Opini:
Negara Harus Membentuk Dewan Sosial Politik untuk Menyelamatkan Nasib Indonesia
Oleh Djoko Sukmono
Masyarakat Bangsa Indonesia ini mempunyai penyakit yang kronik bernama Delusion (dalam Bahasa Indonesia saya naturalisasi berbunyi Delusinasi)
Delusinasi ini adalah Virus mental yang sangat berbahaya bagi Kehidupan Berbangsa dan bernegara.
Pemerintah Republik Indonesia ini adalah pemerintah yang terlalu njlimet. Semua diurusi! Beragama diurusi sehingga ada Menteri Agama. Dan yang konyol negara menetapkan agama resmi negara.
Pemerintah Republik Indonesia saat ini adalah pemerintah yang Sok Bermoralkan Pancasila. Sedangkan aparatnya anti Pancasila.
Pemerintah Republik Indonesia saat ini tidak melaksanakan perintah konstitusi sama sekali!
Pemerintah hanya sibuk membentuk Opini Publik agar elaksanaan pemerintahan seolah-olah menjadi pelayan publik yang baik.
Pemerintah tingkah lakunya genit seperti Partai Politik.
Pemerintah hanya menghidupkan dunia fantasi saja sehingga anak Bangsa Indonesia ini terjerumus ke dalam jurang fantasi yang absurb!
Ini adalah bukti empirik
Pemerintahnya suka berkhayal. Rakyatnya suka berandai-andai. Anak bangsanya suka meramal.
Coba lihatlah bangsa Indonesia ini!
Sejak keruntuhan Bung Karni, penguasa bertindak sewenang-wenang. Kebebasan berpikir dipasung. Digantikan dengan tembang Tak lelo-lelo ledung (lalabi)
Intimidasi terus-menerus dijalankan, meskipun dibungkus dengan sistem demokrasi yang liberal.
Kelancangan partai politik mengubah UUD 1945 menjadi UUD tahun 2002, meskipun mamanya masih UUD 1945.
Berkali kali Presiden Produk Rejim Reformasi menyampaikan tentang implementasi Pembukaan UUD 1945.
Ternyata hanya Omon-omon! Dari hal yang sedemikian itu membuat elemen masyarakat, komponen bangsa dan Rakyat Indonesia memiliki ”Budaya yang Bermoralkan Budak!”
Efek dari itu semuanya adalah setiap orang Indonesia menjadi anti Berbangsa dan bernegara. Anti Politik. Dan tidak percaya lagi dengan kepemimpinan nasional.
Inilah cikal bakal Bubarnya Negara dan Bubarnya Bangsa itu. Bahkan tanpa campur tangan dari pihak asing pun, Indonesia bubar! Indonesia sudah berada pada posisi situasi batas sosial politik yang ultimasif.
Hanya ada satu jalan sejaeah bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu: “Melaksanakan Trisakti Bung Karno”. Dan Meledakkan Revolusi!
Menjadi bangsa yang siap menjajah bangsanya sendiri.
Saya sekolah dan kemudian mendapatkan Posisi. Dan cita-cita saya adalah bisa menjadi Penjajah! Dan orang yang siap dijajah sudah antri untuk dijajah.
Inilah potret anak bangsa Indonesia itu.
Negara Bangsa Indonesia ini terbentang dari Sabang sampai Merauke
Terdiri dari Ratusan Suku, Ribuan Bahasa, Ratusan budaya, Ratusan Kepercayaan, dan beberapa Agama (6 Agama).
Dengan demikian segala sesuatu yg bersifat Regional dan Primodial tidak bisa dijadikan barometer nasional. Indonesia bukan milik orang Jawa, Juga bukan Batak, Sunda, Bugis, dan lain lain.
Melainkan Milik seluruh anak bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Dan Indonesia sama sekali bukan milik Agama tertentu maupun kepercayaan tertentu.
Nanti jika dominasi kesukuan, maupun keagamaan dan kepercayaan itu dominan. Buktikan saja kedepannya akan saling klaim dan secara embriologis sudah mulai nampak, dampaknya ini akan menggerus nasionalisme.
Apa jadinya Jika ada Deklarasi yang berbunyi: Kami bangsa Islam, Bangsa Katolik, Bangsa Kristen, Bangsa Buddhis, Bangsa Hindu, Bangsa Khonghucu, belum lagi dari kepercayaan budaya lokal dan kesukuan yang Chaovis.
Rasio Historis memandang bahwa Bangsa Indonesia sudah kehilangan “Jati dirinya sebagai sebuah Bangsa”.
Hal itu telah nampak dalam potret-potret bangkitnya Nusantara, Bangkitnya Kesukuan, Bangkitnya Keagamaan, Bangkitnya Penghayat kepercayaan dan Bangkitnya budaya-budaya lokal.
Dari yang sedemikian itu dapatkah disebut sebagai fenomena terjadinya disintegrasi bangsa.
Rasio Historis memperingatkan kepada Presiden Republik Indonesia bahwa penggerusan jati diri Bangsa Indonesia ini sudah Berjalan yang diakibatkan oleh dendam sosial maupun dendam Idiologi Politik.
Rasio Historis menyatakan bahwa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Pemerintah Republik Indonesia segera membentuk Dewan Sosial Politik.
Tugas dan fungsi dewan Sosial Politik adalah mengawal seluruh kebijakan Presiden.
Jika antisipasi ini terlambat maka kegentingan Nasional dipastikan akan menggulung kehidupan berbangsa dan bernegara.
Posted: sarinahnews.com
Surabaya, 9 Mei 2025
Penulis, Djoko Sukmono Filsul Sosial, Badan Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pemuda Nasionalis Marhaenis (NASMAR)
