Kata “Merdeka” Bukan Hiasan

Kata “Merdeka” Bukan Hiasan

Opini:

Kata “Merdeka” Bukan Hiasan
Djoko Sukmono

Merdeka adalah ungkapan sakral yang digali dari nilai-nilai fundamental kemanusiaan. Ia bukan kata hiasan, bukan jargon politik, dan bukan pula simbol seremoni tahunan.

Merdeka adalah kebutuhan ontologis manusia sebagai makhluk historis yang hidup, bergerak, dan bertindak di dalam dunia. Tanpa merdeka, manusia tidak pernah sungguh-sungguh hadir sebagai dirinya sendiri.

Merdeka bukan hak istimewa bangsa tertentu. Ia bukan milik eksklusif Indonesia, bukan pula monopoli bangsa-bangsa besar.

Merdeka adalah milik seluruh anak manusia, tanpa syarat ras, agama, budaya, bahasa, atau latar belakang sosial.

Setiap upaya untuk mengkhususkan merdeka pada identitas tertentu adalah pengkhianatan terhadap makna merdeka itu sendiri.

Namun merdeka tidak pernah datang dengan sendirinya. Ia tidak jatuh dari langit sebagai hadiah ilahi. Ia bukan pula warisan leluhur yang tinggal dipelihara.

Merdeka adalah hasil dari perjuangan historis, dari pengorbanan manusia konkret yang berani mempertaruhkan hidupnya demi keluar dari belenggu penindasan.

Setiap kemerdekaan selalu dibayar dengan darah, air mata, dan penderitaan kolektif.

Secara esensial, merdeka mencakup seluruh aspek kehidupan sosial manusia. Merdeka berarti bebas dari kemiskinan struktural yang memiskinkan manusia secara sistematis.

Merdeka berarti bebas dari rasa takut yang diproduksi oleh kekuasaan represif.

Merdeka berarti bebas dari kebodohan yang sengaja dipelihara agar manusia mudah dikendalikan.

Merdeka berarti bebas dari penjajahan, baik yang bersifat fisik maupun mental.

Tetapi merdeka tidak berhenti pada dimensi material. Secara substansial, merdeka adalah kebebasan berpikir, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan menentukan jalan hidup, dan kebebasan memperoleh pekerjaan yang layak sesuai martabat kemanusiaan.

Tanpa kebebasan-kebebasan ini, kemerdekaan hanya berubah menjadi slogan kosong yang diulang tanpa makna.

Dalam sejarah peradaban manusia, merdeka selalu berhubungan dengan proses pencerahan.

Revolusi politik di Prancis bukan sekadar peristiwa pergantian rezim, melainkan ledakan kesadaran manusia yang menolak tunduk pada tirani feodal.

Semboyan liberté, égalité, fraternité bukan kalimat indah, melainkan jeritan eksistensial manusia yang ingin keluar dari penjara sejarahnya sendiri.

Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat juga lahir dari kesadaran serupa. Ia bukan hanya pernyataan pemisahan politik, melainkan manifesto filosofis tentang hakikat manusia.

Di sana, manusia dipahami sebagai subjek moral yang memiliki hak kodrati yang mendahului negara.

Pemerintahan tidak lagi dianggap sebagai perpanjangan kehendak Tuhan atau raja, melainkan sebagai alat yang sah hanya sejauh ia melindungi kebebasan manusia.

Namun sejarah juga memperlihatkan wajah gelap kemerdekaan. Tragedi demi tragedi terjadi atas nama kebebasan.

Demi membangun bangsa yang dianggap unggul, Jerman Nazi melancarkan Perang Dunia Kedua dan menenggelamkan dunia dalam lautan darah.

Di titik ini, kemerdekaan berubah menjadi mitologi kekuasaan yang memusnahkan kemanusiaan.

Inilah paradoks sejarah: kemerdekaan yang tidak berakar pada kemanusiaan justru melahirkan kebiadaban.

Kebebasan yang tidak dibatasi oleh kesadaran historis menjelma menjadi imperialisme baru.

Bangsa-bangsa yang mengklaim diri paling merdeka justru tampil sebagai penjajah global.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia lahir dalam lanskap sejarah dunia yang penuh paradoks itu.

Ia terinspirasi oleh revolusi-revolusi besar dunia, sekaligus merupakan perlawanan konkret terhadap kolonialisme Belanda dan fasisme Jepang.

Proklamasi adalah peristiwa politik sekaligus peristiwa ontologis: pernyataan bahwa manusia Indonesia ingin hadir sebagai subjek sejarah.

Namun delapan puluh tahun kemudian, pertanyaan mendasar itu tetap menggantung: apakah rakyat Indonesia sungguh-sungguh merdeka?

Ironi sejarah tampak jelas ketika bangsa yang mengawali deklarasi kemerdekaan justru menjadi arsitek penindasan global.

Amerika Serikat, dengan retorika kebebasan dan demokrasi, meninggalkan jejak kehancuran di seluruh dunia.

Hiroshima dan Nagasaki dilenyapkan, Korea dibelah, Indonesia diseret ke pembantaian massal, Timur Tengah porak-poranda, dan dunia terus hidup dalam ketegangan permanen.

Soekarno dijatuhkan, Indonesia dicekik, lalu dijadikan object neokolonialisme. Revolusi Indonesia mandek, dan anak-anak bangsa dipaksa menjadi kuli di negerinya sendiri.

Inilah wajah kemerdekaan palsu dalam sistem global yang timpang.

Belalaklah mata dan bukalah telinga. Bentuk-bentuk baru neokolonialisme tidak datang dengan senjata, melainkan dengan citra, teknologi, budaya, dan sistem ekonomi.

Setiap panorama yang kita nikmati, setiap aktivitas produktif yang kita lakukan, sering kali justru memperkuat struktur penindasan yang tidak kita sadari.

Cara berpikir kita dibentuk, bahasa kita diarahkan, dan tindakan kita dikondisikan.

Di Indonesia, hantu-hantu sosial bergentayangan. Mereka menyebarkan ilusi bahwa kemerdekaan telah tercapai. Jargon-jargon pembangunan dan kesejahteraan diproduksi tanpa henti, sementara realitas sosial tetap menindas.

Merdeka direduksi menjadi angka statistik dan bantuan sosial.

Ketika subsidi dijadikan simbol kemerdekaan, di situlah martabat manusia dirampas.

Subsidi bukan pembebasan, melainkan mekanisme ketergantungan. Ia menggagalkan keberdikarian manusia dan bangsa.

Dalam bentuknya yang ekstrem, subsidi adalah perampasan kemerdekaan secara halus dan sistematis.

Maka meskipun Proklamasi telah memasuki usia delapan puluh tahun, ungkapan sakral merdeka masih belum sepenuhnya menjadi milik rakyat Indonesia.

Selama manusia Indonesia belum berdikari, selama struktur sosial masih memproduksi ketergantungan, dan selama kesadaran masih terperangkap dalam ilusi, maka kemerdekaan tetap menjadi janji yang tertunda.

Merdeka hanya akan menjadi nyata ketika manusia konkret benar-benar hadir sebagai subjek sejarah, berdiri di atas kakinya sendiri, dan berani memutus rantai penindasan lama maupun baru. ***)

Posted: sarinahnews.com
Surabaya, 15 Desember 2025

Note: Joko Sukmono, Badan Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pemuda Nasionalis Marhaenis (NASMAR)