JAKARTA | SARINAH NEWS, – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin mengerucut menjadi agenda politik di DPR RI.
Desakan itu menguat setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti penyetaraan ijazah SMA Gibran, dan Mahkamah Agung lewat Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut tiga catatan yang menggugurkan legitimasi Gibran, yakni Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, Pemilu 2024 yang dinilai cacat, dan pasal selundupan terkait ijazah.
Menurutnya, komunikasi lintas delapan fraksi DPR kini semakin intensif, apalagi setelah mencuatnya isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengakui DPR telah dibanjiri aspirasi dari masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi yang ingin mempersoalkan Wapres lewat mekanisme DPR.
Namun, DPR belum bisa mengambil langkah resmi karena masih masa reses dan masih menunggu salinan lengkap putusan MA.
Sejumlah partai mulai membuka diri terhadap opsi Hak Menyatakan Pendapat (HMP). PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PAN, dan PKB disebut sedang mengkaji opsi tersebut sebagai jalur konstitusional sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Publik kini menunggu masa sidang DPR pada Selasa (10/11/2026), apakah akan menjadi awal formal proses pemakzulan atau justru momentum kompromi politik yang kembali meredamnya. (redaksi)
