Politik, Perang, dan Polarisasi Sosial
Joko Sukmono
_Melalui politik, manusia membangun negara, menciptakan hukum, menyusun institusi, sekaligus mengorganisasi kehidupan kolektifnya._
Politik dalam konstruksi Dechiperisme adalah kekuasaan yang melembaga. Ia merupakan kontingensi konkret yang terbukti mampu menggerakkan kehidupan sosial sejak awal terbentuknya peradaban manusia.
Melalui politik, manusia membangun negara, menciptakan hukum, menyusun institusi, sekaligus mengorganisasi kehidupan kolektifnya. Akan tetapi, politik juga melahirkan perang, fanatisme, perebutan dominasi, dan polarisasi sosial yang akut.
Meskipun demikian, politik tetap bertahan menghadapi setiap badai sejarah, bahkan ketika berbagai peradaban runtuh, kerajaan hancur, dan ideologi silih berganti.
Dalam pembacaan Dechiperisme, ketahanan tersebut menunjukkan bahwa politik bukan sekadar instrumen administratif, melainkan keberadaan ontologis yang terus menemukan bentuk-bentuk baru untuk mempertahankan eksistensinya.
Politik sebagai kontingensi konkret tidak lagi dapat diganti esensi maupun substansinya karena keberadaannya telah diuji oleh sejarah.
Dechiperisme menyebut keadaan ini sebagai kontingensi absolut, yakni suatu bentuk keberadaan yang benar-benar ada dan sungguh-sungguh menjadi sebagai realitas ontologis eksistensial.
Bentuk pemerintahan dapat berubah, sistem ekonomi dapat berganti, bahkan agama dan kebudayaan dapat mengalami transformasi, namun politik selalu hadir sebagai pusat gravitasi yang menghubungkan seluruh dinamika tersebut.
Ia tidak pernah menghilang, melainkan hanya berganti wajah sesuai dengan tuntutan historis yang melingkupinya.
Kemudian daripada itu Dechiperisme membacakan bahwa otoritas politik dengan mudah menganeksasi berbagai kontingensi yang dianggap berpotensi menjadi ancaman bagi kelangsungan kekuasaannya.
Ideologi, agama, kebudayaan, bahkan moralitas sosial perlahan berada dalam genggamannya dan dijadikan instrumen politik yang paling efektif.
Dalam bahasa Dechiperisme keadaan ini dinamakan sebagai kontingensi infiltratif mind, yakni kemampuan politik menyusup ke dalam kesadaran manusia melalui simbol-simbol yang memperoleh legitimasi nilai sehingga diterima sebagai sesuatu yang wajar.
Politik tidak selalu menaklukkan melalui kekerasan, tetapi melalui pembentukan makna yang perlahan mengubah cara berpikir masyarakat hingga mereka tidak lagi mampu membedakan kepentingan politik dengan keyakinan yang mereka anggap suci.
Inilah kemenangan terbesar politik dalam membentuk kehidupan sosial yang terpolarisasi.
Lebih jauh lagi Dechiperisme menunjukkan bahwa politik telah menyandera berbagai institusi yang pada abad ke-21 berbentuk negara, agama, kebudayaan, ekonomi, bahkan pendidikan.
Keseluruhan institusi tersebut berada dalam apa yang disebut sebagai hegemonistik institusionalisme, yaitu keadaan ketika tindakan-tindakan produktif politik memperoleh legitimasi melalui institusi yang tampak netral.
Dalam situasi demikian, politik tidak lagi hadir sebagai kekuasaan yang kasatmata, melainkan bekerja melalui mekanisme kelembagaan yang membentuk perilaku, kesadaran, dan orientasi hidup masyarakat.
Oleh sebab itu, apa yang tampak sebagai keputusan administratif sering kali hanyalah manifestasi dari kehendak politik yang bekerja jauh lebih dalam daripada yang disadari oleh publik.
Lebih dalam lagi Dechiperisme menunjukkan bahwa politik terus bergerak dengan hukumnya sendiri, yakni kehendak untuk berkuasa.
Hukum ini berjalan sejajar dengan Hukum Rasional Sejarah, tetapi pada saat tertentu keduanya mengalami benturan yang oleh Dechiperisme disebut sebagai kontradiksionalisasi historis.
Ketika kehendak untuk mempertahankan kekuasaan bertabrakan dengan tuntutan perubahan sejarah, lahirlah tragedi dalam berbagai bentuknya. Perang, fanatisme, keterasingan sosial, kemiskinan, hingga keruntuhan negara bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan konsekuensi dari benturan antara kehendak politik dan Hukum Rasional Perubahan.
Sejarah kemudian membuka saluran baru agar kehendak tersebut dapat kembali berjalan seiring dengan arah perubahan, meskipun harga yang harus dibayar adalah penderitaan kemanusiaan yang sangat besar.
Kemudian daripada itu Dechiperisme menyatakan bahwa moral politik otentik adalah moralitas kehendak yang terus-menerus menghendaki kekuasaan.
Moralitas perang pun dibaca bukan semata-mata sebagai tindakan penghancuran, melainkan sebagai instrumen untuk menyingkirkan segala sesuatu yang dipandang menghambat jalannya kehendak tersebut.
Ketika tindakan militer, revolusi, maupun ekspansi politik dilakukan, seluruhnya diarahkan untuk mempertahankan atau memperluas ruang hegemoni.
Dalam pembacaan Dechiperisme, perang bukan penyimpangan dari politik, melainkan salah satu ekspresi paling ekstrem dari logika politik itu sendiri.
Oleh sebab itu, selama kehendak untuk berkuasa masih menjadi fondasi kehidupan politik, kemungkinan perang tidak pernah benar-benar dapat dihapuskan dari sejarah umat manusia.
Namun demikian, Dechiperisme menegaskan bahwa polarisasi sosial merupakan konsekuensi langsung dari bekerjanya hukum kehendak untuk berkuasa.
Polarisasi bukanlah kecelakaan sejarah, melainkan kontingensi ultimasif dari politik agar Hukum Rasional Perubahan memperoleh saluran historisnya.
Keadaan ini disebut sebagai post power atributif, yakni berhentinya tindakan represif yang bersifat langsung dan digantikan oleh bentuk baru berupa kontingensi polarisme distributif politik.
Kehidupan sosial terpecah ke dalam kelompok-kelompok yang semakin kecil, semakin eksklusif, dan semakin sulit dipertemukan kembali.
Fragmentasi tersebut justru memudahkan kekuasaan menjalankan hegemoninya karena masyarakat tidak lagi berhadapan sebagai kesatuan, melainkan sebagai serpihan-serpihan yang saling bertentangan.
Abad ke-21 oleh Dechiperisme dinyatakan sebagai abad polarisasi sosial. Arus ini tidak lagi dapat dibendung karena telah menjadi kebutuhan kultural yang lahir dari akumulasi panjang sejarah peradaban.
Setiap tindakan politik, betapapun progresif atau revolusionernya, akan selalu berhadapan dengan gelombang polarisasi yang terus berkembang. Bahkan perang sedahsyat apa pun tidak mampu menghentikannya.
Polarisasi telah berubah menjadi kesadaran kolektif yang tumbuh dari tumbukan bangkai-bangkai peradaban lama dengan tuntutan historis dunia yang baru.
Dari benturan itulah lahir berbagai bentuk identitas, loyalitas, dan permusuhan baru yang terus memperdalam jurang pemisah antarmanusia.
Lebih dalam lagi Dechiperisme menunjukkan bahwa polarisasi sosial merupakan kelahiran free generations, yaitu generasi yang memasuki tahap historis baru sebagai manifestasi dari akumulasi dendam sejarah selama ribuan tahun.
Dalam konstruksi Dechiperisme keadaan ini disebut sebagai post demiliterisasi ekstrem, yakni suatu fase ketika konflik tidak lagi bergantung pada institusi militer semata, tetapi menyebar ke dalam ruang sosial, budaya, ekonomi, teknologi, hingga kesadaran individu.
Perang tidak lagi hanya berlangsung di medan tempur, melainkan hidup dalam bahasa, informasi, identitas, dan cara manusia memandang sesamanya.
Karena itu tragedi kemanusiaan pada abad ini tidak hanya dihasilkan oleh peluru dan senjata, tetapi juga oleh fragmentasi kesadaran yang menghancurkan kemampuan manusia untuk membangun resonansi sosial yang otentik.
Pada titik inilah Dechiperisme membaca bahwa polarisasi sosial bukan sekadar akibat dari politik, melainkan telah berkembang menjadi kekuatan historis yang memiliki kehidupannya sendiri.
Ia bergerak melampaui kehendak para penguasa, melampaui institusi yang menciptakannya, bahkan melampaui ideologi yang menggunakannya sebagai alat legitimasi.
Polarisasi menjadi mekanisme sejarah yang terus memproduksi konfigurasi-konfigurasi sosial baru, memaksa setiap bangsa menentukan posisi eksistensialnya di tengah dunia yang semakin terfragmentasi.
Oleh karena itu, yang sesungguhnya sedang dipertaruhkan bukan lagi kemenangan satu rezim atas rezim lain, melainkan kemampuan suatu bangsa mempertahankan keberadaan ontologisnya ketika seluruh fondasi sosial yang selama ini dianggap kokoh mulai mengalami keretakan historis.
Akhirnya Dechiperisme menyatakan bahwa politik, perang, dan polarisasi sosial merupakan tiga kontingensi historis yang tidak dapat dipisahkan selama manusia masih menjadikan kekuasaan sebagai pusat orientasi kehidupannya.
Akan tetapi, Hukum Rasional Perubahan tidak pernah berhenti bekerja di balik seluruh tragedi tersebut. Ketika politik mengira dirinya telah menguasai sejarah, justru sejarah membuka saluran baru yang tidak pernah dapat sepenuhnya dikendalikan oleh kekuasaan.
Dari sanalah lahir setiap peralihan zaman, setiap keruntuhan peradaban, dan setiap kelahiran tatanan baru.
Polarisasi sosial dengan demikian bukanlah akhir dari perjalanan manusia, melainkan pertanda bahwa sejarah sedang menyiapkan konfigurasi peradaban berikutnya yang akan menggantikan bentuk-bentuk lama yang telah kehilangan daya ontologisnya. ***)
