OPINI: DARI DIBUBARKAN KE DILEGALKAN
Dechiperisme Kreativitas Rakyat: Sampah Jadi BBM vs Negara yang Membekukan
Oleh: Kadir Wahyudi
_”Setiap sistem adalah upaya pembekuan terhadap sesuatu yang kodratnya bergerak.”_
Joko Sukmono
Mataku mecicil ketika baca berita online dengan caption BBM dari sampah bikinan masyarakat disita pemerintah.
Otakku mengkerut dan amarahku jadi memuncak. Seperti darahku mengalir deras ke kepala.
Pikiran negatif pada pemerintah dan Pertamina tak terbendung.
“Brengsek! Memonopoli usaha masih merugi kini melarang kreatifitas rakyatnya. Masak takut bersaing?
Rakyat disuruh ngurusi sampah.
Sampah diurus menjadi produktifitas ekonomi gusar.” Pikirku.
_***_
Faktanya, yang kita lihat di desa-desa, dan di perkotaan: warga rakit alat pirolisis dari drum bekas. Sampah plastik yang dulu bikin banjir, sekarang jadi solar untuk mesin bajak dan BBM kebutuhan mesin motor.
Yang kita lihat di kota dan di desa: aparat datang, _tanpa babibu_ alat disita, kegiatan dibubarkan.
Alasannya: tidak standar, bahaya, ilegal.
Hal negataif keluar dari otakku: _halah gak dapat angpao_ jadi rewel.
Dengan pemerintah otakku gak pernah posotif. Astaqfirullah!
_***_
Di sinilah benturannya.
Antara Kehendak Rakyat dan Sistem yang Membekukan.
1. KETIKA KREATIVITAS DIANGGAP ANCAMAN
Jujur saja, setelah saya banyak membaca beberapa sumber terkair kretifitas warga terkait nilai ekonomis terhadap BBM dari sampah plastik, ada 4 alasan pemerintah itu ‘benar’.
BBM pirolisis rumahan oktan-nya tidak stabil. Reaktor drum bisa meledak di 600°C. Asapnya bisa lepas dioksin. Limbah arangnya B3. Dan secara hukum, jual BBM tanpa izin Migas ya ilegal.
Tidak salah, pemerintah memang harus menata dan mengarahkan kreatifitas masyarakat dengan hati serta aturan, tidak dengan asal ada uang jalan pun lancar.
Tapi dalam kacamata Dechiperisme, penertiban itu bukan sekadar soal teknis.
Itu adalah fungsi sistem untuk menjaga kontrol.
Memang benar, untuk apa aturan dibuat kalau tidak diterapkan, untuk apa sistem dibuat kalau tidak dijalankan. Bikin emosi saja!
Sekolah mencetak robot. Media mencetak opini. Negara mencetak kepatuhan.
Begitu rakyat punya “Kehendak” untuk memproduksi energi sendiri, sistem langsung merasa terusik.
Karena energi sama dengan kekuasaan. Begitu rakyat mandiri energi, siapa yang butuh SPBU?
Gitu aja Pertamina ceritanya merugi terus. Irrasional! Monopoli kok rugi. Banyak tikusnya kalik ya?
Jadi yang dibubarkan bukan alatnya. Yang dibekukan adalah Kehendak.
Gini kok mimpi menjadi negara industri. Menjamin kesejahteraan rakyat. Sejahtera darimana? Kalah sama ‘Suko’.
2. POST-IMPERIALISME ENERGI: MONOPOLI DENGAN ATAS NAMA KESELAMATAN
Dulu penjajahan pakai meriam. Sekarang pakai SNI, Izin, dan Standar.
“Demo ya boleh, asal ada izin.”
“Kreasi ya boleh, asal lolos uji lab.”
“Jualan ya boleh, asal ada SIUP Migas.”
“Judol pun boleh, faktanya dilindungi hukum”
Katanya, dengan bangga sebagai negara muslim terbesar di dunia. Judol dan korupsi ‘kalal’. Gak genah!
Semua kedengarannya rasional. Tapi isinya satu: Hanya ada satu jalan. Jalan yang ditentukan sistem.
Padahal di lapangan, masyarakat tidak menunggu. Sampah tetap menumpuk. BBM tetap mahal. Kehendak untuk hidup tetap jalan.
Inilah manusia konkret. Lahir dari benturan, bukan dari regulasi.
3. TITIK BALIK: KETIKA SISTEM MULAI KALAH
Kabar baik untuk masyarakat
Lewat Perpres 109 Tahun 2025 dan riset BRIN, negara mulai bilang:
“Yaudah, masyarakat boleh produksi solar dari sampah. BBM dari sampah. Asal lolos uji.”
Lhuk. Baik sekali. Tumben. Ada apa?
Ini bukan tiba-tiba baik hati.
Ini bukti Dechiperisme: Ketika Kehendak rakyat sudah terlalu kuat, sistem tidak bisa lagi hanya melarang. Dia harus menyerap.
Sistem kalah telak kalau terus membubarkan. Akhirnya dia bernegosiasi.
“Silakan kreatif, tapi masuk kandang saya. Ikut standar saya.”
Hahaha kebiasaan penguasa kalau udah kejepit. Takut diNepalken kalik ya? Itu pun kalau masyarakatnya berani!
Kalau udah dikasih sembako, nurut kayak kerbau dicocok hidungnya.
_***_
PENUTUP: JANGAN JADI PRODUK, JADILAH SUBYEK
Jadi apakah kita harus berhenti berkreasi karena takut dibubarkan?
Jawabannya: Maju. Tapi cerdas.
1. Jangan jualan dulu, pakai dulu: Untuk genset, mesin pertanian, pompa. Itu wilayah abu-abu yang lebih aman.
2. Naik kelas bareng-bareng: Bentuk komunitas. Ajak BRIN, kampus, Pemda untuk uji lab dan K3. Pakai Perpres 109 sebagai payung.
3. Desak negara jadi pelayan: Tuntut negara fasilitasi, bukan hanya mengawasi.
Sampah jadi BBM adalah bukti. Rakyat Indonesia punya _Kehendak_ untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.
Tugas kita sekarang: memaksa sistem berhenti membekukan, dan harus mulai melayani.
Karena sejarah tidak bergerak karena undang-undang.
Sejarah bergerak karena ada Kehendak yang berani nendang tembok. ***)
Malang, 21 Agustus 2026
Kadir Wahyudi
_Editor http://sarinahnews.com_
#LawanPembekuan #Dechiperisme #EkonomiSirkular #JokoSukmono #pemkot #pemkab #provinsi #indonesia
