaya asing, bukan karena kebudayaan itu lebih unggul, melainkan karena ia menjanjikan posisi, keuntungan, dan kuasa dalam struktur kapitalisme dunia.

Ciri imperialis hari ini tidak lagi tampil telanjang. Mereka menyamar, berkamuflase, dan menyesuaikan diri dengan simbol-simbol nasional.

Ada kapitalis birokrat yang menggunakan negara sebagai alat akumulasi. Ada kapitalis yang berwajah Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai slogan kosong tanpa isi kerakyatan. Ada kapitalis yang berwajah Marhaenis, memanfaatkan simbol-simbol rakyat untuk melanggengkan eksploitasi.

Bahkan lebih berbahaya lagi adalah para reaksioner yang berwajah revolusioner, yang berbicara tentang perubahan tetapi bekerja untuk mempertahankan status quo.

Inilah sebabnya kewaspadaan ideologis menjadi mutlak. Operasi senyap sedang berlangsung, bukan dengan senjata, melainkan dengan kurikulum, regulasi, utang, investasi, dan narasi pembangunan. Inilah bentuk perang kelas modern, di mana rakyat dikalahkan tanpa sadar bahwa mereka sedang berperang.

Bangsa yang besar, sebagaimana ditegaskan Bung Karno, adalah bangsa yang digembleng oleh keadaan. Kebesaran tidak pernah turun dari langit. Ia lahir dari kerja, dari penderitaan, dari keberanian menolak tunduk.

Keberuntungan tidak pernah ada dalam sejarah bangsa yang tertindas; yang ada hanyalah kemandirian atau kehancuran. Berdikari adalah syarat ontologis kebangsaan. Tanpa berdikari, bangsa hanya menjadi satelit, pasar, dan ladang eksploitasi.

Namun hari ini, esensi bangsa Indonesia berada dalam kondisi disorientatif. Keberadaan ontologisnya tercerabut dari fondasi ideologisnya sendiri.

Pancasila dan UUD 1945 tidak lagi dipahami sebagai ekspresi perjuangan kelas rakyat Indonesia, melainkan direduksi menjadi teks normatif yang steril dari konflik sosial. Negara kehilangan orientasi historisnya sebagai alat pembebasan, dan berubah menjadi manajer kapitalisme.

Kelalaian negara dalam menjalankan politik negara kesatuan telah melahirkan embrio disintegrasi.

Negara kesatuan bukan sekadar bentuk administratif, melainkan konsekuensi filosofis dari persatuan nasib, persatuan penderitaan, dan persatuan perjuangan. Sabang sampai Merauke bukan sekadar koordinat geografis, melainkan satu kesatuan historis-ideologis yang dipersatukan oleh kehendak untuk merdeka.

Ketika politik negara kesatuan digantikan oleh logika pasar dan otonomi yang liar, maka persatuan berubah menjadi kompetisi, dan kebangsaan direduksi menjadi transaksi.

Gelombang Reformasi tidak hadir sebagai negasi kapitalisme, melainkan sebagai pintu masuknya secara penuh. Dengan dalih restrukturisasi dan rekonstruksi, pilar-pilar negara kesatuan digeser, kebudayaan bangsa disingkirkan, dan kedaulatan dilepas sedikit demi sedikit.

Reformasi menjadi momen di mana negara dipaksa tunduk pada hukum pasar, dan rakyat diposisikan sebagai konsumen, bukan warga negara.

Kapitalisme bekerja melalui manusia-manusia terlatih yang berani bertindak demi keuntungan. Inilah Homo Economicus kapitalisme: subjek yang rasional secara sempit, dingin, tahan banting, dan tak mengenal solidaritas.

Mereka bukan sekadar individu, melainkan tipe manusia yang dibentuk oleh sistem produksi. Mereka adalah bintang buas dalam rimba kapitalisme.

Sebaliknya, manusia Indonesia tidak dibentuk oleh budaya kapitalis. Budaya Indonesia adalah budaya gotong royong, budaya kawanan, budaya kolektif. Namun dalam logika kapitalisme, budaya ini dianggap kelemahan.

Gotong royong dilabeli tidak efisien, kebersamaan dicap tidak kompetitif. Di sinilah terjadi benturan moral: moral kawanan berhadapan dengan moral tuan. Moral tuan mengagungkan keunggulan individual, sementara moral kawanan menekankan kebersamaan.

Masalahnya, dalam struktur kapitalisme global, moral kawanan berubah menjadi moral budak. Ketika kesadaran kolektif tidak disertai kesadaran kelas, ia mudah dieksploitasi.

Maka rakyat Indonesia hari ini menjadi mangsa empuk Homo Economicus kapitalisme. Oligarki tumbuh subur, menguasai politik, ekonomi, dan media. Mereka bukan sekadar kaya, tetapi kriminal negara.

Namun kriminalitas mereka dibiarkan, bahkan disokong, karena birokrasi telah tersandera oleh modal.

Negara kehilangan daya paksa terhadap kapital, dan presiden direduksi menjadi pengelola kompromi. Tanah air kehilangan makna ideologisnya. Ia tidak lagi dipahami sebagai ruang perjuangan, melainkan sebagai aset.

Tanah digadaikan, sumber daya dijual, dan kedaulatan dipereteli. Yang menikmati adalah neoliberalisme dengan wajah oligarki, sementara rakyat diwarisi utang dan ketimpangan.

Pertanyaannya bukan lagi apakah bahaya ini nyata, melainkan sampai kapan bangsa ini menunda kesadaran.

Ketika ideologi bangsa ditanggalkan, ketika Soekarno disingkirkan dari kesadaran sejarah, maka yang tersisa hanyalah bangsa tanpa arah, negara tanpa jiwa, dan rakyat tanpa kuasa. ***)

Posted: sarinahnews.com
Surabaya, 2 Januari 2026