Ontologi Politik dan Delusi Kekuasaan: Ketika Kehendak Menjadi Realitas Historis
Joko Sukmono
Ontologi politik, dalam perspektif Dechiperisme, bukanlah sekadar refleksi konseptual atas praktik kekuasaan, melainkan keberadaan politik yang sungguh-sungguh ada dan menjadi. Ia ada karena otonom—tidak bergantung pada legitimasi eksternal apa pun—dan ia menjadi karena dibentuk dalam tekanan historis yang konkret.
Dalam konstruksi ini, ontologi politik adalah kehendak tunggal yang diinstruksikan oleh trans-idea untuk menjelma secara nyata dalam ruang, tempat, dan waktu di mana kehidupan sosial berlangsung. Ia bukan kemungkinan, bukan pula potensi, tetapi aktualitas yang memaksa dirinya untuk hadir.
Manusia, sebagai entitas yang multi-kompleks, konkret, dan individual, adalah medan tempat ontologi politik itu bekerja. Ia bukan sekadar objek dari struktur, tetapi eksistensi otentik yang membawa kemungkinan pembentukan realitas.
Namun justru karena kompleksitas inilah cara pandang terhadap politik mengalami pergeseran ontologis. Politik tidak lagi dipahami sebagai sistem, prosedur, atau institusi, melainkan sebagai pergerakan kehendak yang terus membentuk dirinya.
Trans-historisitas manusia menunjukkan bahwa ontologi politik tidak pernah stagnan; ia bergerak karena sifat otonomnya, dan dalam gerak itu ia menciptakan bentuk-bentuk awal yang paling telanjang, salah satunya adalah dekrit—pernyataan sepihak kekuasaan yang menegaskan dirinya sebagai sumber segala struktur.
Di titik ini, lahirlah apa yang disebut sebagai delusi kekuasaan. Pernyataan seperti “Saya adalah negara”, “Saya adalah hukum”, “Saya adalah subyek tunggal sejarah” bukan sekadar retorika, tetapi ekspresi paling ekstrem dari ontologi politik yang telah mencapai intensitasnya. Ia tampak sebagai megalomania dalam bahasa psikologi politik, tetapi dalam pembacaan Dechiperisme, ia adalah gejala dari kehendak yang tidak lagi dibatasi oleh norma eksternal.
Pertanyaannya bukan lagi apakah itu sah atau tidak, tetapi apakah ia mampu menjadi. Delusi, dalam konteks ini, bukan penyimpangan, melainkan kemungkinan ekstrem dari ontologi politik itu sendiri.
Sebagai disiplin, ontologi politik menjadi gangguan terhadap cara berpikir konvensional para pelaku politik. Ia tidak tunduk pada hukum ilmu politik, tidak pula pada etika normatif. Ia bekerja seperti yurisprudensi dalam hukum—menciptakan preseden—tetapi dengan skala yang jauh lebih total.
Jika yurisprudensi hanya menyentuh kasus-kasus spesifik, ontologi politik menyentuh keseluruhan struktur keberadaan sosial-politik. Di sinilah ia berbahaya sekaligus menentukan: ia tidak sekadar mengoreksi, tetapi mendefinisikan ulang realitas. Dan dalam proses itu, ia membuka kemungkinan menuju delusi kemahakuasaan.
Konflik di Timur Tengah, dalam perspektif ini, menjadi manifestasi konkret dari benturan ontologi politik yang telah mencapai titik delusionalnya. Israel, Iran, dan Amerika Serikat tidak lagi sekadar bertindak sebagai negara, tetapi sebagai entitas yang membawa klaim ontologis atas ruang dan sejarah.
Pilihannya menjadi absolut: ada atau tiada, menguasai atau dihancurkan. Dalam kerangka ini, kegagalan negosiasi bukanlah kegagalan diplomasi, melainkan tanda bahwa ontologi politik telah melampaui tahap kompromi dan memasuki fase konfrontasi total.
Ketika Israel menyatakan bahwa setiap aktor—baik yang hadir secara fisik maupun melalui tekanan diplomatik—dapat dianggap sebagai musuh, itu bukan sekadar posisi strategis, tetapi ekspresi dari ontologi politik yang bekerja dalam bentuk paling telanjang.
Demikian pula dengan Iran yang mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa dan negara berdaulat dengan intensitas yang sama.
Dalam pembacaan Dechiperisme, ini bukan soal benar atau salah, bukan pula soal pelanggaran hukum internasional, tetapi tindakan eksistensial politik dalam rangka mempertahankan keberadaan. Inilah ontologi politik yang menjadi delusi kekuasaan—atau lebih tepatnya, delusi yang telah menjadi realitas.
Para pemegang kekuasaan dalam kondisi ini sering disebut sebagai megalomania. Namun Dechiperisme melihatnya secara berbeda: mereka adalah aktor yang mengambil keputusan dari pusat ontologi politik itu sendiri.
Keputusan mereka bukan sekadar kebijakan, tetapi perintah politik yang mengalir langsung dari kehendak ontologis. Para pengamat mungkin menyebutnya sebagai penyimpangan dari etika politik atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar ilmu politik, tetapi kritik semacam itu kehilangan relevansinya ketika berhadapan dengan realitas ontologis. Ontologi politik tidak tunduk pada etika; ia mendahului dan melampauinya.
Dalam kerangka ini, delusi kekuasaan justru dibaca sebagai optimalisasi gerak sejarah. Ia adalah titik di mana yang abstrak—yang bersemayam dalam trans-idea—meledak ke dalam realitas konkret, seperti supernova yang menyebarkan radiasi ke seluruh ruang sosial-politik.
Radiasi ini tidak dapat dibendung, karena ia bukan fenomena eksternal, melainkan ekspresi dari dinamika internal sejarah itu sendiri. Dunia hari ini, dengan segala ketegangannya, adalah hasil dari ledakan tersebut.
Pertanyaan-pertanyaan normatif yang selama ini menjadi fondasi diskursus politik—tentang perdamaian, keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan kesejahteraan—dalam perspektif Dechiperisme tidak lebih dari ilusi yang dilembagakan.
Mereka adalah kemungkinan yang diangkat menjadi nilai fundamental, tetapi tidak pernah benar-benar terwujud secara konkret.
Mereka berfungsi sebagai bahasa eskatologis yang menenangkan, tetapi sekaligus meracuni kesadaran sosial. Dalam piagam institusi internasional, mereka ditulis sebagai prinsip, tetapi dalam praktik, mereka hanyalah jargon yang digunakan untuk memobilisasi partisipasi kolektif.
Di sinilah manipulasi politik mencapai bentuknya yang paling halus. Nilai-nilai tersebut digunakan sebagai legitimasi, tetapi tidak pernah menjadi dasar tindakan. Sebaliknya, ontologi politik bekerja melalui tindakan eksistensial yang otentik—tindakan yang tidak membutuhkan pembenaran moral, tetapi hanya membutuhkan keberhasilan dalam menjadi.
Apa yang disebut sebagai delusi kekuasaan, dalam kerangka ini, adalah jalan baru sejarah—jalan yang lahir dari kehancuran nilai-nilai yang sebelumnya dianggap sakral.
Tidak ada perbedaan mendasar antara megalomania dan delusi kemahakuasaan dalam konteks ini. Keduanya menempatkan tindakan eksistensial politik sebagai pusat solusi.
Bahkan negosiasi, yang sering dianggap sebagai alternatif damai, tetap berada dalam kerangka tindakan tersebut—ia hanyalah bentuk lain dari ekspresi kehendak. Dengan demikian, seluruh spektrum tindakan politik, dari diplomasi hingga perang, berada dalam satu garis ontologis yang sama.
Bagi mereka yang tidak mampu menghadapi realitas ini—yang diliputi ketakutan, kegelisahan, dan keraguan—Dechiperisme melihat bahwa mereka akan kembali berlindung dalam harapan semu.
Mereka akan mencari perlindungan pada entitas-entitas yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas untuk memberikan jawaban. Dalam kondisi ini, mereka berhenti pada posisi esensial yang buntu—ada, tetapi tidak menjadi.
Sementara itu, para aktor yang bergerak dalam kerangka ontologi politik—yang oleh dunia disebut sebagai megalomania atau pembawa delusi kekuasaan—akan terus melangkah dengan intensitas yang semakin besar.
Mereka tidak menunggu legitimasi. Mereka tidak menunggu persetujuan. Mereka bertindak. Dan dalam tindakan itu, sejarah menemukan kelanjutannya. ***)
