Amithya Ketua DPC PDIP Kota Malang Serahkan Hewan Qurban ke PCNU dan Masyarakat dalam Kacamata Dechiperisme

Amithya Ketua DPC PDIP Kota Malang Serahkan Hewan Qurban ke PCNU dan Masyarakat dalam Kacamata Dechiperisme

Esai: Sosial Politik

Amithya Ketua DPC PDIP Kota Malang Serahkan Hewan Qurban ke PCNU dan Masyarakat dalam Kacamata Dechiperisme
Oleh Kadir Wahyudi

Saya tersenyum bangga, ketika saya baca sebuah berita tentang Ketua DPC partai,  Ratnanggani Sirraduhita Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang menyerahkan hewan kurban berupa seekor sapi kepada Ketua PCNU Kota Malang KH. DR. Isroqunnajah, M.Ag di PPTQ Nurul Huda di Jl. Joyosuko Agung Merjosari.

Penyerahan hewan yang lakukan Ketua DPC partai didampingi langsung oleh Agus Marhenta Ketua Panitia Idhul Qurban 1447 H.

Kegiatan itu bukan sekedar seremonial belaka dan  bukan pencitraan belaka. Saya melihatnya sebagai upaya merawat hubungan emosional warga NU dan kader politik partai.

Thema, “Bergotong Royong Merajut Solidaritas  Sosial Bersama Wong Cilik” bukan sekedar slogan tetapi bentuk implementasi ideologi partai terhadap rakyat kecil dan ormas dengan melaksanakan pemotongan hewan qurban setiap tahun. Rutinitas. Kegiatan sosial tahunan.

Secara formal, ini adalah kegiatan rutin kebangsaan: partai politik berbagi di hari besar keagamaan, merawat silaturahmi dengan ormas, dan menjaga kohesi sosial.

Tentu saja PDIP sebagai partainya wong cilik atau wadah kedaulatan wong cilik yang peduli umat, gotong royong, dan merawat kebhinekaan. Tidak ada yang aneh. Ini hal biasa. Hal rutinitas. Semua berjalan sesuai protokol.

PDIP secara ideologis nasionalis-sekuler atau nasionalis religius. NU secara historis adalah ormas keagamaan terbesar dengan basis massa yang sangat massif.

Penyerahan qurban ke PCNU bukan sekadar amal. Ini adalah komunikasi politik non-verbal: “PDIP menghormati ruang NU, PDIP bukan ancaman”.

Dechiperisme membaca bahwa ini adalah investasi sosial-politik. Idhul Qurban menjadi media untuk menurunkan friksi ideologis dan membuka saluran komunikasi dengan struktur NU di akar rumput, karena kader PDIP lebih banyak diisi warga NU, bahkan Muhammadiyah, LDII, umat Nasrani dan umat agama lain.

Legitimasi publik, dalam kacamata dechiperisme, bahwa PDIP di tengah jarak antara partai dan rakyat, kegiatan distribusi langsung ke masyarakat berfungsi sebagai legitimasi moral. Partai tidak hanya hadir saat kampanye, tapi hadir saat “ritual keagamaan yang menyentuh perut”.

Ini upaya mengubah persepsi: dari “partai elite” menjadi “partai yang mau turun ke masyarakat”. Efeknya bukan pada jumlah suara langsung, tapi pada pengurangan resistensi simbolik terhadap partai.

Idul Adha adalah ruang sakral. Dengan masuk ke ruang itu melalui jalur qurban, PDIP memindahkan dirinya dari posisi “aktor politik” ke “aktor sosial-keagamaan”. PDIP Kota Malang berupaya netralisasi konflik simbolik.

Saya melihat Amithya dan Wanedi Seketaris DPC partai yang juga murni warga NU berupaya mengurangi potensi framing “PDIP anti-agama” bahkan PDIP “di-PKI-ken” oleh seorang Jendral yang tidak perlu saya sebutkan namanya, yang kerap muncul di ruang publik. Sekali lagi, yang bekerja adalah simbol, bukan program kebijakan.

PDIP berupaya membedakan antara politik pencitraan dan politik kebaikan. Politik tanpa simbol itu mati. Tapi simbol tanpa konsistensi itu cuma pencitraan.

Saya merasa yang bersentuhan langsung dengan PDIP, jadi saya tau persis, bahwa anggaran kegiatan sosial keagamaan tersebut sumber dana hewan qurban didapat dari kas partai, iuran kader dan donatur.

Mekanisme pendistribusiannya telah diatur oleh Panitia Pelaksana dengan sasaran penerima hewan qurban adalah menyentuh warga NU, basia non-NU _masyarakat_ dan jaringan internal partai.

Dechiperisme membaca penyerahan hewan qurban oleh DPC PDIP Kota Malang ke PCNU dan masyarakat adalah tindakan politik simbolik yang rasional.

Ia berfungsi untuk:
1. Merawat relasi dengan aktor sosial kunci di daerah,
2. Membangun legitimasi moral di ruang publik,
3. Menetralisir konflik identitas yang bisa merugikan partai.

Bukan berarti ini salah. Politik tanpa simbol adalah politik yang mati. Yang penting adalah apakah simbol ini diikuti oleh konsistensi kebijakan dan transparansi, apa tidak.

Dechiperisme tidak menyuruh kita sinis. Ia menyuruh kita jujur: melihat apa yang terjadi, apa yang dikatakan, dan apa yang sengaja tidak dikatakan. ***)

Posted: sarinahnews.com
Malang, 26 Mei 2026

Referensi: malangposcomedia.id