Filsafat Sosial:
Peradaban Sosial Konkret dan Pembongkaran Rezim Kebudayaan
Joko Sukmono
Berbagai lembaga kebudayaan pada hari ini telah terkoreksi oleh Peradaban Sosial Konkret dan dinyatakan sebagai lembaga-lembaga yang tidak lagi mampu menjalankan fungsinya secara historis.
Ia usang dan banyak hal justru menjadi penghambat perkembangan manusia konkret. Koreksi ini bukan bersifat moralistik, melainkan koreksi material-historis yang lahir dari benturan antara struktur lama dan kebutuhan riil manusia dalam kondisi sosial yang berubah.
Sementara itu, sosial-budaya dasar manusia—sebagai esensi dari budi nurani kemanusiaan—bergerak dalam satu rel sejarah yang sama, membentuk apa yang dapat disebut sebagai konstitusi faktual dari Peradaban Sosial Konkret.
Pergerakan ini tidak terjadi di ruang abstrak, melainkan di dalam relasi produksi, distribusi pengetahuan, teknologi, dan komunikasi yang nyata. Dengan kata lain, perubahan kesadaran tidak mendahului perubahan material, tetapi justru ditentukan olehnya.
Lembaga kebudayaan dinyatakan gagal dalam proses men-Dunia karena wataknya yang imperialistik. Ia memaksakan nilai, norma, dan struktur makna yang tidak lagi berkorespondensi dengan kondisi material masyarakat.
Dalam bahasa Marxian, kebudayaan lama berfungsi sebagai superstruktur yang berusaha mempertahankan basis material yang telah runtuh, atau setidaknya telah berubah secara radikal.
Peradaban Sosial Konkret adalah gerak sejarah manusia konkret yang bersifat esensial sekaligus eksistensial. Ia bukan sekadar gagasan normatif, melainkan totalitas relasi sosial yang hidup.
Pada abad ke-21, peradaban Sosial Konkret telah menjelma langsung dalam kehidupan sosial manusia sebagai pengetahuan, sebagai sains dan teknologi, sebagai industri, serta sebagai orde komunikasi dan informasi elektronik—orde digitalisasi. Di titik ini, cara manusia bekerja, berpikir, berinteraksi, dan memproduksi makna telah berubah secara struktural.
Sejarah dunia menunjukkan bahwa setiap lompatan peradaban selalu didahului oleh penghancuran lembaga kebudayaan lama.
Di Rusia, kebudayaan Tsar Nicholas ditiadakan oleh Revolusi Bolshevik tahun 1917, bukan karena sentimen moral, tetapi karena ia menjadi penghalang bagi pembebasan kelas tertindas.
Di Jerman, pada tahun 1939, Adolf Hitler melakukan rekayasa kebudayaan secara ekstrem dengan meniadakan sistem lama yang dianggap inferior dan menggantinya dengan konsep budaya superior—sebuah contoh bagaimana perubahan kebudayaan dapat mengambil bentuk reaksioner ketika dilepaskan dari emansipasi manusia universal.
Di Indonesia, pada 17 Agustus 1945, Sukarno–Hatta memproklamasikan kemerdekaan dengan meniadakan lembaga kebudayaan kolonial yang imperialistik.
Peristiwa ini bukan sekadar pergantian kekuasaan politik, melainkan peleburan kebudayaan primordial yang tersebar menjadi satu kesatuan ideologis, politik, dan sosial-budaya. Inilah fondasi Peradaban Sosial Konkret Indonesia.
Di Republik Rakyat Tiongkok, antara 1949 hingga 1976, Mao Zedong menjalankan Revolusi Kebudayaan dengan membersihkan anasir-anasir kebudayaan lama melalui cara-cara yang keras.
Terlepas dari kontroversinya, revolusi tersebut berhasil membongkar struktur lama yang feodal dan membuka jalan bagi pembentukan peradaban sosial konkret yang kini menjadikan RRT sebagai kekuatan dunia dalam sains, industri, dan teknologi.
Dari seluruh pengalaman historis ini, terlihat satu hukum yang konsisten: peradaban sosial konkret selalu bergerak panjang, luas, dan berorientasi pada kemajuan serta kemudahan hidup manusia.
Dalam proses itu, kebudayaan yang tidak mampu membawa manusia kepada pencerahan dan kemajuan akan dikoreksi, bahkan disingkirkan.
Kebudayaan semacam itu justru menjerumuskan manusia ke dalam situasi yang pelik, sulit, dan berbelit-belit, sambil mengklaim dirinya sebagai penjaga kebenaran dan kebaikan.
Masalahnya terletak pada otoritas kebudayaan yang disokong oleh rezim sosial dan rezim politik. Kebudayaan semacam ini menentukan konsep sosial, lalu memaksakannya sebagai sistem yang dianggap sah.
Ketika sistem sosial tersebut dipaksakan ke dalam kehidupan nyata manusia, benturan sosial menjadi tak terelakkan. Sistem yang seharusnya menjadi konstruksi emansipatoris justru berfungsi sebaliknya: sebagai alat dominasi.
Di sinilah kebudayaan berubah menjadi determinisme hegemonik. Ia dapat diklaim sebagai imperialisme yang dibungkus nilai-nilai luhur.
Ancaman ini bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, karena bekerja melalui institusi, bahasa, pendidikan, dan moralitas sehari-hari.
Merdeka berarti membongkar seluruh struktur itu.
Manusia konkret adalah manusia merdeka. Merdeka berarti bebas dari penindasan, bebas dari kemiskinan, bebas dari rasa takut, bebas dari pembodohan, bebas menyampaikan pendapat, dan bebas dari seluruh belenggu yang selama ribuan tahun melekat dalam kehidupan manusia.
Belenggu itu bukan sekadar rantai fisik. Belenggu itu adalah perintah-perintah yang dilaksanakan secara rutin dan dianggap wajar dalam proses men-Dunia.
Ia bekerja melalui janji-janji abstrak yang tidak pernah diwujudkan secara material: keadilan, kesejahteraan, kesetaraan, kebebasan, kedamaian.
Kata-kata ini hadir di konstitusi sosial, di kesepakatan komunitas, bahkan di unit sosial terkecil seperti keluarga, tetapi terus-menerus gagal hadir dalam praktik nyata.
Siapa yang berkuasa atas pembelengguan ini? Jawabannya adalah esensi yang dipisahkan dari realitas material.
Esensi diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak bisa diuji, tidak bisa dibuktikan, dan tidak bisa dirasakan, tetapi justru mengatur hidup manusia. Inilah esensi yang teralienasi.
Dalam perspektif filsafat sosial, esensi bukanlah sifat biologis yang tetap, bukan pula hakikat metafisik yang berdiri sendiri.
Esensi adalah struktur kemungkinan yang memberi koherensi pada identitas individu dalam sistem sosial tertentu.
Ia konstitutif, bukan natural. Ia bekerja melalui relasi sosial, menentukan peran, fungsi, dan pengakuan individu dalam jaringan produksi dan kekuasaan.
Karena itu, esensi selalu historis dan berubah. Ketika struktur sosial berubah, esensi pun harus berubah. Jika tidak, ia menjadi alat penindasan.
Hari ini adalah kondisi strategis bagi manusia dalam kerangka Peradaban Sosial Konkret.
Hari ini adalah waktu bagi individu konkret untuk melakukan aktivitas produktif yang bermakna.
Hari ini adalah hidup baru, karena peradaban sosial konkret telah menyediakan kemudahan-kemudahan objektif dalam men-Dunia.
Dan hari ini adalah hari kemerdekaan bagi manusia konkret, karena dalam geraknya, Peradaban Sosial Konkret sedang—dan harus terus—meniadakan rezim kebudayaan lama yang menindas. ***)
Posted: sarinahnews.com
Surabaya, 7 Januari 2026
Note:
Filsafat Peradaban Sosial Konkret menekankan analisis masyarakat sebagai entitas nyata dan konkret, bukan sekadar abstraksi idealis.
Pemikiran ini sering dikaitkan dengan kritik terhadap struktur sosial yang menindas, di mana pembongkaran rezim kebudayaan menjadi kunci untuk membebaskan individu dari hegemoni budaya dominan.
Konsep ini terinspirasi dari filsuf seperti Herbert Marcuse dan Antonio Gramsci, yang membahas pengurangan kekuasaan berlebih serta dekonstruksi ideologi palsu dalam masyarakat modern.
Dimensi Sosial : Realitas Sosial dan Rasional Historis | Joko Sukmomo
