Artikel:
PERJALANAN PANCASILA SEBAGAI MORAL BANGSA INDONESIA
Djoko Sukmono
Ketika Pancasila disampaikan oleh Bung Karno pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945, gagasan itu diterima secara bulat oleh sidang.
Pada hari itu pula lahirlah Pancasila yang otentik—Pancasila yang muncul langsung dari pengalaman historis bangsa, bukan dari kitab asing mana pun.
Rumusan yang disampaikan Bung Karno memuat Kebangsaan Indonesia, Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Keadilan Sosial, dan Ketuhanan yang Berkebudayaan. Itulah rumusan asli yang secara hukum telah disetujui oleh BPUPKI.
Beberapa waktu kemudian, BPUPKI membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada 22 Juli 1945 lahirlah Piagam Jakarta, sebuah kompromi politik yang disodorkan kepada panitia.
Rumusannya menambahkan unsur syariat bagi kelompok tertentu, yang memperlihatkan dinamika tarik-menarik antara identitas keagamaan, politik kebangsaan, dan konsepsi negara yang sedang dibentuk.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, sebuah peristiwa politik yang melahirkan bangsa Indonesia sebagai subjek historis yang merdeka, rumusan Pancasila kembali berubah.
Pada 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai konstitusi.
Namun, rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 tidak sepenuhnya identik dengan Pancasila 1 Juni yang telah diterima bulat oleh sidang.
Di sinilah letak ironi historis: Pancasila otentik telah sah secara hukum, tetapi yang termaktub dalam konstitusi memiliki struktur redaksi yang berbeda.
Rumusan konstitusional tersebut lebih bersifat religius dan etis, berbeda dari rumusan 1 Juni yang bersifat historis, material, dan politis.
Perbedaan ini menyebabkan bangsa ini hidup dengan dua jejak Pancasila sekaligus: satu Pancasila yang otentik sebagai hasil penggalian sejarah, dan satu lagi Pancasila konstitusional yang bersifat normatif.
Keduanya sama-sama hidup dalam kesadaran bangsa, tetapi tidak selalu berjalan beriringan.
Dari sinilah bangsa Indonesia seperti tenggelam dalam lautan sejarah. Sebab, rumusan ideal yang etis dan moral itu sering kali jauh dari kemampuan bangsa untuk memahaminya secara konkret, apalagi menerapkannya dalam struktur sosial.
Pancasila yang normatif cenderung dijadikan simbol, bukan kekuatan praksis yang membentuk realitas.
Dalam ketegangan inilah bangsa Indonesia berjalan: antara nilai dan kenyataan, antara moral dan struktur, antara cita-cita dan sejarah.
Pada November 1945, keluarlah Maklumat Wakil Presiden No. X yang membuka pintu bagi pembentukan partai-partai politik.
Langkah ini menandai kelahiran demokrasi modern di Indonesia, meskipun secara filosofis bertentangan dengan konsep Pancasila dan UUD 1945 yang menolak liberalisme politik.
Namun sejarah berjalan dengan jalannya sendiri; keputusan-keputusan politik itu tidak pernah menunggu kesiapan konsepsi. Mereka bergerak mengikuti kebutuhan zaman.
Arus sejarah mencapai puncaknya ketika Konferensi Meja Bundar disepakati. Sejak itu Indonesia memasuki rezim Demokrasi Liberal dan menjalankan UUD 1950.
Namun, di tengah perubahan konstitusi dan sistem politik, Pancasila tetap bertahan sebagai dasar negara. Ia tidak digoyahkan oleh liberalisme, parlementarisme, atau perubahan kekuasaan.
Inilah yang menunjukkan dimensi ontologis Pancasila sebagai fondasi negara yang tidak hilang meski bentuk politiknya berubah.
Pada masa ini tampak jelas bahwa dasar negara bukan sekadar teks hukum; dasar negara adalah orientasi historis bagi politik negara.
Dan Pancasila, dalam segala fase sejarahnya, tetap menjadi moral bangsa Indonesia. Ia menjadi sumber nilai, sumber hukum, sumber pengetahuan politik, dan sumber legitimasi bagi setiap tindakan negara.
Di sinilah kekuatan Pancasila menunjukkan sifatnya sebagai moral bangsa, bukan sebagai doktrin mati, tetapi sebagai tenaga hidup yang terus hadir dalam sejarah.
Pancasila lahir dari pengalaman konkret bangsa Indonesia: dari penjajahan, perlawanan, penderitaan, dan pertemuan budaya.
Karena itu, Pancasila tidak dapat dibaca hanya sebagai teori etika, melainkan sebagai kristalisasi perjalanan panjang bangsa untuk menemukan identitas historisnya.
Moral bangsa bukan muncul dari metafisika abstrak, tetapi dari pembentukan realitas konkret dalam sejarah.
Pancasila adalah moral karena ia adalah arah gerak bangsa, bukan tujuan pasif yang diletakkan di pedimen konstitusi.
Dalam seluruh perjalanan ini, bangsa Indonesia belajar bahwa dasar negara hanyalah dasar bagi politik negara.
Politik yang menjauhi Pancasila akan kehilangan orientasi; tetapi politik yang menghidupi Pancasila akan menemukan dirinya sebagai pelaksana moral bangsa.
Oleh karena itu, apa pun fase sejarah yang dilalui bangsa ini—kolonial, revolusioner, liberal, terpimpin, reformasi—Pancasila tetap menjadi kompas moralnya.
Dan karena itulah, Pancasila, dalam segala bentuknya, tetaplah moral bangsa Indonesia.
Ia adalah fondasi etis, orientasi historis, dan tenaga praksis yang menjaga bangsa ini tetap berdiri sebagai bangsa yang merdeka, berkepribadian, dan memiliki arah sejarahnya sendiri. ***)
Posted: sarinahnews.com
Surabaya, 12 Desember 2025
Sumber lain: https://www.detik.com/sumut/berita/d-6913747/125-contoh-penerapan-pancasila-sila-1-5-dalam-kehidupan-sehari-hari?utm_source=perplexity
