Opini:
Ketika Banyak Kepala Daerah Kena KPK
Kadir Wahyudi
Kucingku tertawa kenceng ketika baca judul di media Tribunnetwork, “Mendagri Tito Sentil Banyak Kepala Daerah Kena OTT: Yang Milih Siapa? Rakyat kan?” Kok terkesan yalahin rakyat ya? Aku jadi tertarik untuk menelisik yang terjadi di masyarakat kita saat pilkada.
Banyaknya kepala daerah yang kena OTT itu jelas mental kepala daerahnya yang perlu di-upgrade. Maling yang harus disalahin kok orang yang punya harta disalahin.
Katanya Negara agama, kepala daerahnya seperti tak beragama! Kan gila! Menteri Agama aja Tuhannya seakan gak ditakutin, apalagi rakyatnya.
Seburuk-buruknya sistem pilkada, kalau mentalnya kepala daerahnya lurus is lurus. Begitu pun sebaliknya, sebaik-baiknya sistem pulkada jikalau mental kepala daerahnya bejat is bejat! Tuhan aja gak digubris apalagi rakyatnya! Mungkin terhadap rakyat, otaknya berfikir prakmatis, “ada uang ada suara”.
Kemudian, kondisi mental seperti ini apakah partai politik tidak terlibat dalam membentuk mental korup calon kepala daerahnya yang dicalonkan?
Semua pihak kayaknya terlibat rusaknya mental kepala daerah. Parpol harus lebih selektif memilih calon kepala daerahnya. Jangan asal punya duwit! Masih banyak orang bermental baik.
Contoh! Bukankah banyak kader-kader partai yang loyal pada partainya, bahkan caleg jadi tinggal dilantik saja harus ia tinggalkan demi amanat partai untuk maju di pilkada. Dan kalah! Ngeri! Loyalitas tanpa batas! Umak (anda) pasti melawan. Ada caleg gak jadi aja purek, lalu menjelek-jelekkan partai yang mengusungnya. Ini mentalnya emang jelek. Kalaupun jadi, mentalnya pasti jelek.
Pun penegak hukum, pura-pura tidak tau! Kata Iwan Fals: Kucing kasih roti, tikus jalannya mulus. Kucing pura-pura mendelik. Kurang lebih seperti itu
Sedangkan para pendekar anti korupsi satu demi satu dikeberi dan dimusnahken diganti poro cecunguk sok idealis, sok suci. Padahal takut jabatannya hilang. Pendekar kok takut kere! Omongane sundul langit, setelah menjabat jadi bajingan! Brengsek kan?!
Kembali pada kepala daerah yang banyak kena OTT KPK. Padahal KPK ini termasuk gerombolan paling lunak, karena KPK ini dibentuk masa akhir Presiden Joko Widodo.
Presiden Prabowo tidak terlibat dalam pembetukan KPK saat ini. Padahal punya kewengan. Mestinya, Presiden termasuk pejabat negara yang harus diawasi. Dus, Presiden harus tidak terlibat dalam pembentukan KPK. Apalagi mantan.
Prediksiku hanya lawan politik Joko Widodo yang akan diprotoli atau dijebak dalam kasus-kasus korupsi atau kasus apapun. Yang penting, kepala daerah dari lawan politik Joko Widodo tumbang. Apalagi kepala daerah dari PDIP, jangan harap bisa kerja dengan baik, tidur pun terus diintip.
Balik maning ke laptop! Kepala Daerah yang terpilih dan menjabat memang pilihan rakyat. Tapi apakah ketika awalnya menjadi kandidat memenuhi kriteria kepemimpinan yang dikehendaki rakyat? Belum tentu!
Karena hasil survey yang disodorkan oleh parpol tunggal atau gabungan sebagai sponsorship terhadap lembaga survay yang dipilih dengan cost survey ratusan juta bahkan milyaran rupiah. Rakyat sudah dicekok’i hasil survey abal-abal.
Dan, Rakyat memilih berdasarkan kandidat product survey yang sudah disodorkan oleh parpol. Kok penyuk menyalahkan rakyat.
Dan, ketika beberapa kali menteri agama melakukan korupsi, terus berani menyalahkah presiden yang memilih menteri agama itu? Mbel! Bagaimana Om Tito? Mentari agama kok korupsi. Gak takut apa ama Tuhannya? Edan!
Memang beberapa kasus tidak mungkin kita bisa tutup mata, di beberapa daerah bahkan mungkin di seluruh daerah semarak pilkada diwarnai serangan sembako dan money politik.
Yang waras gak bakalan berkelit. Faktanya Panwas dan KPU tutup mata. Apakah mereka tidak ada catatan? Imposible. Takut? Entahlah! Dibayar sopo, dulu sumpahe kayak apa!
Itu lah fakta di lapangan. Benar adanya. Polisi dan inteljen pasti tau semua itu. Tetapi bisa dibenarkan, jika rakyat memang bagian dari penyalah gunaan kekuasaan. Karena cost politik tinggi dan harus balik modal.
Inilah dampak pilihan liberal (pilihan rakyat langsung), bagaimanapun juga tetap pada mentalitas kepala daerahnya! Masih banyak kepala daerah baik walaupun hasil dari product money politik. Pilihan langsung bukan sebai alasan.
Lebih lanjut, rakyat tidak bisa begitu saja disalahkan! Dirayu, dikasih dan terima. Pemilih nanti harus lebih cerdas. Terima aja upeti calon kepala daerah, pilihan tetap berdasarkan pilihan logis dan hati nurani. Aku kok malah ngajari gak genah. Hahaha…
Ya.. Karena dalam pilkada langsung nanti, pasti permainan calon dan timsesnya akan melakulan pola yang sama. Berani teriak “No Money Politik?” Hanya ada di slogan KPU dan Panwas yang berani, pemilih dan kandidat mesam-mesem!
Terpaksa pemilih mencoblos karena sudah terima angpao dari kandidat. Inilah kelemahan rakyat yang dituduhkan oleh Tito Mendagri RI. Dalam hal ini saya sepakat.
Bagaimanapun juga, sekaya apapun kandidat, kalau mental dagang yo maunya balik modal, sekalipun ia seorang birokrat maupun pengusaha. Otaknya hanya ada balik modal. Bagaimana mungkin kalau gak nyolong anggaran rakyat! Kecuali kandidat bermental ideologis, saya yakin beda.
Anggaran ditata untuk dimanipulasi. Rakyat apes, beranikah yang memilih ikut teriak pada kepala daerahnya yang kena OTT KPK? Apa gak ingat angpaonya dan sembakonya? Ya jangan menyesal emang. Dalam hal ini saya sepakat dengan Tito Mendagri RI.
Seperti kasus kepala daerah baru-baru ini, data April 2026, KPK telah melakukan OTT setidaknya 6-10 kepala daerah, dengan kasus menonjol termasuk Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (terkait proyek outsourcing), dan Bupati Pati non-aktif Sudewo (Pak Wo), dengan total kasus menonjol di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Kasus ini umumnya melibatkan suap, pemerasan OPD, dan pengadaan barang dan jasa. Kayaknya ini juga dampak dari upeti. Gak ada upeti gak ada jabatan. Apakah rakyat terlibat? Ya gak lah, emang mentalnya!
Gak percaya? Tanya aja pada yang bersangkutan. Berani jujur tidak! KPK berani bongkar? Kalau daerah masih mungkin berani. Apa berani bongkar setingakat menteri, yang minta upeti? Nasib kita akan seperti Novel Baswedan. Atau mungkin seperti Andri Yunus!
Saat ini ada potensi nglawan sikat!
Apakah pemerintahan saat ini militeristik? Ah! Aku gak ngerti. Mungkin mirip. Keder juga aku. Langsung mati gak papa, kalau gak mati-mati, terus kiwir-kiwir ini susah aku. Hahaha
Rakyat tetap tidak bersalah! Kandidatlah melakukan berbagai cara untuk menang dan memperalat rakyat dengan money politik. Memang prinsip kopetisi adalah bagaimana menjadi pemenang. Tetapi masih banyak rakyat waras, dan berharap: “Berkompetisilah dengan “fair play”. ***)
Posted: sarinahnews.com
Malang, 17 April 2026
