Opini:
DIKTATOR MAYORITAS
Joko Sukmono
Diktator Mayoritas, dengan rezim yang dimilikinya, tidak dapat dilawan dengan protes, bahkan ketika protes itu melibatkan populasi manusia dalam jumlah yang sangat besar.
Protes justru sering kali menjadi bagian dari mekanisme yang memperkuat keberadaan rezim itu sendiri.
Diktator Mayoritas bukanlah sekadar figur kekuasaan, melainkan sebuah pancang kebenaran dan kebaikan yang diklaim dan dianut oleh sebagian besar populasi manusia yang tinggal di muka bumi.
Ia tidak hadir sebagai tirani terbuka, melainkan sebagai konsensus global yang tampak wajar, rasional, dan tak terbantahkan.
Bentuk riil dari Diktator Mayoritas adalah rezim. Rezim ini tidak berdiri netral, melainkan memiliki watak sosial yang imperialistik, hegemonik, dan deterministik.
Ia menata dunia dengan logika dominasi, menundukkan perbedaan atas nama keseragaman, dan mengunci kemungkinan lain atas nama kepastian.
Keberadaan rezim semacam ini membawa umat manusia ke dalam situasi yang tidak menentu, sebab setiap tindakannya selalu melahirkan penderitaan yang panjang, terutama dalam relasi manusia dengan manusia lain, serta manusia dengan lingkungan sosialnya sendiri.
Sifat imperialistik rezim ini melahirkan kebodohan, kemiskinan, dan penindasan yang terus direproduksi secara sistemik. Kebodohan bukan lagi ketiadaan pengetahuan, melainkan pembatasan kesadaran.
Kemiskinan bukan sekadar ketiadaan materi, melainkan penghilangan akses. Penindasan tidak lagi tampil sebagai kekerasan kasatmata, tetapi menjelma menjadi regulasi, norma, dan prosedur yang sah secara hukum.
Tidak ada yang benar-benar tahu kapan semua ini akan berakhir, karena rezim itu bekerja melalui mekanisme yang tampak legal, rasional, dan bahkan humanis.
Sifat hegemonik rezim bekerja melalui instrumen politik yang memberlakukan regulasi secara sewenang-wenang, namun selalu dibungkus dengan dalih distribusi keadilan dan kesejahteraan sosial.
Atas nama kebahagiaan masyarakat, individu dipaksa tunduk pada sistem yang tidak pernah mereka rancang. Atas nama kepentingan bersama, hak-hak konkret dikorbankan.
Dalam situasi ini, hukum tidak lagi menjadi pelindung, melainkan alat legitimasi kekuasaan.
Sementara itu, sifat deterministik rezim tampak dalam pembentukan opini publik yang masif dan berulang.
Opini tidak lagi bersifat dialogis, melainkan dogmatis. Ia menjadi candu sosial yang membuat manusia merasa aman ketika berpikir sama, merasa benar ketika mengikuti arus, dan merasa bersalah ketika mempertanyakan.
Dalam kondisi seperti ini, Diktator Mayoritas yang disokong oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hampir seluruh negara di dunia menjelma menjadi hantu ideologis, menjadi drakula politik yang mampu melakukan apa saja atas nama hukum, kebenaran, dan kemanusiaan.
Sejarah peradaban manusia kini berada pada posisi esensinya yang disorientatif terhadap realitas sosial konkret.
Manusia kehilangan orientasi antara apa yang benar dan apa yang sah, antara apa yang adil dan apa yang legal.
Dalam kekosongan orientasi inilah Diktator Mayoritas tampil sebagai pengendali kehidupan sosial manusia. Ia bukan sekadar menguasai wilayah, tetapi menguasai makna.
Diktator Mayoritas memiliki kompetensi dasar yang menjadikannya tak tergoyahkan: Gold, Gospel, War, Glory, dan Victory. Ia menguasai ekonomi global, memonopoli narasi moral, mengendalikan konflik, mendefinisikan kejayaan, dan selalu tampil sebagai pemenang sejarah.
Itulah talentanya. Itulah rezim itu. Dan ironisnya, kekuatan itu disokong oleh manusia-manusia konkret yang meyakini bahwa mereka sedang memperjuangkan kebaikan.
Inilah yang dinamakan keberadaan politik. Politik adalah kekuasaan yang melembaga.
Dan ketika kekuasaan telah melembaga, eksistensi politik tidak lagi bersifat pilihan, melainkan perintah. Manusia tidak lagi bertanya apakah ia setuju, tetapi apakah ia patuh.
Waktu telah mengharu-birukan kehidupan anak-anak manusia. Setiap individu berpacu dengan waktu, dengan target, dengan standar yang ditetapkan sistem.
Kehidupan sosial berubah begitu cepat hingga tidak memberi ruang bagi yang lemah.
Kesempatan hidup layak hanya tersedia bagi mereka yang unggul secara sistemik, bukan unggul secara manusiawi. Yang tertinggal bukan dianggap korban, melainkan kegagalan personal.
Padahal hidup adalah perjalanan panjang yang tidak dapat direduksi menjadi produktivitas.
Hidup lebih panjang dari umur biologis, lebih luas dari ruang geografis, dan lebih dalam dari capaian material.
Hidup menuntut pemahaman akan historisitas manusia sebagai makhluk yang berpikir, merasa, dan bermakna.
Manusia adalah entitas yang multikompleks, konkret, dan individual. Ia hidup dalam ruang dan waktu sebagai eksistensi yang autentik.
Oleh karena itu, tidak ada satu sistem pun yang berhak menggeneralisasi manusia secara total. Manusia adalah kebebasan. Dan kebebasan itu melekat sebagai hak ontologis untuk menciptakan dirinya sendiri.
Namun arah zaman telah membawa umat manusia ke dimensi kritis, di mana batas negara, budaya, dan sosial semakin kabur, sementara batas kekuasaan justru semakin tegas.
Tanpa disadari, hampir setiap manusia kini menjadi agen dari Diktator Mayoritas. Mereka bukan korban pasif, melainkan bagian aktif dari mesin kekuasaan itu sendiri.
Mereka menjadi scrup-scrub yang memperkuat keberadaannya, sering kali tanpa sadar, bahkan tanpa imbalan.
Secara turun-temurun, manusia digembleng menjadi makhluk dogmatis yang menjalankan doktrin Diktator Mayoritas dengan penuh keyakinan.
Mereka membela sistem yang menindasnya, menyerang yang berbeda, dan mengutuk yang melawan, semuanya atas nama stabilitas dan ketertiban.
Doktrin Diktator Mayoritas mengklaim dirinya sebagai pemilik nilai-nilai fundamental kemanusiaan.
Ia menjanjikan kebebasan, kesetaraan, kesejahteraan, dan keadilan. Ia menjanjikan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum gratis.
Namun janji-janji itu tidak pernah gratis. Imbalannya adalah loyalitas absolut, kepatuhan total, dan pembungkaman kritik.
Di sinilah integritas dipelintir maknanya. Integritas tidak lagi berarti keberanian moral, melainkan kesetiaan pada sistem.
Inilah percikan rasio historis tentang Diktator Mayoritas: kekuasaan yang bekerja bukan dengan paksaan semata, tetapi dengan persetujuan yang diproduksi.
Dalam kerangka inilah kondisi Rakyat Indonesia harus dibaca. Rakyat Indonesia berada pada posisi esensinya yang kronik karena hidup dalam sistem kecurigaan.
Sesama rakyat saling mencurigai, dan yang paling kronis adalah ketika rakyat mencurigai dirinya sendiri sebagai pemilik kedaulatan. Pertanyaan tentang kedaulatan tidak lagi melahirkan kesadaran, melainkan ketakutan.
Benarkah kami pemilik kedaulatan? Bisakah kami menarik mandat yang telah kami serahkan?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah dijawab secara struktural, sehingga rakyat kehilangan keberanian ontologisnya.
Ketakutan menjadi kondisi permanen, karena rakyat menyadari bahwa kekuasaan memiliki senjata, hukum, dan legitimasi untuk menumpas setiap bentuk konfrontasi yang dianggap mengganggu stabilitas.
Di titik inilah rakyat benar-benar berada dalam krisis eksistensialnya. Tidak hadir sebagai subjek sejarah, tetapi juga tidak sepenuhnya diakui sebagai manusia merdeka.
Dan selama kondisi ini dibiarkan, Diktator Mayoritas akan terus hidup, bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena manusia terus memberinya nyawa. ***)
Published: sarinahnews.com
Surabaya, 20 Desember 2025
Note: https://www.kompasiana.com/aliakbarharahap3254/68e66113ed641536f42832b4/diktator-mayoritas-ketika-demokrasi-menindas-atas-nama-rakyat?utm_source=perplexity
