Opini:
Mengapa Indonesia tidak mempunyai partai kiri yang mewakili masyarakat kecil di DPR?
Oleh Liem Candara
Malang | sarinahnews.com || – Kamu lupa 1965–66 terjadi apa? Semua hal bernuansa kiri di Indonesia dibabat habis. Dan yang kena itu bukan cuma PKI. Cap “PKI” sering ditempelkan juga ke tokoh-tokoh PNI yang berhaluan kiri.
Dalam banyak kasus, korban bahkan hanya dituduh komunis—padahal tidak semua benar-benar komunis. Banyak di antaranya justru pro-Sukarno.
Jangan lupa: “kiri” itu tidak identik dengan komunisme. Ada sosial-demokrasi, liberalisme sosial, sosialisme demokratis, progresivisme. Komunisme hanyalah salah satu—dan yang paling radikal.
Contoh negara kiri yang “anehnya” sukses? Vietnam dan Tiongkok. Mereka menerapkan model sosialisme dengan karakteristik pasar, menggabungkan kontrol negara dengan mekanisme pasar.
Hasilnya? Tiongkok jadi ekonomi terbesar kedua dunia, Vietnam sudah menyalip Indonesia dari sisi PDB per kapita, inflasi lebih terkendali, pengangguran lebih rendah, dan harapan hidup lebih tinggi.
Negara kiri yang, ironisnya, lebih jago main kapitalisme global daripada Indonesia.
<span;>Foto di atas menampilkan Ho Chi Minh City, Vietnam—simbol pesatnya kemajuan ekonomi negeri ini. Kalau dulu dikenal lewat pho, kini juga dikenal lewat gedung pencakar langit.
Lebih ironis lagi, Vietnam baru stabil tahun 1986 lewat reformasi Doi Moi. Padahal mereka habis perang tiada henti: lawan Prancis (1946–54), Amerika dan sekutu (1955–75), Khmer Rouge di Kamboja, bahkan Tiongkok (1979).
Bayangkan, negara yang sejak awal dikeroyok superpower, tapi 40 tahun kemudian malah lebih stabil dan lebih kaya.
Sementara kita? Dibanding Vietnam… ya, tidak usah dibandingkan deh.
Dan soal narasi “masyarakat kecil” di DPR? Bukankah itu sudah sering mereka ulang-ulang di pidato dan pernyataan resmi? Hampir setiap anggota DPR selalu mengaku membela rakyat kecil.
Yang saya tidak suka justru istilah “rakyat kecil”. Itu kalimat feodalistik dan merendahkan. Kenapa? Karena istilah itu sering dilekatkan pada kelompok yang dianggap tidak berdaya, miskin, bodoh, tidak berpendidikan, atau terpinggirkan.
Dalam mentalitas feodalisme, rakyat kecil dipandang sebagai bawahan yang harus tunduk pada kelas penguasa atau bangsawan. Jadi jelas ada ketidaksetaraan yang tercermin di sana.
Padahal, banyak pilihan istilah yang lebih manusiawi dan inklusif. Misalnya: masyarakat umum, warga biasa, atau bahkan teman serumah negara. Dengan begitu, tidak menimbulkan kesan diskriminatif dan tetap menghormati martabat tiap individu.
Kata-kata itu punya daya psikologis. Kalau seorang politisi lebih suka berulang kali menyebut dirinya mewakili rakyat kecil daripada masyarakat umum, kita jadi bisa membaca sedikit isi kepalanya: masih tersisa mentalitas feodal yang sulit hilang.
Toh, kalau mereka benar-benar mewakili rakyat, seharusnya tidak perlu pakai label “kecil”. Gaji mereka saja sudah besar. ***)
Terima kasih. Salam santun persahabatan Liem Chandra (OPUS)
Posted: sarinahnews.com
Malang, 13 September 2025
