Saya Kira Nusron Wahid Putra Kiai Gede yang Bawa 20 Koper
Oleh Kadir Wahyudi
Saya terkecoh oleh sebuah nama, ‘Nusron Wahid’, ditambah selalu bwrdalil ketika berpidato. Khas para ulama dan Gus-Gus. So pasti saya pikir ia adalah putra seorang kiai. Eh. Ternyata salah. Ia bukan turunan kiai. Ternyata ia dari masyarakat biasa yang punya jabatan.
Kalau William Sakhesphere mengatakan, ‘Apalah arti sebuah nama’, justru kata Bung Karno mengatakan, ‘Nama adalah segalanya’, nama itu penting.
Kita kembali ke Nusron Wahid, ternyata bukan Gus putra kiai. Ia adalah kader Partai Golkar. Dari masyarakat biasa. Seperti saya. Tidak lahir dari rahim istri Dewa Wisnu atau para Dewa Kayangan lainnya, apalagi dari rahim Dewi Sumbodro.
Baru-baru ini, OTT KPK terkait pengurusan HGB PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor bukan OTT biasa. 17 orang diamankan, dari Kepala Kantor Pertanahan Bogor, Tangerang, hingga pejabat Kementerian ATR/BPN. Barang buktinya 20-an koper berisi uang rupiah dan valas, ditaksir ratusan miliar.
Pertanyaannya, mungkinkah uang sebesar itu hanya berhenti di level kepala kantor pertanahan?
Ketua KAKI Jawa Timur Moh Hosen mengingatkan, KPK jangan berhenti di aktor lapangan. Jika aliran dana mengarah ke Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, harus diperiksa tanpa pandang bulu.
Desakan itu relevan jika melihat rekam jejak partai. Berdasarkan data ICW yang diolah dari penindakan KPK, partai besar selalu mendominasi kasus korupsi bukan karena ideologinya, tapi karena paling banyak menduduki jabatan.
Ambil contoh paling terang: periode DPR RI 2014-2019, dari total 23 anggota DPR yang dijerat KPK, 8 orang berasal dari Golkar atau 34,7%.
Diikuti PDIP, Demokrat, dan PAN masing-masing 13%.
Data ICW 2012 juga mencatat dari 52 kader parpol yang korupsi, Golkar paling banyak dengan 14 orang atau 26,9%.
Begitu pula di Bacaleg 2024, data kolaborasi KPK, ICW, dan Bijak Memilih mencatat mantan napi korupsi yang kembali nyaleg paling banyak berasal dari Golkar, disusul PDIP, Demokrat, dan Gerindra.
Kita lihat Data ICW per periode kader partai terlibat korupsi:
1. Data paling jelas: Kasus DPR RI 2014-2019 yang dijerat KPK Total 23 anggota DPR korupsi:
– Golkar: 8 orang = 34,7%
– PDIP: 3 orang = 13%
– Demokrat: 3 orang = 13%
– PAN: 3 orang = 13%
– Hanura: 2 orang = 8,6%
– PKS, PKB, PPP, Nasdem masing-masing 1 orang = 4,3%
2. Data ICW tahun 2012 Total 52 kader parpol korupsi (DPR/DPRD/Kepala Daerah):
– Golkar: 14 orang = 26,9%
– Demokrat: 10 orang = 19,2%
– PDIP: 8 orang = 15,3%
– PAN: 8 orang = 15,3%
– PKB: 4 orang = 7,6%
– Gerindra: 3 orang = 5,7%
– Lainnya PKS, PPP: 3,8%
3. Data Bacaleg 2024 mantan napi korupsi (diolah ICW + KPK + Bijak Memilih) Total 52 orang, urutannya:
Golkar paling banyak, baru PDIP, Demokrat, Gerindra, Hanura. Sayang jumlah persis per partai tidak dirilis detail di publik, hanya urutannya.
Jikalau asumsinya banyaknya kader partai yang menduduki jabatan di pemerintahan tersangkut korupsi, bagaimana ketika partai hanya masih 3 partai pemguasa, GOLKAR, PDI dan PPP? Asumsikan sendiri ya.. saya males mikir.
Thus! Artinya, OTT 20 koper ini adalah ujian ganda. Ujian bagi KPK apakah berani naik ke atas, dan ujian bagi Golkar apakah mampu memutus rantai sejarahnya sebagai partai yang paling sering disebut dalam data korupsi politik.
Nusron Wahid tentu belum tersangka. Asas praduga tak bersalah wajib dijunjung. Tapi jika benar ada aliran ke atas, publik berhak menagih janji Golkar soal pembenahan kaderisasi yang selama ini disoroti KPK.
Karena urusan tanah bukan urusan sepele. Ketika HGB korporasi raksasa diurus dengan koper-koper uang, yang dikhianati bukan hanya hukum, tapi rasa keadilan rakyat atas tanah. ***)
