Filsafat: (1)
IMPERIALISME
Djoko Sukmono
Bagian Satu
MONOLOG
Imperialisme telah menjadi polemik sepanjang sejarah kekuasaan. Ia bukan sekadar sistem politik, bukan pula sekadar ambisi sekelompok manusia; ia adalah watak dasar dari kehendak untuk berkuasa, yang menempel pada sejarah seperti bayangan yang tak pernah hilang.
Bagi yang mendukung imperialisme, ia bukan hanya pendukung: ia adalah imperialis absolut itu sendiri, sebab ia merestui dominasi sebagai tatanan yang sah.
Sebaliknya, bagi yang menentangnya, ia tetap bagian dari struktur imperial itu—sebagai imperialis parlementer, imperialis yang memakai baju demokrasi, yang meminjam suara rakyat namun tetap bermain dalam arena kekuasaan yang sama.
Imperialisme berwatak imperialistik. Dan sifat imperialistik adalah gerak sejarah kekuasaan—suatu dinamika yang muncul setiap kali manusia berinteraksi, bertarung, dan membangun struktur yang disebut negara.
Negara, sejauh ia memonopoli kekuasaan, memungut pajak, dan menata masyarakat, adalah lembaga imperialistik yang paling otentik.
PROLOG
Politik adalah kekuasaan yang melembaga. Ia adalah jantung tempat para imperialis duduk bertahta, memerintah melalui instrumen yang bernama perintah.
Demokrasi, yang sering dipuja sebagai sistem egaliter, sesungguhnya adalah alat politik yang memberi ruang bagi budak-budak imperialis—para oportunis yang bersembunyi di balik jargon rakyat.
Mereka adalah drakula politik yang menghisap energi sosial demi ambisi pribadi.
Para penjahat negara, para oportunis, para penyembah kekuasaan, semuanya diberi tempat terhormat dalam rumah-rumah politik yang bernama rezim politik, rezim sosial, rezim keagamaan, rezim kebudayaan, dan rezim keuangan.
Demokrasi hanya memberikan secuil kekuasaan kepada rakyat, sementara singgasana tetap dikuasai oleh para begundal politik.
IMPERIALISME
Imperialisme bukan lahir kemarin atau hari ini. Ia muncul sejak manusia mengenal raja, mengenal struktur hierarki, mengenal konsep memerintah dan diperintah.
Sejak ada negara, sejak ada pemusatan keputusan, sejak ada pengaturan sumber daya, sejak itu pula imperialis telah hadir.
Raja adalah “bapak manusia”—penguasa pertama yang diakui karena para pengikutnya mengakui dan mempercayainya.
Raja tidak lahir dari dirinya sendiri; ia dijadikan oleh anak-anaknya, cucu-cucunya, garis keturunannya, dan legitimasi sosial yang terus diwariskan.
Dan sejak ada dekrit pertama—keputusan sepihak yang mengikat seluruh komunitas—sejak itulah kita menyaksikan kelahiran kekuasaan absolut.
Imperialisme adalah nativisme yang melekat pada diri manusia, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar sistem.
Ia adalah kehendak untuk berkuasa, kehendak untuk menundukkan yang lain. Inilah keberadaan manusia konkret yang ingin unggul, yang ingin menjadi superior, yang ingin menjadi tuan.
Namun perjalanan sejarah tidak berjalan mulus. Interaksi manusia melahirkan benturan-benturan, konflik kecil yang terus tumbuh.
Konflik sosial pertama muncul ketika tradisi lama bertabrakan dengan kebiasaan baru—ketika konvensi dilanggar oleh situasi yang di luar dugaan.
Pada masa awal kehidupan sosial, telah ada piagam tak tertulis yang menjadi fondasi: hidup bersama, menanam bersama, panen bersama, mengumpulkan bersama, dan memakan bersama. Kesadaran komunal ini menjadi cikal bakal tata sosial.
Namun situasi berubah ketika kelompok kecil melakukan perjalanan melampaui wilayah kerajaan, menemukan tanah lebih subur dari tanah asalnya.
Mereka mengolah tanah itu, memelihara ternaknya, dan hidup dalam kelimpahan. Mereka lalu membentuk koloni baru—meniru pola yang mereka kenal dari kerajaan induk.
Ketika panen raya tiba, kelompok induk datang dan mengambil bagian. Konflik pun muncul.
Karena mereka satu keluarga, raja menyelesaikannya secara damai—dan lahirlah apa yang disebut konvensi, peraturan komunal yang menjadi dasar hukum.
KONVENSI
Pembukaan konvensi itu sederhana namun menentukan: seluruh wilayah kerajaan adalah milik bersama.
Bumi, air, dan segala yang tumbuh di atasnya dikuasai oleh negara untuk seluruh warganya. Dari sinilah muncul tiga bibit ideologi:
Semua untuk semua → cikal bakal sosialisme
Satu untuk semua → cikal bakal otorianisme
Semua untuk satu → cikal bakal monoisme
Konvensi menetapkan bahwa kelompok induk boleh ikut memanen, tetapi hasil panen dibagi secara proporsional—yang kita kenal sebagai upah.
Kelompok kecil lalu diberi hak atas koloninya dengan kewajiban membayar upeti kepada kerajaan.
Seiring waktu, koloni semakin banyak, kekuasaan semakin luas, dan raja-raja kecil bermunculan.
Mereka berkembang menjadi kolonialis baru, bagian dari mata rantai imperialisme yang tak terhindarkan.
Imperialisme pun mulai terstruktur; budaya, politik, dan masyarakat bergerak seiring dengan dinamika kolonialisme.
Yang kuat menjadi penguasa. Yang lemah menjadi pengikut. Itulah hukum natural yang dianut kala itu.
PERANG DAN NASIONALISME
Perang menjadi keniscayaan. Kehendak untuk berkuasa penuh melahirkan nasionalisme—kesadaran bahwa kelompok tertentu ingin membentuk identitasnya sendiri sebagai bangsa.
Kekuasaan yang besar tak mengizinkan kekuasaan lain berdiri sejajar. Tidak ada dua matahari di langit kekuasaan.
Kerajaan besar menyusun piagam-piagam untuk memperkuat dirinya. Rezim politik terbentuk—dengan nama patriarki. Kemudian lahirlah rezim agama, disusul rezim-rezim lain untuk menopang kekuasaan politik.
Namun pemberontakan muncul di mana-mana. Koloni-koloni menolak tunduk pada kerajaan induk. Perang pecah, banyak manusia terbunuh, dan perempuan menjadi janda.
Hingga akhirnya, tentara gabungan dari berbagai koloni menyerbu ibu kota, membunuh bapak manusia, dan menjatuhkan kerajaan besar itu.
Kekuasaan berpindah ke raja baru, seorang imperialis parlementer. Kematian imperialis absolut menandai lahirnya ritual-ritual baru, upacara-upacara kekuasaan yang menjadi tradisi politik.
Tulisan ini tidak berlandaskan historiografi formal atau narasi primordial, melainkan pada rasio historis—sebuah metode refleksi trans-historis yang mencoba menangkap pola, bukan kronologi. ***)
Posted: sarinahnews.com
Surabaya, 8 Desember 2025
