Surabaya | sarinahnews.com || – Surabaya, (4/9/2025). Yang bisa dimengerti adalah sebuah peristiwa yang sangat amat kronis.
Yang bisa dipercaya adalah radikalisasi rakyat, masyarakat, dan komponen bangsa.
Yang tidak dimengerti adalah keberadaan rumpun kekuasaan.
Yang tidak bisa dipercaya adalah radikalisasi rumpun kekuasaan terhadap rakyat, masyarakat, dan komponen bangsa.
Ketika rumpun kekuasaan telah dianggap salah, maka apa pun yang dilakukan oleh rakyat, masyarakat, dan komponen bangsa adalah benar.
Ketidakteraturan sosial ini mengakibatkan kepanikan sosial.
Apa pun kebijakan yang diambil oleh rumpun kekuasaan dianggap sebagai kejahatan politik.
Situasi batas sosial-politik kronis telah melanda Indonesia.
Inilah yang dinamakan hukum rasional sejarah, yang bermanifestasi menjadi buldoser politik kronis, yakni hukum rasional perubahan.
Sekedar informasi tambahan, bahwa situasi batas sosial politik kronik di Indonesia saat ini cukup kompleks dan dinamis.
Beberapa faktor yang mempengaruhi situasi ini antara lain:
Kondisi Ekonomi: Keadaan ekonomi yang tidak stabil dan dampaknya pada rakyat, seperti peningkatan kemiskinan dan pengangguran, memicu kemarahan dan ketidakpuasan masyarakat.
Defisit APBN yang besar dan peningkatan utang negara juga menjadi perhatian serius.
Kemarahan Massa: Protes dan demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah, seperti Pati dan Bone, menunjukkan kemarahan massa terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait kenaikan pajak dan ketidakadilan sosial.
Polarisasi Politik: Pertarungan antara elit politik, seperti antara pendukung Prabowo dan Jokowi, memperburuk situasi politik dan memperlebar jurang antara kelompok-kelompok masyarakat.
Krisis Kepercayaan: Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara, seperti DPR dan kepolisian, akibat kasus-kasus korupsi dan ketidakadilan.
Dampaknya adalah:
Ketegangan Berkelanjutan: Situasi ini menyebabkan ketegangan yang berkelanjutan dalam masyarakat dan mempengaruhi kualitas hidup serta stabilitas sosial.
Kesulitan Mencapai Konsensus: Sulitnya mencapai kesepakatan atau solusi yang diterima oleh semua pihak karena perbedaan pandangan yang tajam.
Pemerintah dan Masyarakat Sipil perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan situasi yang lebih stabil dan adil. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah:
Dialog dan Konsultasi: Pemerintah perlu melakukan dialog dan konsultasi dengan masyarakat dan kelompok-kelompok sosial untuk memahami aspirasi dan kebutuhan mereka.
Kebijakan yang Inklusif: Pemerintah perlu membuat kebijakan yang inklusif dan adil untuk semua masyarakat, tanpa memandang latar belakang atau kepentingan kelompok tertentu.
Pengawasan dan Akuntabilitas Masyarakat sipil perlu memainkan peran aktif dalam mengawasi pemerintah dan menuntut akuntabilitas atas kebijakan dan tindakan mereka. ***)
