Dechiperisme: Segitiga Ketergantungan Membongkar Kode Anggaran di Balik Tembok Balai Kota
Oleh: Kadir Wahyudi
_Politik butuh dana. Kekuasaan butuh dukungan. Dan dana itu tidak datang dari langit. Ia datang dari pemodal._
Saya menulis esai ini setelah diskusi yang cukup panas di WAG GWN Malang beberapa waktu lalu. Menarik. Menggelitik. Dan memaksa saya untuk menulis lebih berani.
Siap kawan? Yuk kita mulai membedah dengan kacamata `Dechiperisme` terhadap 3 hal: Kekuasaan, Politik, dan Oligark.
1. Kekuasaan Butuh Politik
Ketika seseorang hendak merebut kekuasaan lewat mekanisme pemilu, entah kursi legislatif, Walikota/Bupati, Gubernur, sampai Presiden, mereka butuh mesin.
Mesin politik itu bentuknya partai, tim sukses, atribut, iklan, sampai konsolidasi massa. Semua mahal. Negara tidak memberi dana kampanye penuh.
Jelas? Inilah yang namanya `tidak ada makan siang gratis`. _No Money, No Campaign_.
2. Politik Butuh Pemodal / Oligark
Di sinilah pemodal masuk. Dia mensponsori mesin politik tadi. Imbalannya bukan uang kembali, tapi `akses`. Akses untuk membuat Perda, memenangkan proyek, mengurus izin, dan membuat regulasi yang menguntungkan bisnisnya.
Ingat film _The Godfather_ yang dibintangi Al Capone? Saya suka film itu. Diputar berulang kali pun tidak bosan. Di sana ada realita hubungan antara pemodal dan kekuasaan yang ingin terus bertahan.
Dulu, kalau tidak cocok, ya “dor”. Sekarang? Para “mafioso” gaya baru tidak kelihatan. Mereka ada di lingkaran kekuasaan. Di sekitar kita. Ini justru lebih berbahaya. Daya rusaknya bukan satu-dua orang, tapi rakyat luas yang dianggap menghalangi kepentingan pemodal untuk “makan”.
Siapa alat gebuknya? Kadang justru instrumen negara dan oknum politisi yang mabuk kekuasaan, baik di pusat maupun daerah. Berani kritik? `Wani ngritik, pongoh!`
3. Pemodal Butuh Kekuasaan
Bisnis sebesar apa pun, kalau tidak ada “payung hukum”, rawan diganggu birokrasi atau bahkan preman berkedok pengusaha.
oo0oo
Oligark butuh proyek negara/daerah. Butuh regulasi dilonggarkan. Butuh kompetitor disingkirkan. Satu-satunya yang bisa memberi itu: pemegang kekuasaan.
Jadi rumusnya sederhana: `Kekuasaan menjual kebijakan. Politik jadi makelarnya. Pemodal jadi pembelinya.`
Dechiperisme menyebut ini `Demokrasi Transaksional`. Formalnya 1 orang 1 suara. Subtansinya: 1 rupiah 1 suara.
oo0oo
STUDI KASUS: “MENGGANGGU” DARI KOTA MALANG
Karena saya warga Kota Malang, saya ambil contoh dari kota sendiri.
Semoga tulisan ini jadi bahan belajar politik. Pernah ada yang nyemprot saya: “Gak ngerti politik jangan main politik!” Ya sudah. Gapapa. Namanya juga belajar.
Mari kita bedah kasus Pembatalan Pembangunan Hall Kelurahan. Saya tidak sebut kelurahannya. Nanti penguasanya tersinggung. Maaf ya.
Ini studi kasus yang “mengganggu”. Kita bedah pakai 3 kemungkinan “kode” dari kacamata Dechiperisme.
Faktanya: Rencana pembangunan Hall itu ada. Anggarannya ada. Perwalnya sudah diketok. Tiba-tiba dibatalkan. _Why?_
Akibatnya anggaran tidak jalan. Lahirlah `SILPA` menyentuh 303 Miliar. Alasannya efisiensi. Padahal penyerapan anggaran yang sudah ditetapkan bersama DPRD saja masih bermasalah.
SILPA boleh? Boleh. Tapi publik berhak bertanya: SILPA ini karena murni kendala teknis, atau karena ada “syahwat” lain?
Lalu bagaimana dengan kasus pembangunan lahan parkir di atas Kali Sukun? Ini tidak pakai APBD. Kepentingan pemodalnya di mana? Ya di penguasaan lahan fasum itu. Kali Sukun seperti milik pribadi saja.
Rakyat kecil saja kalau mau bangun rumah di pinggir kali harus izin RT/RW. Lah ini, bangunan sebesar itu katanya tidak sepengetahuan penguasa? Kucing saya yang baru beranak pun tidak percaya.
Menurut Kode Dechiperisme, Kenapa Hall Itu Dibatalkan?
Kode 1: Birokrasi & Hukum
Apakah karena menghindari masalah hukum? BPK atau KPK akhir-akhir ini sering wira-wiri di Malang Raya. Secara birokrasi, dibatalkan biar aman. Bisa jadi.
Kode 2: Kalkulasi Politik
Apakah karena proyek itu “warisan” periode sebelumnya? Lokasinya bukan basis pendukung? Atau mau dipindah ke kelurahan lain yang lebih “menguntungkan elektoral” untuk 2029 nanti?
Kode 3: Kalkulasi Ekonomi
Ini yang paling disorot Dechiperisme.
Pertanyaannya: siapa yang rugi kalau hall itu jadi? Siapa yang untung kalau batal?
Bisa jadi pemenang tendernya bukan “lingkaran dalam”. Bisa jadi lahannya bermasalah dengan pemodal. Bisa jadi dananya mau “dialihkan” ke proyek lain yang marginnya lebih besar.
Yang membuat masyarakat curiga: kalau alasannya teknis, harusnya dari awal tidak disahkan di Perwal. Kalau sudah disahkan lalu batal, berarti ada “variabel baru” yang masuk di tengah jalan.
Transparansi itu…
`Transparansi bukan hanya mengumumkan anggaran. Tapi juga mengumumkan alasan pembatalannya.`
Untuk pembangunan lahan parkir di Kali Sukun, publik juga berhak bertanya. Secara aturan, fasum tidak boleh dikuasai perorangan. Jika itu terjadi, di mana fungsi pengawasan?
oo0oo
PENUTUP: MEMBONGKAR STRUKTURNYA
Untuk memahami pembatalan ini, kita tidak bisa hanya menyalahkan satu orang, dalam hal ini Walikota Malang. Kita harus melihat strukturnya.
Saya ulangi. Dalam ilmu politik ada `Segitiga Ketergantungan` yang tidak pernah putus: Kekuasaan, Politik, dan Oligark.
1. Kekuasaan. Walikota memegang stempel. Stempel itu bisa mengesahkan, dan stempel yang sama bisa membatalkan. Tapi kekuasaan tidak jalan sendiri. Ia butuh kendaraan. Kendaraannya: Politik.
2. Politik. Untuk sampai ke kursi kekuasaan butuh mesin: tim sukses, narasi, dan uang. Semua mahal. Dan di sinilah celah masuk.
3. Oligark. Dialah penyandang dana. Ia tidak mencalonkan diri, tapi membiayai yang mencalonkan. Imbalannya adalah akses. Akses mengatur kebijakan, memenangkan tender, dan menentukan proyek mana yang jalan dan mana yang “ditunda”.
Jadi saat Hall Kelurahan yang anggarannya sudah disahkan tiba-tiba batal, jangan buru-buru percaya alasan “efisiensi”. Itu hanya embel-embel.
Tanyakan: proyek ini menguntungkan ekosistem siapa? Pembatalannya menyelamatkan kepentingan siapa?
Karena bisa jadi, yang dibatalkan bukan hanya gedungnya. Tapi juga harapan warga agar tidak lagi jadi objek transaksi dalam segitiga itu.
`Walikota kok kalah sama satu orang? Onok opo? Wargane wis kadung ngimpi, Cak.`
_Finally_, segitiga yang paling berbahaya adalah ketika Oligark menjadi Politisi sekaligus Penguasa. Itu PR kita bersama. Kita bahas lain waktu ya kawan. ***)
Posted: http://sarinahnews.com
Malang, 24 Juli 2026
